Puluhan kader Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) berunjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Mereka meminta KPU diaudit dari sisi legal, teknologi informasi, dan pelaksanaan tahapan.

Tahun 2023 adalah batu ujian besar bagi bangsa ini, apakah mampu belajar dari sejarah, atau malah membiarkan diri terpeleset oleh ”kulit pisang yang sama”, oleh irasionalitas politik yang sama—pembelahan bangsa.

Di tengah polarisasi dan pembelahan sosial yang semakin tajam menjelang pemilu, Indonesia merindukan pemimpin yang menyelenggarakan republik modern ini dengan ”politik kemanusiaan” dan ”politik belas kasih”.

Jika KPU menerapkan opsi perpanjangan masa jabatan KPU provinsi, kabupaten, dan kota, mereka juga dinilai akan berperan besar untuk mempersiapkan penyelenggara pemilu terbaik untuk menyongsong Pemilu 2029.

Seperti kekuatan politik lain, misalnya elite partai dan para bakal capres, kini juga waktu penting bagi sukarelawan untuk menyiapkan diri menyambut Pemilu 2024.

Pelanggaran pada pelaksanaan pemilu yang berdaya rusak tinggi ada yang berupa manipulasi hasil penghitungan suara. Pelanggaran ini bisa berdampak pada integritas pemilu. Hal ini perlu diwaspadai.

Tanpa adu program kerja, debat pemilu mudah terpelosok pada soal agama, keturunan atau nasionalisme sempit. Modalnya kutipan kotbah, slogan Pancasila, emosi dan prasangka. Bukan akal, wawasan dan fakta.

Hipmi mengonfirmasi, keributan di tengah munas terjadi akibat kesalahpahaman. Namun, menurut pengamat, karena organisasi ini kian dekat dengan parpol, posisi jabatan ketua Hipmi pun semakin diperebutkan.