Di tahun 2022, tim tanggap insiden siber ditargetkan dimiliki 32 kementerian/lembaga dan pemprov, salah satunya KPU. KPU menjadi prioritas di tahun ini karena sebagian tahapan Pemilu 2024 akan dimulai.

KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara pemilu, yakni 14 Februari 2024. Usulan itu memperoleh sinyal positif dari DPR. Kesepakatan hari pemungutan suara pun diharapkan dapat segera tercapai.

Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 menyampaikan 24 nama calon anggota KPU dan Bawaslu kepada DPR sekaligus memaparkan proses seleksi yang berlangsung selama tiga bulan.

Sudah saatnya KPU mengambil keputusan tegas terkait jadwal Pemilu 2024. Jika KPU terus menunda, hal itu bisa dilihat sebagai sikap gamang KPU yang mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan politik praktis kekuasaan.

Rabu (19/1/2021) sore ini, menurut rencana, KPU akan mengumumkan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024. Masyarakat berharap agar pemerintah dan DPR membiarkan KPU menggunakan kewenangannya untuk menetapkan jadwal pemilu.

DPR menargetkan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu dilaksanakan pada Februari. Sebagian anggota DPR berharap pemilihan penyelenggara pemilu ini dapat dilaksanakan lewat musyawarah antarfraksi.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu diharapkan segera menyepakati tanggal penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebagai fasilitator, DPR berharap pada 24 Januari mendatang sudah ada kesepahaman dari kedua pihak tersebut,

Hingga kini, uji kelayakan dan kepatutan para calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu belum bisa dilakukan oleh DPR karena masih menanti surat pengajuan nama-nama calon dari Presiden.

Teknologi komunikasi dan informasi yang saat ini berkembang pesat menjadi kebutuhan yang dipersiapkan untuk Pemilu dan Pilkada 2024. Untuk itu, KPU terus memperbaiki rencana utama teknologi informasi untuk Pemilu 2024.

Menyongsong Pemilu 2024, KPU menggelar acara Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemilu Tahun 2024. Acara ini sebagai usaha mewujudkan tata kelola Pemilu yang lebih baik.