Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Jika UU Pemilu tidak jadi direvisi, ada problematika teknis penyelenggaraan pemilu serentak yang membutuhkan kejelasan. Hal ini penting agar tidak menjadi beban berat bagi penyelenggara pemilu di lapangan.

Memuat data...

Kemendagri tunda pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Sabu Raijua, NTT, yang seharusnya Jumat besok (26/2/2021). Pasalnya, status kewarganegaraan Orient belum jelas. Penundaan ini beda dengan rekomendasi Bawaslu.

Memuat data...

Aturan perundang-undangan jelas mengatur soal kewarganegaraan, tetapi keputusan terkait persoalan calon bupati terpilih Sabu Raijua, Orient, belum juga diambil Kemendagri. Tinggal tiga hari tersisa jelang pelantikan.

Memuat data...

Kemendagri masih menunggu jawaban Kemenkumham terkait kewarganegaraan calon bupati terpilih Orient P Riwu Kore. Kemenlu menyatakan, status Orient yang berkewarganegaraan AS dari Kedubes AS seharusnya sudah cukup.

Memuat data...

Konsistensi MK dalam memeriksa perkara sengketa pilkada, khususnya terkait dengan syarat ambang batas dan tenggat pengajuan perkara, dinanti. MK diharapkan memberi terobosan atas persoalan yang muncul di pilkada.

Memuat data...

Kemendagri belum mengambil keputusan soal status Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore yang diketahui merupakan WN AS. Padahal, masa jabatan Bupati Sabu Raijua periode 2016-2021 akan berakhir Rabu (17/2/2021).

Memuat data...

Penyelenggara pemilu meminta agar ada dukungan payung hukum yang jelas bagi mereka untuk melaksanakan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 jika pembahasan RUU Pemilu dihentikan. Sebab, tak semua aturan bisa dijalankan.

Memuat data...

Problem kewarganegaraan AS yang dimiliki calon bupati terpilih Sabu Raijua, Orient P Riwu Kore, menguak sederet persoalan. Harus jadi bahan perbaikan bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah agar tak terulang.

Memuat data...

Pola pembelaan KPU yang mengatakan permohonan tidak jelas cenderung banyak digunakan karena bisa menjadi celah bagi hakim MK untuk menolak permohonan sengketa calon di Pilkada 2020.

Memuat data...

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan Pilkada Boven Digoel diharapkan bisa mengakhiri perbedaan tafsir soal syarat jeda lima tahun bagi calon kepala/wakil kepala daerah berstatus mantan terpidana.

Halaman 1