Komisioner KPU dan Bawaslu telah merancang pertemuan dengan penyelenggara pemilu terpilih untuk membahas keberlanjutan program demi kesuksesan Pemilu 2024.
Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum akan mengagendakan pertemuan dengan calon anggota penyelenggara terpilih periode 2022-2027. Begitu juga dengan Badan Pengawas Pemilu, pertemuan akan dilakukan untuk membahas program apa saja yang bisa dilanjutkan. Penyelenggara pemilu yang baru terpilih diingatkan untuk segera merancang manajemen pemilu yang efektif, rasional, dan transparan.
Komisi II DPR telah memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 pada Kamis (17/2/2022) dini hari. Baik di KPU maupun Bawaslu ada satu petahana yang kembali terpilih. Mereka adalah Hasyim Asy’ari di KPU dan Rahmat Bagja di Bawaslu. Mochammad Afifuddin yang saat ini anggota Bawaslu ”menyeberang” ke KPU.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Selain Hasyim dan Afifuddin, calon anggota KPU yang terpilih adalah Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sementara calon anggota Bawaslu terpilih selain Bagja adalah Lolly Suhenty, Puadi, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.
Ketua KPU Ilham Saputra, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis, menyampaikan harapan ada waktu berbagi pengalaman antara komisioner yang lama dan yang baru. Komisioner yang lama dapat menceritakan apa saja yang sudah dilakukan dan diharapkan dilanjutkan ke depan demi kesuksesan Pemilu 2024. Dengan cara itu diharapkan ada keberlanjutan program KPU yang lama dengan yang baru.
Akan tetapi, KPU belum menentukan kapan akan dilaksanakan pertemuan tersebut. Saat ini, KPU fokus menyelesaikan Peraturan KPU tentang Tahapan, Jadwal, dan Program serta Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2024. Sebab, masa tugas mereka tinggal dua bulan lagi.
Pada pekan depan, KPU akan menyelenggarakan rapat pimpinan nasional terakhir dengan KPU provinsi seluruh Indonesia. Pertemuan internal tersebut juga akan diikuti oleh komisoner KPU terpilih karena beberapa di antara mereka juga berasal dari KPU Provinsi. Adapun komisioner KPU yang berasal dari KPU Provinsi yaitu Betty, Parsadaan, Yulianto, dan Idham.
Pertemuan antara komisioner yang baru dan yang lama juga akan dilakukan Bawaslu. Rahmat Bagja mengungkapkan, agar ada keberlanjutan antara komisioner Bawaslu yang lama dengan yang baru, setelah pelantikan akan ada pleno dan diskusi bersama. Dalam pertemuan tersebut akan ada penyampaian memori kelembagaan dan pembahasan program mana yang bisa dilanjutkan atau tidak.
Ia menyebutkan, ada beberapa program lanjutan yang perlu dibahas, seperti Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), terkait permasalahan partisipatif, divisi sengketa, penegakan hukum, hingga penanganan pelanggaran atau pengawasan. Dalam pembahasan tersebut akan ada nota kesepahaman.
Menurut Bagja, pilihan politik dari Komisi II DPR sudah tepat. Sebab, para anggota Bawaslu yang baru sudah memiliki pengalaman di provinsi. Mereka sudah terbiasa menangani kasus di masing-masing daerah. Persoalan di daerah bisa menjadi modal dalam menghadapi gesekan di tingkat nasional. ”Mereka punya pengalaman. Jadi, seharusnya kuat,” tuturnya.
Ia optimistis dengan formasi yang ada dalam menghadapi kompleksitas Pemilu 2024. Keragaman tekanan yang ada di daerah bisa menjadi pembelajaran dalam menghadapi tantangan yang lebih besar, seperti kendala geografis dan mengurusi pemilihan di luar negeri.
Mereka punya pengalaman. Jadi, seharusnya kuat.
Persoalan di tingkat pusat juga berbeda. Ketika duduk di Bawaslu RI, mereka berada di pusat regulasi dan harus menyelesaikan garis besar permasalahan yang ada. Situasi tersebut berbeda dengan di daerah yang berhadapan dengan persoalan teknis dan hanya menerima arahan. Pekan depan, kata Bagja, komisioner Bawaslu akan berkumpul. Mereka juga akan langsung bekerja menyiapkan Pemilu 2024.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, mengingatkan, Pemilu 2024 mempunyai tantangan yang sangat berat dan kompleks, salah satunya menghadapi impitan tahapan pemilu dan pilkada. Hal ini yang mesti diatur dan didesain sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu yang baru terpilih.
”Penyelenggara pemilu terpilih mesti merancang manajemen pemilu yang efektif, rasional, dan transparan sehingga pelaksanaan pemilu dan pilkada tetap berada dalam koridor nilai-nilai demoratis dan berintegritas,” kata Fadli.
Menurut Fadli, mereka akan menghadapi ujian integritas sepanjang waktu. Perbuatan yang melanggar integritas tidak hanya akan merusak individu penyelenggara, tetapi juga kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu dan merusak demokrasi Indonesia.