Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

In the last few years, many people in many parts of the world have been upset because people's sovereignty as the governance of state power that is integrated with human values has experienced an existential threat.

Memuat data...

Ketua MPR Bambang Soesatyo punya cara berbeda untuk menyosialisasikan program empat pilar MPR. Dengan rutin bagi-bagi hadiah, seperti sepeda berwarna kuning, dan melibatkan artis-artis terkemuka. Apakah efektif?

Memuat data...

Substansi pasal-pasal UU ITE selain multitafsir, juga tak perlu ada lagi ada di revisi UU ITE. Sebab, pemaknaan terhadap pencemaran nama baik sifatnya subyektif, dan seharusnya dapat didekati dengan hukum perdata.

Memuat data...

Kebijakan KPK untuk memberi tahanan korupsi vaksin Covid-19 mengecewakan publik. Kebijakan itu pun bisa memberikan kesan jauh lebih penting memperhatikan pelanggar hukum kelas elite daripada publik.

Memuat data...

Setelah vaksinasi untuk tahanan korupsi dipertanyakan, kali ini pertanyaan muncul karena keluarga anggota DPR ikut divaksin bersama anggota DPR. Jika tak dijelaskan, bisa menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.

Memuat data...

KPK akhirnya memeriksa anggota DPR dari PDI-P, Ihsan Yunus, dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19. Ihsan, yang namanya dimunculkan penyidik KPK saat rekonstruksi kasus tersebut, diperiksa selama delapan jam.

Memuat data...

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan, hukum adalah produk resultante dari perkembangan situasi politik, sosial, ekonomi, hingga hukum. Oleh karena itu, hukum selalu bisa diubah. Hal ini juga termasuk terkait UU ITE.

Menjaga Marwah DPR

Opini ·
Memuat data...

Keputusan Komisi I DPR membatalkan kunjungan kerja ke Qatar patut diapresiasi. Saatnya DPR mengambil langkah nyata untuk menjaga dan makin meningkatkan marwahnya di hadapan masyarakat.

Memuat data...

Pemerintah dan DPR belum menyepakati tentang lembaga pengawas instansi pengelola data pribadi di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Belum ada pembahasan detil mengenai lembaga pengawas tersebut.

Memuat data...

Surat DPR yang diteken Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin kepada Duta Besar RI di Qatar terkait kunker anggota Komisi I DPR akhir Februari bereder. Di tengah pandemi Covid-19, rencana DPR pun dikritik karena tak sensitif.

Halaman 1