Dampak pemakzulan tidak hanya akan dirasakan Presiden AS Donald Trump. Demokrat dan Republikan, jika salah melangkah dan mengkalkulasi, sama-sama akan terimbas oleh langkah politik itu pada pemilu 2022 dan 2024.

Salah satu penyebab terjadinya kompetisi antarlembaga penyelenggara pemilu ialah ketiga lembaga itu tak menjadi satu kesatuan. Seharusnya ketiganya mengerjakan tiga ruang kewenangan yang saling melengkapi.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi menganggap pendudukan Capitol sebagai masalah pribadi. Baginya, pendudukan itu sama saja serangan terhadap orang-orang yang dianggapnya keluarga yakni para anggota DPR dan staf ahli anggota DPR.

DPR menargetkan pembahasan RUU Pemilu dapat diselesaikan tahun ini. Saat ini draf RUU Pemilu masih harus diharmonisasi oleh Badan Legislasi DPR. Harmonisasi RUU ini menjadi fokus Baleg pada masa sidang ketiga ini.

Trump dilaporkan belum menelepon atau berkomunikasi lewat cara lain dengan Pence. Bahkan, Trump tidak menanyakan keselamatan Pence dan keluarganya selepas pendudukan Capitol.

Sejumlah platform media sosial menutup layanan mereka untuk Presiden Donald Trump dan sejumlah pendukungnya. Beberapa perusahaan dan lembaga juga memberhentikan pegawai mereka yang terlibat dalam penerobosan Capitol.

Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Pemilu yang telah diusulkan Komisi II DPR segera dilakukan Badan Legislasi DPR. Pasal-pasal terkait isu krusial yang masih memuat banyak alternatif diharapkan jadi satu alternatif.

Presiden ke-46 AS Joe Biden menyebut pendudukan Gedung Capitol oleh pendukung Donald Trump sebagai ”pemberontakan”. Dua mantan presiden merasa malu, AS gagal mencontohkan proses peralihan kekuasaan yang damai dan tertib.

Penyelesaian pembahasan RUU Pemilu yang juga mengatur pilkada berimplikasi pada persiapan pilkada dan alokasi dana yang disiapkan daerah untuk pesta demokrasi itu. Karena itu, RUU Pemilu harus selesai pada 2021.

Ponsel kita boleh menjadi ”telescreen” dan warganet bisa menjelma ”big brother”. Namun, bolehkah polisi menjadi ”thought police”?