Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

IGA, anggota satgas Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi di KPK, diketahui mencuri barang bukti berupa emas 1,9 kg. Dia dinyatakan melanggar etik sehingga diberhentikan, kemudian akan diproses pidana.

Memuat data...

RUU Perampasan Aset dinilai menguntungkan negara secara ekonomi. Sebab, berdasarkan RUU itu, aset milik pelaku kejahatan dapat disita untuk negara, bahkan ketika pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, dan lainnya.

Memuat data...

Presiden Joko Widodo berharap Lembaga Pengelola Investasi (LPI) menjadi alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional. Presiden meminta Dewan Pengawas yang sudah dilantik segera mengangkat Dewan Direktur LPI.

Memuat data...

Politik hukum pemberantasan korupsi di Mahkamah Agung, dinilai berubah.. Hal ini terlihat dari 23 putusan PK yang memberi keringanan hukuman bagi koruptor. Sebelumnya, MA kerap kali memperberat hukuman terpidana korupsi

Memuat data...

Dewan Pengawas menepis tudingan telah menghambat kerja penindakan KPK. Dewas tak mencampuri penindakan KPK. Dewas pun bekerja dengan cepat, selalu memberikan izin sadap, geledah, dan sita dalam waktu kurang dari 4 jam.

Memuat data...

Sejak mulai bekerja akhir tahun lalu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 92 laporan pengaduan dari masyarakat terkait kerja KPK. Beberapa di antaranya, laporan dugaan pelanggaran kode etik.  

Memuat data...

KPK diharapkan bisa fokus untuk membenahi kinerja penindakan agar kepercayaan publik bisa membaik. Terkait evaluasi terhadap kinerja KPK, Ketua KPK Firli Bahuri meyakini lembaga antikorupsi itu pun sudah punya solusi.

Memuat data...

Pimpinan KPK menyebutkan permasalahan yang ditemukan Dewan Pengawas KPK, sudah lama ada. Akademisi dan masyarakat sipil justru menilai KPK saat ini yang bermasalah.

Memuat data...

Dewan Pengawas KPK diminta secara serius menangani pengembalian penyidik dan jaksa ke instansi asal. Ada dugaan, pengembalian penyidik dan jaksa tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan.

Memuat data...

Sesuai UU No 19/2019, penyadapan sebagai senjata utama OTT KPK harus melalui banyak tahapan. Ada gelar perkara, kemudian harus izin ke Dewan Pengawas. Problematika sistem ini memperlemah kinerja penindakan KPK.

Halaman 1