Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Gelaran pemilu legislatif dan presiden yang biasanya digelar pada April diusulkan dimajukan ke Januari agar cukup waktu tersedia untuk persiapan pilkada serentak pada November 2024. Namun, KPU lebih memilih Maret.

Memuat data...

Jika UU Pemilu tidak jadi direvisi, ada problematika teknis penyelenggaraan pemilu serentak yang membutuhkan kejelasan. Hal ini penting agar tidak menjadi beban berat bagi penyelenggara pemilu di lapangan.

Memuat data...

Kemendagri dan KPU diminta mengambil langkah progresif untuk menyelesaikan persoalan kewarganegaraan asing calon Bupati terpilih Sabu Raijua, Orient. Jangan sampai rakyat Sabu Raijua dirugikan dari persoalan ini.

Memuat data...

Perppu dianggap bisa jadi solusi setelah pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR menolak revisi UU Pemilu. Dengan perppu, aturan di UU Pemilu yang direvisi bisa dilokalisasi untuk memudahkan pemilu dan pilkada pada 2024.

Memuat data...

Simulasi penting untuk melihat desain pelaksanaan sekaligus mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dengan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah digelar pada tahun yang sama.

Memuat data...

Konsistensi MK dalam memeriksa perkara sengketa pilkada, khususnya terkait dengan syarat ambang batas dan tenggat pengajuan perkara, dinanti. MK diharapkan memberi terobosan atas persoalan yang muncul di pilkada.

Memuat data...

MK meloloskan 32 perkara sengketa pilkada ke tahap pembuktian. Sementara 100 perkara lainnya dihentikan pemeriksaannya karena mayoritas tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan selisih hasil pilkada.

Memuat data...

Tujuh pelaksana harian bupati dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (17/2/2021), di Palembang untuk mengisi kekosongan jabatan hingga kepala daerah terpilih Pilkada 2020 dilantik.

Memuat data...

Kemendagri belum mengambil keputusan soal status Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Riwu Kore yang diketahui merupakan WN AS. Padahal, masa jabatan Bupati Sabu Raijua periode 2016-2021 akan berakhir Rabu (17/2/2021).

Memuat data...

Penyelenggara pemilu meminta agar ada dukungan payung hukum yang jelas bagi mereka untuk melaksanakan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 jika pembahasan RUU Pemilu dihentikan. Sebab, tak semua aturan bisa dijalankan.

Halaman 1