Politik & Hukum
Rumusan pasal yang dibuat pemerintah masih membuka ruang tafsir yang luas sehingga sifat ”karet” pada pasal tersebut masih ada. Selain itu, belum terlihat adanya penguatan terhadap pendekatan keadilan restoratif.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan sejumlah pesan penting di tengah kondisi bangsa menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Relevan dan penting diingat dalam menghadapi pandemi.
Pertemuan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dibalut program kerja sama kedua daerah, Jumat (11/6/2021), dinilai terkait Pilpres 2024. Ada tujuan publisitas dan uji reaksi publik.
Pembahasan Rancangan KUHP dikhawatirkan bernasib sama seperti saat pembahasan RUU Cipta Kerja. Pembahasan terburu-buru. Aspirasi publik tak diserap dengan optimal oleh pemerintah dan DPR.
DPR dan pemerintah belum juga melanjutkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Padahal, regulasi itu mendesak disahkan untuk melindungi kedaulatan data pribadi rakyat.
Usulan revisi UU ITE yang dibuat pemerintah dinilai masih berpotensi multitafsir. Pemerintah menekankan usulan perubahan bukan harga mati. Masukan publik dinantikan.
Ruang politik dan virtual pengap. Isu datang silih berganti. Ada isu yang diproduksi negara atau isu yang hadir di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan dengan perwakilan Majelis Rakyat Papua, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Gomar Gultom menyampaikan revisi UU Otonomi Khusus Papua harus menyeluruh.
Ketua KPK Firli Bahuri kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Ia diduga melanggar kode etik karena memperoleh diskon saat menyewa helikopter untuk perjalanan pribadi.
Usulan revisi ditekankan pemerintah bukan harga mati. Pemerintah sengaja menyosialisasikan bunyi pasal-pasal yang direvisi ataupun pasal yang baru agar mendapatkan masukan dari publik.