Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur demi mengubah arah pembangunan nasional jadi lebih merata dan berkelanjutan. Dukungan publik mengamanatkan ada antisipasi berbagai dampak sejak dini.
Oleh
Neli Triana
·5 menit baca
Kompas/Priyombodo
Foto udara kawasan hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal yang pernah dikunjungi Presiden Joko Widodo pada Desember 2019 di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/3/2021). Kawasan tersebut menjadi calon lokasi ibu kota negara baru. Jalan negara yang menjadi akses utamanya kini telah mulus.
Ibu kota negara baru diproyeksikan menjadi pemandu arah pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan kawasan perkotaan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam pertemuan dengan Redaksi Kompas, Selasa (2/3/2021), mengatakan, saat ini pemindahan ibu kota negara (IKN) menjadi bagian dari kebijakan strategis mengatasi dampak wabah global.
Bappenas telah mencanangkan enam strategi pendorong transformasi ekonomi Indonesia pada 2021 agar menjadi pengungkit perekonomian yang kini terdampak pandemi. Keenamnya adalah menciptakan sumber daya manusia berdaya saing, meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, serta pemindahan IKN sebagai sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang ekonomi antarwilayah.
”Pemindahan IKN adalah aglomerasi dari kelima strategi lain sehingga dari segi magnitudo dampaknya, saya kira lebih besar,” kata Suharso.
Pemindahan IKN adalah aglomerasi dari kelima strategi lain sehingga dari segi magnitudo dampaknya, saya kira lebih besar.
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia saat ini 270,2 juta jiwa. Di tingkat nasional, tingkat urbanisasi diproyeksikan sudah 66,6 persen. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 dari Bappenas menunjukkan pada 2035 persentase penduduk perkotaan akan meningkat rata-rata sekitar 10 persen di semua provinsi dibandingkan dengan tahun 2020.
Di lapangan, sebaran penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan 151,59 juta jiwa atau 56,1 persen penduduk. Jawa, terutama Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan sekitarnya, adalah konsentrasi kegiatan ekonomi dan pusat pemerintahan. Jakarta yang seluas 661,5 kilometer persegi kini memiliki 10,56 juta penduduk.
Berbagai masalah mendera kota ini karena daya dukung lingkungan melemah akibat eksploitasi berlebihan. Banjir, kekurangan air bersih, penurunan muka tanah seiring naiknya muka air laut, polusi udara bersamaan dengan kemacetan lalu lintas, serta berbagai bencana lain mengakrabi Jabodetabek.
Eksploitasi berlebihan dan pertumbuhan perkotaan yang timpang ternyata telah menjadi gejala umum yang menjerat kawasan lain di Nusantara. Pemerintah melakukan intervensi dengan kebijakan pembangunan perkotaan secara langsung dan yang beririsan, seperti pemindahan IKN.
Biaya pemindahan IKN sekitar Rp 500 triliun. Menurut Suharso, hanya sekitar 1 persen anggaran dari APBN. Sebanyak 99 persen pendanaan melalui pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta swasta.
Lokasi IKN baru tepatnya di kawasan seluas 256.142,74 hektar di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, serta di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kawasan inti IKN sekitar 56.000 hektar.
IKN direncanakan menjadi kota yang kompak, efisien, dan sirkular di bawah pengelolaan badan otorita yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. IKN didesain memiliki infrastruktur ramah lingkungan dengan sekitar 75 persen wilayahnya adalah kawasan hijau dan menerapkan konsep kota cerdas sesuai era 4.0.
Wilayah pengembangan IKN juga direncanakan menjadi pusat industri bersih. Pengembangan kluster ekonomi akan bertumpu pada kerja sama tiga kota, yaitu Balikpapan-IKN-Samarinda.
Jakarta yang akan melepas status IKN tetap didukung untuk pembenahannya. Kota ini diperkirakan akan kehilangan 800.000-1 juta warganya yang akan berpindah ke IKN baru.
Dukungan warga
Dari hasil jajak pendapat Kompas, akhir Maret, tiga perempat lebih responden yakin pemindahan IKN bisa meningkatkan roda perekonomian di Kalimantan dan kawasan Indonesia Timur. Pendapat itu tecermin dari tanggapan warga setempat yang ditemui pada awal Maret lalu.
Azmir (69) dan Teguh Prasetyo (62), warga RT 010 Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kamis (11/3/2021), mengatakan, mereka yakin pembangunan IKN akan membuat infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di desa mereka bakal cepat membaik setelah terhenti sejak 1979.
Namun, harapan itu diiringi kecemasan atas jaminan perlindungan kepemilikan lahan yang mereka tempati kini. Sebagian warga hanya berperan jadi pekerja kasar di tengah kemajuan IKN nanti.
Masyarakat adat Dayak Paser dan Dayak Mului serta kalangan pegiat pelestarian lingkungan mewanti-wanti agar nilai penting Borneo sebagai paru-paru dunia dan wilayah konservasi di Kalimantan Timur tidak dikorbankan dalam rencana pemindahan IKN.
Hutan alam nyaris terkikis habis di kawasan calon IKN. Pertambangan, perkebunan, properti, hutan produksi, dan aktivitas ekonomi lain, baik yang legal maupun ilegal, masih marak terjadi di sana. Dari sedikit hutan tersisa dan area perairan laut serta sungai di calon lokasi IKN maupun sekitarnya, ada satwa endemik seperti bekantan, orangutan, dan pesut yang hidupnya terancam.
Satwa, khususnya satwa endemik, memiliki hubungan simbiosis mutualisme dengan hutan serta perairan tempatnya hidup. Jika salah satu terusik, maka mengancam pihak lain yang juga berarti mengancam kehidupan manusia.
Habibat pesut di perairan Teluk Balikpapan, misalnya, kini sudah terganggu dengan ramai lalu lalang kapal penumpang, kapal batubara, dan keperluan lain. Diyakini teluk ini makin sibuk dengan dibangunnya pelabuhan di Pulau Balang yang disebut menjadi salah satu pelabuhan utama terkait pembangunan IKN.
Suharso menegaskan, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kaltim terus berkomunikasi dan membuat rencana induk untuk antisipasi dini semua potensi dampak.
Presiden Joko Widodo di tiga akun resmi media sosialnya menyatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun lalu mengundang beberapa arsitek dan seniman untuk memberikan masukan mengenai bangunan ikonik di IKN baru. Salah satu usul yang masuk adalah pradesain Istana Negara karya Nyoman Nuarta. Ada filosofi lambang Burung Garuda sebagai pemersatu bangsa.
”Saya sangat mengharapkan masukan dari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua tentang pradesain Istana Negara ini. Saya menginginkan Istana Negara tidak hanya dikenang sebagai tempat presiden bekerja atau menjadi simbol kebanggaan bangsa, tetapi juga mencerminkan kemajuan bangsa. Dengan masukan-masukan itu, saya akan mengundang kembali para arsitek dan para ahli lainnya untuk melakukan pengayaan pradesain menjadi basis desain Istana Negara,” kata Presiden.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bersama Gubernur Kaltim Isran Noor saat meninjau lokasi IKN di kawasan PT ITCI Hutani Manunggal, Sepaku, Sabtu (3/4/2021), menegaskan, lokasi yang akan dijadikan titik inti pemerintahan sesuai desain IKN yang ia terima. ”Mesti dilihat posisinya dengan desain yang ada. Lalu, perspektif lingkungannya bagaimana dan progres lahannya,” kata Siti Nurbaya.
SCREENSHOT VIDEO ANIMASI DARI AKUN YOUTUBE PRESIDEN JOKO WIDODO
Pradesain Istana Negara di ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Pradesain tersebut merupakan karya seniman Nyoman Nuarta.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, kunjungan ini untuk memastikan calon IKN tidak mengganggu kawasan konservasi dan satwa.
Bank Dunia melalui Global Facility for Disaster Reduction and Recovery dalam laporan berjudul ”Riskier Future” mengingatkan, pertumbuhan penduduk berkorelasi erat dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi dan pasti disertai perubahan tata guna lahan. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan naik seiring potensi bencana yang juga turut terdongkrak. Peningkatan risiko bencana dapat diantisipasi oleh sejumlah perangkat, strategi kebijakan manajemen risiko bencana, dan kebijakan finansial yang tepat.
Tingkat kesejahteraan masyarakat akan naik seiring potensi bencana yang juga turut terdongkrak. Peningkatan risiko bencana dapat diantisipasi oleh sejumlah perangkat, strategi kebijakan manajemen risiko bencana, dan kebijakan finansial yang tepat.
Untuk itu, diharapkan aspirasi publik diakomodasi, terutama dari warga di calon IKN dan para ahli terkait hal-hal yang lebih mendasar serta berdampak besar dalam jangka pendek maupun jangka panjang, agar pemindahan IKN sesuai tujuannya. Asa pada IKN baru adalah amanat publik yang sepatutnya diemban dengan baik oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.
