Pemerintah Terapkan Fleksibilitas HPP Gabah dan Beras
Meski fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras telah diberikan pemerintah, Bulog masih kesulitan menyerap kedua komoditas pangan itu di sejumlah daerah. Hal itu karena harga di pasar masih cukup tinggi.
Oleh
Hendriyo Widi, M PASCHALIA JUDITH J
·5 menit baca
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)
Buruh borongan meninggalkan sawah saat mereka sedang memanen padi karena turun hujan di kawasan Karang Dungan, Kecamatan Tangkil, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (1/3/2023). Curah hujan yang tinggi pada Februari 2023 membuat kualitas gabah buruk.
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pangan Nasional menerapkan fleksibilitas harga pembelian pemerintah untuk gabah kering giling dan beras untuk mempercepat tambahan cadangan beras pemerintah. Badan Pangan Nasional juga meminta Perum Bulog menyerap gabah petani yang anjlok, termasuk yang terdampak banjir.
Di sisi lain, Bulog masih kesulitan menyerap gabah dan beras di sejumlah daerah. Hal itu terjadi lantaran harga gabah dan beras di pasar masih lebih tinggi dari harga fleksibilitas yang ditetapkan Badan Pangan Nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Sabtu (4/3/2023), mengatakan, fleksibilitas harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering giling (GKG) ditentukan Rp 5.750 per kilogram (kg) dan beras Rp 9.000 per kg untuk cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog. Jika tanpa kebijakan itu, HPP GKG dan beras masih mengacu pada ketentuan lama, yakni masing-masing Rp 5.250 per kg dan Rp 8.300 per kg.
”Dengan kebijakan itu, Bulog dapat menyerap gabah dan beras dengan harga yang lebih tinggi dari HPP. Jadi tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak segera mempercepat serapan,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta.
Fleksibilitas harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering giling (GKG) ditentukan Rp 5.750 per kg dan beras Rp 9.000 per kg untuk cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog.
Fleksibilitas harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering giling (GKG) ditentukan Rp 5.750 per kg dan beras Rp 9.000 per kg untuk cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog.
Menurut Arief, kebijakan itu berlaku per 27 Februari 2023 sampai dengan penerbitan dokumen pesanan pembelian (PO) pada 6 Maret 2023. Kebijakan itu juga akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan harga dan realisasi pengadaan. Kebijakan itu dibuat lantaran harga gabah dan beras di periode tersebut masih cukup tinggi atau di atas HPP.
Selain itu, Bulog juga dapat membeli beras premium dengan mekanisme komersial. Jika beras premium itu dijadikan sebagai CBP, pemerintah akan mengganti selisih harga beras itu dengan HPP menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
”Kami juga telah meminta Bulog menyerap gabah petani yang anjlok harganya, termasuk yang terdampak banjir. Bulog dapat bekerja sama dengan pelaku usaha penggilingan mitra Bulog agar gabah tersebut memiliki kadar air sesuai persyaratan,” katanya.
Pada tahun ini, Badan Pangan Nasional menargetkan Bulog menargetkan Bulog dapat menyerap gabah atau beras dalam negeri 2,4 juta ton sepanjang 2023. Sebanyak 70 persen di antaranya mesti diserap pada saat panen raya atau pada Maret-April 2023.
Bulog mencatat, hingga akhir Februari 2023, realisasi pengadaan beras dalam negeri untuk CBP sebanyak 15.451 ton. Stok CBP di gudang sebanyak 50.086 ton, sedangkan stok beras komersial 3.565 ton.
Kondisi salah satu gudang Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Jawa Barat, Selasa (28/2/2023), yang dipersiapkan untuk menampung beras hasil serapan petani saat panen raya yang diperkirakan akan mulai pada pertengahan Maret. Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon menargetkan dapat menyerap beras sebanyak 70.000 ton pada panen raya di awal tahun ini.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal menuturkan, saat ini Bulog menyerap gabah atau beras dalam negeri dengan dua skema, yaitu pengadaan CBP dan komersial. Jika kualitas dan harga gabah atau beras masih dalam rentang HPP, Bulog menyerapnya untuk CBP.
”Kami juga tetap menyerap secara komersial untuk kepentingan komersial pula, khususnya untuk gabah dan beras yang harganya di luar HPP,” tuturnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/3/2023).
Harga masih tinggi
Awaludin menjelaskan, Bulog membeli GKG dan beras dari mitra pelaku perberasan. Dengan demikian, harga dan kualitas gabah dan beras yang dijual kepada Bulog bergantung dari keputusan bisnis masing-masing mitra yang berupaya memperoleh gabah di tingkat petani.
Mekanisme penyerapan gabah atau beras itu juga berbasis kontrak jangka panjang bertarget. Kendati begitu, tetap ada tantangan dalam penyerapan gabah dan beras untuk CBP saat ini, yaitu harganya masih di luar skema HPP.
”Harga beras di tingkat penggilingan masih berkisar Rp 9.000-Rp 9.500 per kg. Ada juga yang masih menyentuh angka Rp 10.000 per kg seperti di Aceh. Padahal, perusahaan mematok harga serapan beras di gudang Bulog sebesar Rp 9.000 per kg untuk CBP,” kata Awaludin.
Harga beras di tingkat penggilingan masih berkisar Rp 9.000-Rp 9.500 per kg. Ada juga yang masih menyentuh angka Rp 10.000 per kg seperti di Aceh. Padahal, perusahaan mematok harga serapan beras di gudang Bulog sebesar Rp 9.000 per kg untuk CBP.
Jumair (48), pelaku usaha penggilingan kecil mitra Bulog Cirebon, Minggu, mengatakan, pihaknya hingga kini belum dapat memasok beras ke Bulog. Hal itu disebabkan harga GKP di tingkat petani di kisaran Rp 4.700 per kg-Rp 4.800 per kg per 28 Februari 2023.
”Kami mendapat harga GKP sebesar itu dari Brebes dan Cilacap, Jawa Tengah. Untuk saat, harga GKP di kedua daerah itu naik lagi menjadi Rp 4.900-Rp 5.000 per kg,” ujarnya.
Saat ini, skema HPP yang digunakan Bulog untuk pengadaan CBP mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 56/KS.03.03/K/2/2023 tentang Fleksibilitas Harga Gabah atau Beras dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Dalam surat itu diatur, harga pengadaan CBP untuk GKP di tingkat petani Rp 4.200-Rp 4.550 per kg dan GKG di tingkat penggilingan Rp 5.250-Rp 5.700 per kg. Sementara harga GKG dan beras di gudang Bulog ditentukan masing-masing Rp 5.300-Rp 5.750 per kg dan Rp 8.300-Rp 9.000 per kg.
Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional per 5 Maret 2023, harga rata-rata nasional GKG di tingkat penggilingan Rp 6.080 per kg atau lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 6.350 per kg. Provinsi dengan rata-rata harga GKG yang berada di rentang SK tersebut adalah Sumatera Selatan (Rp 4.550 per kg), Yogyakarta (Rp 5.700 per kg), Nusa Tenggara Barat (Rp 5.480 per kg), dan Kalimantan Barat (Rp 5.700 per kg).
Adapun harga rata-rata nasional GKP di tingkat petani sebesar Rp 5.100 per kg. Harga tersebut lebih rendah dari bulan sebelumnya yang berkisar Rp 5.550 per kg.
Sebelumnya, sejumlah petani di Jawa Barat enggan menjual gabah ke Bulog lantaran harga yang ditawarkan lebih rendah, serta prosedur pembelian GKP yang rumit. Kelompok Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Barokah Tani, Karawang, Jawa Barat, Tani Suryadinata Wira Lodra mengatakan, harga pembelian Bulog untuk CBP lebih rendah dibandingkan harga pasar.
Harga GKP di tingkat petani rata-rata masih di atas Rp 5.000 per kg. Adapun harga yang ditawarkan Bulog masih mengacu pada HPP lama yang belum memperhitungkan kenaikan biaya pokok produksi padi, yakni Rp 4.200 per kg.
Lanskap lahan persawahan yang terendam banjir di Desa Wates, Undaan, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (2/3/2023). Sebagian lahan yang terendam banjir tersebut ditanami padi yang sudah memasuki masa panen. Banjir yang terjadi lebih dari sepekan ini telah merendam sawah seluas lebih dari 2.200 hektar di Kudus.
Dari sisi prosedur pembelian, Pengurus Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Jawa Barat Masroni menuturkan, pihak yang akan membeli gabah petani dan menjualnya ke Bulog akan mengambil sampel terlebih dahulu untuk mengecek kadar airnya. Saat pengambilan sampel, GKP dari petani tersebut belum pasti akan dibayar.
”Petani harus menunggu kepastian hasil sampel itu. Jika diketahui tak memenuhi persyaratan, gabah petani tersebut tidak jadi dibeli. Padahal, petani membutuhkan uang tunai pada hari itu juga,” ujarnya saat ditemui di Indramayu, Jawa Barat.
Menurut Awaludin, Bulog membeli gabah/beras dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen. Satuan kerja Bulog biasanya membawa alat untuk memastikan kadar air gabah yang akan diserap dari petani sebagai pertanggungjawaban. ”Mitra (di luar Bulog) biasanya juga punya cara sendiri untuk mengecek kadar air,” ujarnya.
