Pesan Presiden, Tolong Dihitung Benar

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bertujuan memindahkan pusat pemerintahan, membuat kota paling layak huni, dan menjadi pusat pergeseran perekonomian dari Indonesia bagian barat ke bagian timur.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan penjelasan terkait perpindahan ibu kota negara di salah satu aula Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam pertemuan dengan Redaksi Kompas di kantornya, Selasa (2/3/2021), menegaskan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tetap akan dilaksanakan. Pemindahan ibu kota negara kini juga berperan strategis dalam pemulihan Indonesia dari dampak pandemi dan mewujudkan Visi Indonesia 2045.

Ibu kota negara akan dipindah dari Jakarta ke kawasan yang secara administrasi berada di Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kecamatan Muara Jawa dan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Suharso menambahkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan persiapan yang harus dilakukan saat ini agar pemindahan tersebut berjalan sesuai rencana. Berikut ini petikan wawancara Kompas dengan Suharso dan jajarannya.

Satu tahun lebih setelah pengumuman resmi pemindahan ibu kota negara (IKN), bagaimana kelanjutannya saat ini?

Semua masih berjalan sesuai rencana. Tinggal menunggu disahkannya Rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara. Setelah RUU selesai, groundbreaking (peletakan batu pertama) dilakukan. Soil test di bakal lokasi istana negara sudah dilakukan. Dari titik itu, baseline vital lain mudah ditentukan akan ada dalam radius sekitar dari istana.

(Hingga akhir Maret, RUU Pemindahan IKN sudah ditetapkan menjadi Program Legislasi Nasional/Prolegnas 2021.)

Bagaimana nilai penting pemindahan IKN saat ini?

Bappenas telah mencanangkan enam strategi pendorong transformasi ekonomi Indonesia di 2021 agar menjadi pengungkit perekonomian yang kini terdampak pandemi.

Strategi pertama, menciptakan sumber daya manusia berdaya saing yang meliputi sistem kesehatan, pendidikan, serta riset dan inovasi. Strategi kedua, meningkatkan produktivitas sektor ekonomi mencakup industrialisasi; produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah; serta modernisasi pertanian. Strategi ketiga, ekonomi hijau meliputi ekonomi rendah karbon, blue economy, dan transisi energi.

Kita ingin meningkatkan gravitasi ekonomi tidak hanya di Jawa, tetapi seperti kata Bapak Presiden Joko Widodo, menjadi Indonesia-sentris.

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meninjau lokasi calon ibu kota negara di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Strategi keempat, transformasi digital meliputi infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler. Strategi kelima, integrasi ekonomi domestik meliputi economic powerhouse dengan fokus pada infrastruktur konektivitas.

Strategi keenam, pemindahan IKN sebagai sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang ekonomi antarwilayah. Pemindahan IKN adalah aglomerasi dari kelima strategi lain sehingga dari segi magnitudo dampaknya, saya kira lebih besar.

Bagaimana pembiayaan pemindahan IKN?

Pemindahan IKN tidak akan membebani APBN. Hanya sekitar 1 persen anggaran dari APBN. Sebanyak 99 persen pendanaan dari swasta. Anggaran 1 persen APBN itu sebagai stimulus bagi investor swasta. Yang didorong investasi dari badan usaha milik negara dan swasta.

Dampak pemindahan IKN ini dalam jangka pendek?

Target kami, pada 2024 sebagian besar fasilitas di IKN baru sudah siap dihuni dan dioperasikan. Jadi, ada istana negara, perkantoran, sebagian rumah dinas, dan fasilitas pendukungnya. Sejak 2020 lalu dimulai penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan rencana induk, desain urban, dan lainnya. Proyek fisik direncanakan tahun ini hingga 2024.

Saat proyek fisik dimulai, dampak langsung maupun tidak langsung akan dirasakan oleh Kalimantan Timur. Pada tahap awal, akan dibangun sekitar 100.000 rumah dengan 500.000 pekerja. Logistik pembangunan akan didatangkan dari wilayah lain, seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, serta Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali.

Penyerapan 500.000 tenaga kerja ini diharap dapat menggantikan jam kerja yang hilang akibat krisis pandemi di 2020.

(Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, pembangunan rumah dan kantor di IKN akan menambah laju pertumbuhan ekonomi nasional 0,2 persen basis poin rata-rata per tahun. Pertumbuhan ekonomi Kaltim diprediksi naik 2,1 persen dari basis poin. Pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Kalimantan dan Sulawesi berkisar 0,1 persen sampai 0,3 persen.)

Baca juga : Hindari Ketimpangan dan Kerusakan Lingkungan akibat Pemindahan Ibu Kota

Dampak jangka panjang?

IKN menjadi jump-start untuk mengatasi dampak pandemi dan kembali ke trajectory perekonomian Indonesia mewujudkan Visi Indonesia 2045 agar keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Untuk itu, IKN tidak sekadar ibu kota, tetapi juga pusat industri bersih yang menandai pergeseran pusat perekonomian dari Indonesia bagian barat ke bagian timur.

Kita ingin meningkatkan gravitasi ekonomi tidak hanya di Jawa, tetapi seperti kata Bapak Presiden Joko Widodo, menjadi Indonesia-sentris.

Ke depan, Indonesia perlu diversifikasi dan Kalimantan Timur menjadi basis perekonomian yang kokoh dan mampu menjadi bantalan saat terjadi guncangan-guncangan di masa depan. IKN mendorong percepatan dan pertumbuhan ekonomi melalui 6 kluster ekonomi dan 2 kluster pendukung yang akan menciptakan 4,3 juta-4,8 juta lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur pada 2045.

Kluster industri, yaitu industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, bahan kimia, dan produk kimia (petrokimia dan oleokimia), serta energi rendah karbon (biofuel, bahan bakar sintesis, dan gasifikasi batubara).

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Selasa (2/3/2021). Kompas berkunjung ke Kementerian PPN/Bappenas untuk berdiskusi tentang perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Pengembangan kluster ekonomi bertumpu pada kerja sama tiga kota, yaitu Balikpapan-IKN-Samarinda.

Bagaimana mengatasi dampak sosial dan lingkungan?

Ada sembilan kelompok kerja (pokja) untuk mengantisipasi dampak di sana. Selain berada di tengah Indonesia dan paling sedikit memiliki potensi bencana, seperti megathrust, Kalimantan Timur yang sangat heterogen dan ramah pada pendatang menjadi nilai tambah dalam meminimalkan dampak sosial.

Sejak awal sudah ada identifikasi sumber daya manusia dan diinventarisasi komposisinya. Mirip dengan Jakarta, suku Jawa terbanyak ada di Kalimantan Timur.

Saat ini, ada waktu sekian bulan untuk persiapan bagi masyarakat sekitar untuk menjadi tenaga pekerja lokal dalam konstruksi berbagai proyek fisik maupun kluster-kluster ekonomi yang akan dikembangkan. Dalam rencana induk kita ada strategi yang mengakomodasi, bukan sekadar mengantisipasi aspek sosial itu.

Dari sisi lingkungan, kawasan calon IKN sekarang ini justru dari yang sudah tidak hutan akan dihutankan lagi. Luas wilayah IKN total 256.142,74 hektar dengan 65 persennya sebagai kawasan lindung dan 10 persen kawasan produksi pangan. Tentunya perlindungan satwa ada di dalamnya. Di 56.000 kota inti IKN, 50 persennya ruang hijau terbuka.

IKN diproyeksikan menjadi kota yang seperti apa?

IKN ada di bawah badan otorita yang bertanggung jawab kepada Presiden. Badan ini mengelola 256.142,74 hektar wilayah IKN. Masuk dalam daerah pemilihan nasional, tanpa gubernur atau DPRD.

Sebagai IKN, kawasan baru ini akan menjadi kota yang kompak, efisien, dan sirkular. Dengan penduduk pada 2045 dikondisikan berjumlah 2 juta orang, didesain dari awal sehingga infrastruktur yang diperlukan dapat disiapkan dari sekarang. Ada manajemen air yang baik dengan mengadopsi konsep kota spons yang selaras dengan alam. Ada infrastruktur publik yang memungkinkan warga bermobilitas hanya dengan berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik modern yang ramah lingkungan. Juga kota cerdas sesuai tuntutan era 4.0.

IKN akan menjadi kota paling layak huni di dunia.

Apa kendala terberat mewujudkan pemindahan IKN?

Pesan Presiden adalah tolong dihitung benar (berbagai aspeknya). Di sisi lain, cara terbaik memulihkan ekonomi di masa sekarang adalah mengembalikan mobilitas, tetapi tidak memicu penularan wabah. Untuk itu, vaksin menjadi tumpuan.

Pemberian vaksinasi massal yang dipercepat diperlukan dengan tetap ketat melaksanakan protokol kesehatan agar dapat menurunkan tingkat penambahan kasus di bawah 1. Jika sudah di bawah 1, pemulihan ekonomi juga pemindahan IKN akan lebih optimal berjalan. Namun, ini membutuhkan pasokan vaksin dan tenaga vaksinator.

Ini yang sedang terus diupayakan. Dan, saya optimistis pemindahan IKN berjalan dan berhasil. Pada 17 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo memimpin upacara proklamasi di IKN baru.

Baca juga : Tahun Ini Peletakan Batu Pertama Istana Presiden di Kaltim