logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

DPR hari ini tengah menjalankan ”fit and proper test” para calon anggota Komisi Yudisial. Resistansi di antara kedua lembaga, yang selama ini dinilai sangat kuat, perlu diperbaiki dengan dorongan komunikasi yang baik.

Memuat data...

Tujuh calon anggota Komisi Yudisial menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. DPR bisa menerima semua calon itu, atau menerima sebagian saja dari tujuh orang itu untuk mengisi kursi tujuh anggota KY.

Memuat data...

Tujuh calon anggota Komisi Yudisial usulan Presiden Jokowi ikuti tahapan penulisan makalah di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. DPR akan menekankan kualitas integritas dan komitmen calon pada reformasi peradilan.

Memuat data...

At a hearing with House of Representatives (DPR) on July 2, 2020, Education and Culture Minister Nadiem Makarim explained his Indonesian Education Roadmap 2020-2035.

Memuat data...

Tengkes merupakan hilir dari sejumlah persoalan hulu, seperti pendidikan, ekonomi, dan sanitasi, yang bukan ranah Kementerian Kesehatan.

Memuat data...

Dalam rencana penyatuan UU Pemilu dan Pilkada masih ada perbedaan di antara fraksi-fraksi saat penyusunan RUU Pemilu. Hal itu mengakibatkan draf RUU tersebut belum bisa diharmonisasi Badan Legislasi DPR.

Memuat data...

Pimpinan DPR mengingatkan bahwa pelanggar protokol kesehatan harus disikapi lebih tegas oleh aparat penegak hukum. Baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin.

Memuat data...

Dari 37 RUU prioritas Prolegnas 2020, dua kini jadi perhatian publik karena pro-kontra, yakni RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Larangan Minuman Beralkohol. DPR-pemerintah pun diminta pertimbangkan kebutuhan hukum publik.

Memuat data...

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terus dinantikan para korban kekerasan seksual dan publik. Sikap DPR terkait proses legislasi RUU tersebut menjadi kunci untuk membuktikan komitmen DPR sebagai wakil rakyat.

Memuat data...

Penguatan pengawasan laporan dana kampanye bisa dilakukan melalui revisi UU Pemilu. Namun, diperlukan komitmen kuat DPR dan pemerintah agar usulan itu tak kembali menguap.

Halaman 1