Lokasi pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur berada di daerah sensitif. Pembangunan agar dilakukan secara hati-hati mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan budaya.

Berusaha mempercepat proses penanganan pandemi agar aktivitas ekonomi kembali bergerak tidak salah. Hanya saja seperti peringatan ”Ngebut Benjut”, jika asal cepat saja bisa berakhir menyimpang dari yang diharapkan.

Terkait kesiapan pemindahan ibu kota negara, pekerjaan besar, seperti pembuatan payung hukum, alokasi anggaran, dan pembangunan infrastruktur pendukung, menanti untuk diselesaikan.

Presiden Jokowi dalam waktu dekat menandatangani perpres pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara. Namun, dasar pembentukan badan tersebut dipertanyakan karena dinilai terlalu dipaksakan

Saat Bendungan Teritip berkapasitas 250 liter per detik selesai dibangun pada 2016 dan mulai dioperasikan, ternyata tak membuat persoalan air di Balikpapan selesai.

Proses penyiapan ibu kota baru di Kalimantan Timur terus dimatangkan oleh pemerintah. Salah satu aspek di antaranya sistem transportasi yang akan dibangun secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Pemerintah segera mengirimkan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke DPR untuk dibahas bersama. Saat ini, draf RUU masih dalam tahap finalisasi.

Desentralisasi dan otonomi daerah di NKRI pada era Reformasi ini terasa ala ”negara federal” karena kewenangan yang ditransfer ke daerah besar, luas, dan banyak.

Softbank menawarkan dana sampai 40 milliar dollar AS untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pendanaan itu akan diarahkan untuk membangun klaster-klaster non-pemerintahan.

Sesudah Presiden Joko Widodo menunjuk Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara yang baru, bisnis properti di Samarinda dan Balikpapan menjadi bergairah untuk ekspansi.