Hadapi Krisis, ASEAN-Australia Perkuat Keamanan Pangan

Pernyataan Bersama Pemimpin seusai Pertemuan ASEAN-Australia ke-3 di Jakarta, Kamis (7/9/2023), menyatakan akan berupaya meningkatkan usaha-usaha pengamanan pangan di tengah disrupsi.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui setelah Pertemuan Asean-Australia ke-3 dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dengan Australia menyepakati penguatan keamanan pangan di tengah ancaman krisis pasokan yang dapat membuat harga melambung. Penguatan itu berupa kemudahan prosedur kepabeanan dan penghapusan hambatan perdagangan.

Pernyataan Bersama Pemimpin setelah Pertemuan ASEAN-Australia ke-3 dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta, Kamis (7/9/2023), menyatakan akan berupaya meningkatkan usaha-usaha pengamanan keamanan pangan di tengah disrupsi. Para pemimpin negara menugaskan lembaga sektoral di ASEAN untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan pernyataan bersama tersebut untuk memastikan keamanan dan pasokan pangan di kawasan di tengah krisis.

Dalam pertemuan itu, Australia mengumumkan tambahan 1 juta dollar Australia untuk ASEAN-CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) Innovate for Food Regional Program yang akan meningkatkan kapasitas riset dan inovasi untuk keamanan pangan. Selain itu, Australia juga menambah dana senilai 1 juta dollar Australia pada program Meryl Williams Fellowships untuk membangun kapasitas perempuan, termasuk di kawasan ASEAN, dalam ilmu pertanian.

Data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang terbit pada Agustus 2023 menunjukkan, indeks harga pangan FAO per Juli 2023 berada di posisi 123,9 poin atau lebih tinggi 1,3 persen dari bulan sebelumnya. Secara spesifik, indeks harga gandum dan beras masing-masing meningkat 1,6 persen dan 2,8 persen dibandingkan dengan posisi pada Juni 2023. Keputusan Rusia menarik diri dari Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam (Black Sea Grains Initiative) dan India yang membatasi ekspor beras nonbasmati memengaruhi pergerakan harga pangan tersebut.

Baca juga: Indonesia Bakal Kehilangan 1,2 Juta Ton Beras Gara-gara El Nino

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan berpendapat, kesepakatan mengenai keamanan pangan dan nutrisi di tengah krisis itu penting untuk menjaga stabilitas kawasan ASEAN dan Australia. ”ASEAN dan Australia saling mendukung dalam kebutuhan, kemanan, ketersediaan, serta (kestabilan) harga bahan pokok. Kesepakatannya meliputi gandum, daging sapi, dan kedelai (dari Australia),” katanya saat ditemui setelah pertemuan tersebut di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan, setiap negara mesti bahu-membahu menghadapi ancaman krisis pangan saat ini, termasuk yang dilakukan oleh Australia dan ASEAN. Kedua belah pihak perlu saling membantu untuk meningkatkan kemampuan budidaya, mekanisasi, dan teknologi pertanian sekaligus sistem perdagangan elektronik (e-commerce) produk pertanian.

Di Indonesia, kata Syahrul, diperkirakan terjadi penurunan luas lahan panen. Padahal, per Juli 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, konsumsi beras Indonesia mencapai 2,55 juta ton per bulan pada Agustus-September. ”September-Oktober ini masih ada panen. Saat ini lebih kurang 700.000 hektar (luas panen), sedangkan Oktober nanti 500.000 hektar. Kemarin Agustus 800.000 hektar. Ini (luas panen) tidak cukup karena konsumsi kita besar setiap bulannya,” ujarnya saat ditemui, Kamis (7/9/2023).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono memerinci, kesepakatan penguatan keamanan pangan dan nutrisi untuk merespons krisis berisi kerja sama di bawah program Aus4ASEAN Futures Initiative. Kerja sama itu akan memfasilitasi dukungan institusi dan tenaga ahli pada ASEAN. Secara jangka panjang, penguatan kerja sama itu mencakup keamanan dan keberlanjutan sistem produk pangan dan pertanian untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana alam.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat ditemui setelah Pertemuan ASEAN-Australia ke-3 dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Baca juga: RI Sementara Tolak Sapi Hidup dari Empat Peternakan di Australia

Kedua belah pihak, lanjut dia, juga sepakat mempermudah aliran produk pangan dan pertanian serta komponen-komponen produksi pertanian, seperti pupuk, pestisida, dan logistik, dengan mengatasi hambatan perdagangan. Dia menggarisbawahi protokol kedua Persetujuan Pendirian ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) turut mengatur fasilitasi perdagangan produk esensial saat krisis, termasuk pangan, melalui kemudahan prosedur kepabeanan dan penghapusan hambatan perdagangan.

Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) sekaligus Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014, Bayu Krisnamurthi, menilai, hambatan perdagangan dengan Australia berpotensi ada. Misalnya, Australia pernah membatalkan sepihak ekspor sapi ke Indonesia pada 2011. Sebaliknya, Indonesia saat ini sedang menangguhkan impor sapi dari Australia. ”Saya berharap, ada kerja sama penelitian dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan penguatan cadangan pangan (dari kesepakatan terbaru). Australia akan senang melakukan hal-hal itu asal diberi akses pada pasar Indonesia. Itu yang mereka cari,” ujarnya.

Data BPS menunjukkan, sepanjang Januari-Juli 2023, impor pangan terbesar Indonesia dari Australia mencakup gandum dan meslin sebanyak 2,64 juta ton serta gula sebesar 413.000 ton. Selain itu, Indonesia juga mengimpor lembu hidup sebesar 69.136 ton dan daging lembu 51.217 ton.

Sebaliknya, ekspor tertinggi produk pangan dan pertanian dari Indonesia ke Australia ialah mentega, lemak, dan minyak kakao dengan volume 6.120 ton. Indonesia juga mengekspor herbisida dengan volume 3.068 ton.