Saat delapan dari sembilan fraksi di DPR sudah menyetujui draf revisi UU Mahkamah Konstitusi, pemerintah belum bersedia menandatanganinya. Tanpa persetujuan pemerintah, pembahasan revisi UU MK tidak bisa diselesaikan.

Setelah Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi menghentikan kasus korupsi KTP-el, sejumlah anggota dan pimpinan Komisi III DPR minta Agus menjelaskan rinci soal intervensi Presiden.

Revisi UU MK tak pernah masuk Prolegnas. Namun, DPR menargetkan RUU ini tuntas dibahas dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani akan menggantikan posisi Wahiduddin Adams sebagai hakim konstitusi setelah terpilih secara aklamasi di Komisi III

Agenda rapat membahas laloran keuangan tahun anggaran 2022 dan rencana kerja anggaran tahun 2024

Komisi III DPR mendengar sejumlah nama yang berpeluang menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono yang akan pensiun pada 28 Juni mendatang. Penentuan Wakapolri merupakan otoritas dari Kapolri.

”Saya sudah koordinasi dengan istana. Pemerintah masih akan mempelajari substansi dan formatnya. Masih cukup waktu,” kata Menko Polhukam Mahfud MD terkait putusan MK tentang UU KPK.

Wapres Ma'ruf Amin menghormati putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun. Harapannya, perpanjangan jabatan dapat mengefektifkan KPK menangani korupsi di masa mendatang.