KPU Bali mengajak semua pihak terkait pilkada serentak menaati dan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19. Kepatuhan dan kesadaran bersama semua pihak dinilai penting.

Dua komisioner dan enam anggta staf Kantor Komisi Pemilihan Umum Musi Rawas Utara terjangkit Covid-19. Meskipun demikian, tahapan pemilu tetap dilangsungkan seperti rencana.

I would like to start this article with a fundamental question: Why do we organize regional head elections? The answer is very simple.

Roman philosopher Marcus Tullius Cicero (106 BC – 43 BC) said that the people's welfare should be the supreme law. Salus populi suprema lex esto.

Berbagai kalangan, mulai dari ormas, organisasi nonpemerintah, hingga ahli epidemiologi, mendesak pemerintah menunda Pilkada 2020. Desakan itu berlandaskan kemungkinan kerumunan massa penyebab pandemi Covid-19.

Tanpa protokol kesehatan yang ketat, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi dikhawatirkan memperluas penularan Covid-19. Perlu ada terobosan untuk menjaga agar kepentingan pilkada dan penanganan kesehatan bisa beriringan

Penularan Covid-19, jika tidak dihadapi dengan transformasi birokrasi, bisa menyebabkan pelayanan publik dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan terganggu. Sejumlah penyelenggara negara kini sudah terpapar Covid-19.

General Elections Commission (KPU) chairman Arief Budiman has been added to the list of state administrators exposed to COVID-19.

Penyelenggara pemilu, kepolisian, dan gugus tugas Covid-19 di Sulawesi Utara tengah menyusun tata cara penanganan dan penindakan kumpulan massa dalam tahapan Pilkada 2020. Ada sanksi bagi pelanggar.

Dominasi PDI-P di Jawa Tengah makin kokoh dengan banyaknya calon tunggal yang diusung partai ini di pilkada. Sebagian besar mereka adalah kader PDI-P dan petahana. Dua modal yang lebih dari cukup untuk rebut kemenangan.