Lembaga peradilan harus tetap mengacu pada konstitusi dalam membuat setiap putusan. Dalam konteks pemilu, konstitusi tegas mengatur bahwa pemilu harus digelar setiap lima tahun.

Selain pemerintah, daerah juga jangan mengabaikan nasib keluarga narapidana terorisme atau eks narapidana terorisme atau napiter. Perhatian semua pihak dibutuhkan agar mereka tak kembali lagi ke pusaran radikalisme.

Rapat membahas evaluasi kinerja dan capaian KPK selama tahun 2022. Selain itu juga dibahas rencana kerja KPK tahun 2023, program prioritas dan strategi pencapaiannya beserta daftar isian penggunaan anggaran 2023.

Sepanjang tahun 2022, Badan Narkotika Nasional menyita sebesar Rp 33,82 miliar hasil tindak pencucian uang dari kasus narkotika. Namun, DPR menilai jumlah itu masih rendah sehingga perlu penelusuran yang lebih intensif.

Setelah hampir tiga tahun kosong, akhirnya jabatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham terisi kembali. Menkumkam Yasonna H Laoly telah menunjuk Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi baru.

Komnas HAM merekomendasikan agar Jaksa Agung dapat melakukan upaya hukum dengan diputus bebasnya terdakwa pelanggaran HAM berat kasus Paniai. Hak korban juga perlu dipenuhi.

Pengesahan RKUHP di Rapat Paripurna DPR diwarnai ”walk out” oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, serta catatan dari Fraksi Partai Demokrat. Sejumlah elemen masyarakat juga menolak pengesahan RKUHP ini.

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menkumham dan perwakilan Kementerian Luar Negeri untuk membahas RUU Ekstradisi Indonesia-Singapura. Seluruh fraksi menyetujui untuk membawa RUU tersebut ke rapat paripurna.