Pos konsultasi hukum Bawaslu dibuka bagi masyarakat umum untuk memperoleh penjelasan dan keterangan terkait permasalahan kepemiluan. Selain itu, juga agar pengawas pemilu memiliki ruang untuk konsultasi.

Koalisi masyarakat sipil mengungkap, hak konstitusional 7.971 bakal caleg perempuan terenggut akibat aturan pembulatan ke bawah syarat 30 persen perempuan dalam daftar bakal caleg yang dibuat KPU.

Putusan Mahkamah Konstitus terkait sistem pemilu selayaknya juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan integritas politik, yaitu dengan mendorong pelembagaan partai politik dan penyelesaian politik uang.

KPU kembali membuka akses parpol ke Sistem Informasi Pencalonan untuk penggantian dokumen perbaikan persyaratan bakal caleg, pada 10-16 Juli 2023. Padahal, masa perbaikan sebelumnya sudah ditutup pada 9 Juli lalu.

Kerangka hukum pemilu mesti melindungi kedaulatan pemilih. Namun, KPU justru membelakanginya dengan mempermudah bekas koruptor bisa menjadi caleg tanpa memenuhi syarat masa jeda lima tahun.

Jika pada Pemilu 2019 hoaks lebih banyak berupa foto dan teks, hoaks politik pada Pemilu 2024 banyak beralih ke video.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, menyampaikan, koalisi masyarakat sipil akan mengajukan uji materi aturan 30 persen keterwakilan perempuan ke Mahkamah Agung pada Senin.

Selain Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Liliek Prisbawono, Komisi Yudisial bakal memanggil majelis hakim PN Jakpus yang mengadili perkara gugatan Prima, yakni T Oyong, H Bakri, serta Dominggus Silaban.