Menteri LHK Siti Nurbaya Tinjau Calon Lokasi Ibu Kota Baru Sesuai Desain

Kawasan inti ibu kota negara baru di Kaltim dipastikan kondisi lahannya. Potensi dampak pembangunan dilihat dari perspektif lingkungan.

KOMPAS/SUCIPTO

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar disambut Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat tiba di Balikpapan, Kaltim, Sabtu (3/4/2021).

BALIKPAPAN, KOMPAS — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar meninjau lahan yang direncanakan sebagai lokasi ibu kota negara di kawasan PT ITCI Hutani Manunggal di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (3/4/2021). Siti memastikan kondisi lahan di titik-titik yang akan dibangun menjadi gedung pemerintahan. Potensi dampak pembangunan dilihat dari perspektif lingkungan.

Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Kaltim Isran Noor serta Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas Arifin Rudiyanto. Kunjungan tersebut hanya untuk pihak internal pemerintahan sehingga wartawan tidak diizinkan meliput.

Saat tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, sekitar pukul 08.30 Wita, Siti menjelaskan bahwa tujuan utama ke calon lokasi ibu kota negara untuk mengecek kondisi geografis di kawasan hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal, kawasan yang direncanakan menjadi lokasi inti ibu kota negara baru.

Mesti dilihat posisinya dengan desain yang ada. Lalu, perspektif lingkungannya bagaimana dan progres lahannya.

Ia melihat lokasi yang akan dijadikan titik inti pemerintahan sesuai desain ibu kota negara yang sudah ia terima. ”Mesti dilihat posisinya dengan desain yang ada. Lalu, perspektif lingkungannya bagaimana dan progres lahannya,” kata Siti.

Baca juga : Tahun Ini Peletakan Batu Pertama Istana Presiden di Kaltim

Seperti diberitakan Kompas sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa pada 2 Maret 2021 menyebutkan bahwa titik pasti lokasi istana negara sudah ditentukan. Meski demikian, hal tersebut belum bisa diumumkan pemerintah. Sebab, pemerintah masih menunggu pembahasan rancangan undang-undang di DPR.

Kompas/Priyombodo

Foto udara kawasan hutan tanam industri PT ITCI Hutani Manunggal yang pernah dikunjjungi oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2019 di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Kamis (11/3/2021). Kawasan tersebut menjadi calon lokasi ibu kota negara baru. Jalan negara yang menjadi akses utamanya kini telah mulus.

Ruang terbuka hijau

Suharso juga menjelaskan bahwa wilayah inti ibu kota negara seluas 56.000 hektar. Sebagian wilayahnya akan dijadikan ruang terbuka hijau. Pada 2021 ini, pemerintah juga mengagendakan untuk pemulihan ekosistem serta rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar calon lokasi ibu kota negara.

Untuk itu, Siti juga mengunjungi hutan mangrove di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, yang berjarak sekitar 50 kilometer dari PT ITCI Hutani Manunggal. Selain itu, pada Sabtu (3/4/2021), ia juga akan meninjau calon lokasi persemaian dan penanaman mangrove di Kutai Kartanegara.

”Kaltim sampai ke utara banyak memiliki hutan mangrove, belum lagi delta-delta yang berada di dalam ibu kota negara atau menuju ke sana. Ini yang lagi diberesin,” ujar Siti.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan, kunjungan kali ini untuk memastikan calon lokasi ibu kota negara tidak mengganggu kawasan konservasi dan satwa. Hal itu akan menjadi pertimbangan untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kondisi geografi di sana.

”Kalau ada (lahan) yang bolong-bolong, dihijaukan lagi dengan tanaman yang lebih hijau dan rindang. Kapasitas yang dihijaukan tergantung detail desain yang tengah dirancang Kementerian PUPR,” ujar Arifin.

Baca juga : Tumpang Tindih Status Kawasan, Warga Kutai Kartanegara Terkendala Kelola Lahan

Kompas/Priyombodo

Foto udara Waduk Samboja di Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, Selasa (9/3/2021). Air Waduk Samboja akan menjadi salah satu sumber air baku untuk calon ibu kota negara baru di Kaltim.

Tumpang tindih lahan

Di sekitar lokasi inti ibu kota negara, warga masih menghadapi permasalahan lahan. Di Desa Karya Jaya, Kecamatan Samboja, misalnya, dengan luas wilayah sekitar 1.005 hektar, 81 persen wilayahnya masuk kawasan Tahura Bukit Soeharto. Dari 124 lahan bersertifikat, 114 di antaranya berada di kawasan Tahura Bukit Soeharto yang berbatasan langsung dengan calon lokasi ibu kota negara.

Persoalan tumpang tindih peruntukan lahan sudah terjadi sejak lama dan menyulitkan warga transmigran yang tinggal di sana. ”Urusan pertanahan juga menjadi kendala. Untuk mengganti nama atau membagi (lahan) ke ahli waris, warga tidak bisa memproses karena lahannya tumpang tindih dengan kawasan Tahura Bukit Soeharto,” ujar Kepala Desa Karya Jaya, Wahidin.

Kalau ada (lahan) yang bolong-bolong, dihijaukan lagi dengan tanaman yang lebih hijau dan rindang. Kapasitas yang dihijaukan tergantung detail desain yang tengah dirancang Kementerian PUPR.

Dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kaltim di Samarinda, Jumat (26/3/2021), Pemerintah Provinsi Kaltim berkoordinasi dengan Kementerian LHK serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membahas berbagai masalah tumpang tindih lahan.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Kaltim akan didata dan diselesaikan satu per satu. Ia menyebutkan, masih banyak lahan yang mengalami tumpang tindih peruntukan dan izin. Yang paling banyak tumpang tindih dengan lahan milik warga, kata Hadi, berada di sektor tambang batubara, perkebunan sawit, dan kawasan Tahura Bukit Soeharto.

”Sudah bincang-bincang dan sudah ada titik terang. Pemprov Kaltim siap menyelesaikan masalah yang belum selesai. Lahan IKN tidak masalah. (Namun) Lahan Tahura Bukit Soeharto masih ada yang tumpang tindih sehingga harus cepat diselesaikan,” ujar Hadi.