logo Kompas.ID

Politik & Hukum

Memuat data...

Organisasi PGRI menyatakan, aksi penembakan dua guru di Kabupaten Puncak berdampak besar bagi anak-anak Papua. Masalah ini menyebabkan perbaikan kualitas sumber daya manusia di Papua terkendala.

Memuat data...

Forum dialog Islam dan Khonghucu digelar dalam rangka HUT ke-98 Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut kegiatan itu sebagai bentuk nyata upaya merawat serta memperkuat kerukunan.

Memuat data...

Kepolisian Negara RI menerjunkan 1.958 personel di beberapa lokasi bencana di NTT. Mereka bertugas mempercepat proses evakuasi korban banjir dan longsor di wilayah itu.

Memuat data...

Aparat gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi jenazah dua guru yang tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak. Kedua korban dievakuasi bersama sejumlah guru dan anak-anak ke Timika.

Memuat data...

Di rapat paripurna DPR, Jumat, DPR setuju atas perubahan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Investasi. Ruang "reshuffle" kabinet pun terbuka.

Memuat data...

Dunia berubah. Selama ini aspirasi publik dikelola partai politik. Namun, revolusi digital seperti membajak peran partai politik dan wakil rakyat.

Memuat data...

Meskipun sudah diwacanakan sejak lama, upaya rekonsiliasi organisasi advokat di Indonesia belum terwujud. Pembentukan dewan kehormatan bersama dinilai paling memungkinkan demi meningkatkan standarisasi kualitas profesi.

Memuat data...

Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo, Jumat (9/4/2021), saat upacara HUT ke-75 TNI AU menyatakan, SDM menjadi tantangan di masa kemajuan teknologi.

Memuat data...

Pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang bertugas menagih dan memburu aset-aset terkait BLBI dengan nilai total Rp 108 triliun. Namun, upaya itu akan penuh liku.

Memuat data...

Pencurian barang bukti oleh pegawai KPK, serta putusan PK yang mengabulkan permohonan pengacara Lucas, jadi pembelajaran bagi lembaga pemberantasan korupsi itu.

Halaman 1