Sejumlah tujuan ditetapkan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Salah satunya mendongkrak gravitasi ekonomi RI sehingga tak terpusat di Jawa.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
Kompas/Priyombodo
Foto udara bentang jembatan Pulau Balang di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/03/2021). Jembatan ini menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara melalui Teluk Balikpapan yang terdiri dari bentang panjang dan bentang pendek. Saat ini, jembatan tersebut sudah melalui uij beban. Jembatan ini belum dapat dilalui karena jalan pendekat di sisi Balikpapan belum rampung dikerjakan.
Rencana pemindahan Ibu Kota disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Agustus 2019. Ketika itu, presiden meminta izin untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, yang kemudian dipastikan berlokasi di Kaltim.
Hampir dua tahun berselang setelah pengumuman presiden itu, informasi terkait rencana pemindahan Ibu Kota ibarat timbul tenggelam. Awal Maret 2021, dalam wawancara dengan tim Kompas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menyampaikan beberapa pernyataan krusial terkait Ibu Kota baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, di Jakarta, Selasa (2/3/2021). Kompas berkunjung ke Kementerian PPN/Bappenas untuk berdiskusi tentang perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Ibu Kota Negara disebut akan menjadi jumpstart guna mengatasi dampak pandemi, dan kembali ke trajectory perekonomian RI mewujudkan Visi Indonesia 2045, agar keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.
Peningkatan kapasitas Kaltim, diharapkan juga membuat gravitasi ekonomi tak terpusat di Jawa.
Rencana ini juga terkait proyeksi Kaltim sebagai basis perekonomian yang kokoh, dan bisa menjadi bantalan saat terjadi guncangan-guncangan. Peningkatan kapasitas Kaltim, diharapkan juga membuat gravitasi ekonomi tak terpusat di Jawa. Bukan Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris.
Presiden "menghangatkan" kabar Ibu Kota Negara ini dengan mengumumkan rancangan pradesain Istana Negara karya Nyoman Nuarta, via Twitter. Sembari mengumumkan rancangan pradesain itu, presiden juga berharap masukan.
SCREENSHOT VIDEO ANIMASI DARI AKUN YOUTUBE PRESIDEN JOKO WIDODO
Pradesain Istana Negara di ibukota negara yang baru di Kalimantan Timur. Pradesain tersebut adalah karya seniman, Nyoman Nuarta.
Berbagai konsep terkait pemindahan Ibu Kota itu sangat ideal. Terlebih, DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia saat ini, sudah terlalu berat untuk dibenahi. Bahkan, biaya untuk memperbaiki Jakarta disebut lebih besar ketimbang membangun Ibu Kota di Kaltim.
Namun, tetap perlu dicermati sejumlah potensi masalah yang biasa muncul jika ada proyek pembangunan berskala besar. Sebut saja kerusakan lahan akibat pembalakan liar hingga tambang ilegal, yang sejak lama terjadi sekitar kawasan pengembangan IKN. Atau, dampak sosial, ekonomi dan budaya terhadap warga suku asli setempat, salah satunya suku Dayak Paser Mului.
Belum lagi tanda tanya terkait dampak terhadap fauna khas Kalimantan seperti pesut pesisir (Orcaella brevirostris), dan bekantan (Nasalis larvatus). Jika dalam puluhan tahun terakhir sudah terjadi degradasi terhadap kualitas habitat mereka, bagaimana jika nanti ada kawasan Ibu Kota Negara, berikut volume kepadatan dan kesibukan warganya?
Kompas/Priyombodo
Pesut atau Orcaella brevirostris terlihat di perairan teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/3/2021). Pesut di teluk balikpapan diidentifikasi memiliki DNA yang berbeda dengan pesut di sungai Mahakam, Kota Samarinda. Satwa liar dilindungi yang terancam punah itu dinilai bakal terus terancam jika pembangunan ibu kota negara baru tak membuat zonasi untuk melindungi satwa tersebut. Jumlah pesut pesisir di teluk Balikpapan menurut penelitian terakhir yayasan konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI) jumlahnya hanya 73 ekor.
Ada sejumlah negara yang pernah memindahkan ibu kota mereka, seperti Brasil, India, Myanmar dan Mesir. Pengalaman negara-negara tersebut patut menjadi cermin bagi Indonesia, guna meminimalisasi masalah-masalah yang timbul di kemudian hari.
Pastinya, dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara, yang harus dipastikan adalah kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan segelintir kelompok saja. Niat mulia memindahkan Ibu Kota karena Jakarta yang sudah sarat problem, perlu dikawal agar implementasinya tak berbuah kekecewaan, melainkan benar-benar kebanggaan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F38cce711-77bf-4f71-8d35-9ba56cb57495_jpg.jpg){kind=logo}
