logo Kompas.ID

Politik & Hukum

Memuat data...

Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2020 masih menjadi persoalan. Badan Pengawas Pemilu pun meminta Komisi Aparatur Sipil Negara segera menjatuhkan sanksi bagi para ASN yang terbukti melanggar. netralitas.

Memuat data...

Pilkada di tengah pandemi Covid-19 melahirkan kerawanan baru. Tak sedikit daerah pilkada yang masuk zona merah dengan kasus pandemi tinggi, sekaligus mengalami keterbatasan infrastruktur penunjang kampanye virtual.

Memuat data...

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menegaskan, penyidik Polri akan mengungkap kebakaran Kejagung merupakan kesengajaan atau kealpaan berdasar Pasal 187 atau 188 KUHP.

Memuat data...

Indonesia memang termasuk berani mengambil risiko politik yang berpotensi membahayakan rakyat. Gelaran Pilkada 9 Desember 2020 adalah eksperimen politik paling berisiko. Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Memuat data...

Kewenangan penyadapan kejaksaan hanya dalam koridor hukum pidana. Penyadapan dalam ranah ketertiban umum bukan tugas kejaksaan.

Memuat data...

Ketua KPU Arief Budiman ikut menjadi salah satu penyelenggara negara yang terpapar Covid-19. Protokol kesehatan mesti diperketat karena bahaya lebih besar akan muncul jika kian banyak pejabat publik terinfeksi Covid-19.

Memuat data...

Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Konferensi Besar XXIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2020, Jumat (18/9/2020). Presiden berharap kondisi pandemi Covid-19 tak menghambat kerja keumatan dan kebangsaan.

Memuat data...

Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyakit Covid-19 dalam penyelenggaraan tahapan pilkada di Bali akan diketatkan. KPU penyelenggara pilkada di Bali diminta menghindari munculnya kerumunan massa.

Memuat data...

Rencana pemerintah memperpanjang otonomi khusus di Papua dan Papua Barat perlu didahului evaluasi dan penegakan hukum 19 tahun pelaksanaannya selama ini. Hal itu agar rencana perpanjangan itu bisa membawa kemajuan.

Memuat data...

Pemerintah daerah diharapkan membentuk struktur satuan tugas penanggulangan Covid-19 di daerah paling lambat pada 30 September 2020. Mendagri Tito Karnavian menegaskan hal itu melalui Surat Edaran Nomor 440/5184/SJ.

Halaman 1