Pemilu 2024 tidak bisa dilihat hanya dari partisipasi anak muda ”an sich”. Sebab, hal ini berkelindan dengan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, terlebih penyelenggara pemilu.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari kembali diadukan ke DKPP oleh ”Wanita Emas”, Hasyim dilaporkan dengan dugaan melakukan pelecehan seksual dan pengancaman yang dinilai melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

DKPP telah menerima surat dari Farhat Abbas, kuasa hukum Hasnaeni, yang intinya mencabut laporan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari terkait dugaan pelecehan seksual.

Hati sejumlah anggota KPU di daerah tersayat setelah mengaku menerima instruksi merekayasa hasil verifikasi faktual parpol. KPU RI menepis tudingan itu.

Presiden Joko Widodo mengingatkan, Pemilu 2024 digelar di tengah kondisi ekonomi global yang tak pasti. KPU harus efisien dan efektif menggunakan anggarannya. Selain itu, ada setidaknya empat pesan lain dari Presiden.

Ketika ujung pangkal pengaturan soal penyerentakan masa jabatan anggota KPU di rancangan Perppu Pemilu belum jelas, sejumlah warga menggugat pasal terkait masa jabatan KPU dalam UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Jika KPU menerapkan opsi perpanjangan masa jabatan KPU provinsi, kabupaten, dan kota, mereka juga dinilai akan berperan besar untuk mempersiapkan penyelenggara pemilu terbaik untuk menyongsong Pemilu 2029.

Situasi politik sudah mulai menghangat belakangan ini. Konsolidasi antarparpol sudah tampak berdebur-debur. Lalu, bagaimana dengan persoalan integritas dan profesionalisme Penyelengara Pemilu ?