Indonesia, Australia, dan Vanuatu Bekerja Sama dalam Kesetaraan
Australia dan Vanuatu adalah mitra kerja sama Indonesia yang saling menghormati kebutuhan dan mencari solusi bersama.
Australia menetapkan prioritas mereka di Indo-Pasifik adalah kawasan Asia dan Pasifik. Indonesia, sebagai tetangga nomor dua terdekat Australia setelah Papua Niugini meraih kesempatan itu dengan semakin mempererat berbagai kerja sama membangun kawasan dengan berkesetaraan.
“Sudah terbukti bahwa ekonomi Asia dengan Australia konvergen. Indonesia juga mengalami dan menerapkannya, Baik di Australia maupun di Pasifik,” kata Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu Siswo Pramono dalam wawancara daring eksklusif dengan Kompas, Kamis (28/12/2023).
Baca juga: Menjaga Keterbukaan Komunikasi tentang Kapal Selam AUKUS
Ada berbagai pintu masuk kerja sama yang konvergen ini. Salah satu yang giat dijajaki ialah dalam sektor e-dagang. Kota Perth di Australia Barat memiliki perbedaan waktu delapan jam dengan London, Inggris. Akan tetapi, dengan Denpasar, tidak ada perbedaan. Ini bisa memperkuat perluasan industri e-dagang Indonesia karena dalam hal ini, Australia belum semaju Indonesia.
Perusahaan lokapasar Bukalapak misalnya, sudah membuka kantor cabang di Melbourne dan Sydney. Demikian pula dengan perusahaan perlindungan data serta identitas digital Privy. E-dagang ini juga masuk dalam Strategi Ekonomi ASEAN-Australia 2040 yang dibawa oleh Perdana Menetri Australia Anthony Albanese ketika menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, 5-7 September 2023.
Sektor-sektor yang dikejar ialah pertanian, pangan, sumber daya alam, peralihan energi, pendidikan, vokasi, pariwisata, dan layanan kesehatan. Semua ini sudah dituangkan di dalam Strategi Australia-ASEAN tersebut dan Indonesia tinggal menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki.
“Ada 72 juta usaha mikro, kecil, dan menengah dari negara-negara ASEAN yang diselaraskan dengan pasar Australia. Sebanyak 60 juta UMKM itu berasal dari Indonesia,” kata Siswo.
Baca juga: ”Wajah Baru” Pendekatan Diplomasi Australia
Ia menjelaskan, kepercayaan Australia terhadap produk-produk Indonesia terus tumbuh. Memang, Australia mempunyai persyaratan yang ketat mengenai berbagai komoditas yang mereka impor, mulai dari pelestarian lingkungan hingga pemberdayaan masyarakat lokal. Akan tetapi, Indonesia secara bertahap terus membuktikan bahwa produk-produknya bisa memenuhi persyaratan itu.
Perabotan merupakan produk unggulan UMKM Indonesia yang diimpor oleh Australia. Selama kayu-kayu yang digunakan telah memenuhi Syarat Verifikasi Legalitas Kayu yang diakui oleh Uni Eropa, Australia mau membeli. Indonesia dan Australia juga berkoordinasi melatih pengusaha UMKM Nusantara untuk memahami konsep bio-sekuritas apabila hendak mengekspor kayu mentah dan buah-buahan.
“Selain itu, fakta bahwa 60 persen pelaku UMKM Indonesia adalah perempuan sangat penting bagi Australia karena menandakan Indonesia memiliki sistem perekonomian yang inklusif. Memang belum sempurna, tetapi selalu ada proses pembenahannya agar semakin mendekati ideal,” tutur Siswo.
Siswo menjelaskan, sifat kerja sama Indonesia dengan Australia ini tidak sebatas jual beli lagi, melainkan sudah berkembang menjadi kemitraan. Perusahaan-perusahaan Australia berinvestasi di Indonesia dan demikian pula sebaliknya. Misalnya, di smelter nikel di Morowali yang dilaporkan oleh media Channel News Asia 27 November 2023, Direktur Utama Nickel Industries ─ perusahaan pertambangan Australia ─ Justin Werner mengatakan bahwa perusahaannya memegang 55 persen saham dan sisanya dipegang oleh Tsingshan dari China.
Artinya, di dalam produk yang dibuat di Indonesia, juga ada modal dari Australia. Demikian pula dengan komoditas unggul yang dihasilkan di Australia, misalnya gandum, garam industri, dan emas, terdapat modal dari perusahaan-perusahaan Indonesia. Menurut Siswo, Indonesia juga mendorong kerja sama demi menghasilkan produk yang kompetitif.
Baca juga: Kedekatan Indonesia dan Australia Terjalin Lama
Ia mencontohkan litium, logam yang dimiliki Australia dan diperlukan Indonesia untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik. Harus ada hitung-hitungan yang transparan guna memastikan produk yang dihasilkan berdaya saing di pasar. Apabila semua tahap produksi dilakukan di Australia ternyata menghasilkan produk yang terlalu mahal, produksi bisa dilakukan di Indonesia. Bisa juga pembagian tahap produksi dibagi dua yang dilakukan di Australia dan di Indonesia.
Baca juga: Hadapi Krisis, ASEAN-Australia Perkuat Keamanan Pangan
“Di Australia ada kekurangan tenaga kerja, ini bisa menjadi pintu masuk para insinyur Indonesia untuk andil dalam industri litium. Semua bisa dicapai asalkan kita tekun dan terbuka dalam perhitungan seluruh biaya,” ujar Siswo.
Tolak ukur
Sistem benchmarking (tolak ukur) ini bisa menjadi landasan kerja sama Indonesia-Australia. Apabila Australia membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan bermutu, mereka diajak untuk terlibat dalam pendidikan dan pelatihannya. Investasi itu dilakukan dalam pembukaan sejumlah perguruan tinggi Australia di Indonesia. Menariknya, mereka tidak lagi fokus di Jakarta, tetapi sudah merambah ke provinsi-provinsi lain.
Baca juga: Australia Barat Ajak ASEAN Kerja Sama Dekarbonisasi
Universitas Monash membuka kampus di Tangerang Selatan, Banten; Universitas Deakin di Bandung, Jawa Barat; Western Sydney di Surabaya, Jawa Timur; dan Central Queensland mau membuka di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain itu, ada pula kerja sama dengan 23 rumah sakit dan 650 klinik se-Indonesia untuk melatih perawat bermutu tinggi. Orang-orang yang dididik di lembaga-lembaga itu hendaknya memiliki ijazah dan sertifikat yang diakui oleh Australia.
Baca juga: Australia Persulit Visa Pelajar
“Kita pun harus mendorong supaya anak-anak Australia mau berkuliah di Indonesia. Kampusnya kan yang sudah dikenal oleh masyarakat Australia sehingga mereka tidak usah cemas soal mutu pendidikannya. Pengalaman mereka selama belajar di Indonesia itu yang penting untuk melihat Indonesia dari segi teknologi, kesehatan, kemajemukan masyarakat, dan pemberdayaannya,” papar Siswo.
Vanuatu
Pemikiran mengenai kerja sama berkesetaraan ini juga diterapkan dalam menjalin hubungan bilateral dengan Vanuatu. Siswo mengatakan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berkoordinasi dengan dengan Vanuatu dan negara-negara di Pasifik Selatan mengenai pengembangan kawasan strategis. Negara-negara anggota Melanesian Spear Head Group yang terdiri dari Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji, dan Papua Niugini mengikuti pelatihan pengembangan industri perikanan bersama-sama Indonesia di Ambon, Maluku. Konsepnya ialah bertukar pengalaman dan pemikiran.
Indonesia memiliki dana bantuan internasional yang disebut Indonesian Aid. Pada periode 2014-2019, sebanyak 75 persen dana ini digunakan untuk membantu masyarakat di Asia dan Oseania, disusul peruntukannya ke negara-negara di Afrika, Amerika, dan Eropa. Khusus Vanuatu, Indonesia membantu membangun Bandara Internasional Port Villa yang rusak berat akibat Badai Siklon Kevin yang menerjang pada Maret 2023.
Baca juga: Perdagangan dan Sepak Bola untuk Gandeng Vanuatu
PT Perumahan Rakyat mendapat amanat untuk membantu memperbaiki bandara. Ruang tunggu naratama telah selesai dikerjakan dalam kurun tiga bulan dan serah terima sudah dilakukan oleh Siswo kepada Pemerintah Vanuatu. Indonesia tinggal menyelesaikan pekerjaan yang tersisa.
“Ketika Siklon Kevin terjadi, saya bertanya kepada komunitas Indonesia di Australia jika mereka bisa menggalang bantuan. Selain ada bantuan dua pesawat dari pemerintah di Jakarta, warga Indonesia di Australia berhasil mengumpulkan 500 dus makanan. Hubungan kita dengan masyarakat Vanuatu dekat, meskipun belum banyak yang mengetahui,” kata Siswo.
Baca juga: Resolusi Iklim MU PBB Maju ke Mahkamah Internasional
Dari Vanuatu, Indonesia juga mempelajari berbagai pengetahuan lokal. Salah satunya ialah arsitektur tradisional yang terbuat dari batu dan kayu. Rumah-rumah di sana memiliki ketahanan terhadap badai. Menurut Siswo, Kedutaan Besar Indonesia di Canberra tengah memfasilitasi para pakar dari Indonesia untuk mempelajarinya lebih lanjut.
Forum Kepulauan Pasifik (PIF) memiliki Strategi Pasifik Biru yang merupakan rencana pembangunan perekonomian dan manusia berbasis dengan kekuatan alam laut mereka. Menurut Siswo, Indonesia menggunakan dokumen itu sebagai panduan kerja sama dengan negara-negara PIF.
Baca juga: Wapres Dorong Hubungan Indonesia-Vanuatu Saling Menghormati Kedaulatan
Peralihan energi adalah sektor prioritas karena berhubungan dengan penanganan krisis iklim. Di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi iklim yang didorong oleh Vanuatu turut disponsori oleh Indonesia sebagai negara yang sama-sama terkena dampak pemanasan global.
“Perbincangan terakhir saya dengan Port Villa mengatakan mereka berminat membuka kedutaan di Jakarta. Bahkan, Vanuatu meminta agar kedutaan Indonesia dibuka di Port Vila dan terpisah dari Canberra,” ucapnya.