logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hak anak untuk mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Namun, kenyataannya di lapangan masih tetap ditemukan anak-anak yang dilibatkan dalam kampanye.

Memuat data...

Pilkada 2020 tetap digelar di tengah pandemi Covid-19 yang terus mewabah. KPU hanya bisa sosialisasi dan mengimbau agar para pendukung memperhatikan protokol kesehatan. Namun, sejak pendaftaran, protokol sudah dilanggar.

Memuat data...

Kluster Covid-19 di Pilkada 2020 kini muncul di Agam, Sumatera Barat. Penyelenggara pemilu didorong mengecek risiko penularan Covid-19 di daerah yang menggelar pilkada.

Memuat data...

Hasil analisis Bawaslu Jambi menunjukkan ada 500.470 nama yang masuk kategori tidak memenuh syarat dalam daftar pemilih sementara (DPS) di Provinsi Jambi. Perlu ada perbaikan lebih lanjut.

Memuat data...

Di daerah dengan laju penularan tinggi, pengetatan protokol kesehatan Covid-19 dan sanksi bagi pelanggarnya tidak lagi memadai. Karena itu, penundaan pilkada secara parsial di daerah berisiko tinggi perlu dilakukan.

Memuat data...

Sejumlah tahapan di Pilkada Sumatera Selatan rentan menjadi titik penularan jika tidak ada pengawasan dan pengetatan protokol kesehatan. KPU Sumsel pun telah melakukan beragam upaya untuk mencegah risiko penularan.

Memuat data...

Protokol kesehatan di dalam tahapan Pilkada 2020 adalah sesuatu yang mutlak dan menjadi syarat pilkada tetap digelar tahun ini. KPU diminta untuk mendiskualifikasi calon yang melanggar protokol kesehatan.

Memuat data...

Sejumlah negara menggelar pemilihan umum saat pandemi Covid-19. Mereka ketat menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Pemilihan juga digelar saat kurva penyebaran Covid-19 stabil. Bisakah dibandingkan dengan Indonesia?

Memuat data...

Pemerintah dan penyelenggara pemilu berkejaran dengan waktu untuk menyusun sanksi bagi pelanggar protokol Covid-19 sebelum masa kampanye Pilkada 2020. Sementara itu, Komnas HAM merekomendasikan penundaan Pilkada 2020.

Memuat data...

Perlunya sanksi lebih keras bagi pelanggar protokol Covid-19 di Pilkada 2020 disepakati DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

Halaman 1