Petani di sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah terancam gagal panen karena persawahannya terendam banjir. Situasi itu terjadi saat petani harus menanggung kenaikan ongkos produksi dan tekanan harga jual.
Oleh
Hendriyo Widi, MARIA PASCHALIA JUDITH JUSTIARI, KRISTI DWI UTAMI
·4 menit baca
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Buruh tani memanen padi di lahan sawah yang terendam banjir di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Rabu (4/1/2023). Agar tidak terendam air, padi yang telah dipotong diletakkan di dalam terpal yang dibentuk menyerupai perahu.
INDRAMAYU, KOMPAS — Sejumlah lahan pertanian padi di Jawa Barat dan Jawa Tengah tergenang banjir menjelang masa panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Maret-April 2023. Ancaman gagal panen serta kerugian akibat rendahnya harga jual gabah mengintai petani. Apalagi, harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras, instrumen untuk melindungi petani, ditetapkan di bawah ongkos produksi.
Berdasarkan pantauan di wilayah utara Jawa Barat, sejumlah areal persawahan tampak tergenag banjir. Dari Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed, sawah-sawah di kawasan Pasirtanjung, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/2/2023) pukul 09.49, tampak tergenang banjir.
Banjir juga terjadi di areal persawahan di sejumlah desa di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir tersebut terjadi akibat luapan Sungai Cilamaya yang berada di perbatasan Karawang dan Subang. Di Desa Gempol Kolot, Kecamatan Banyusari, data sawah sementara yang terendam banjir mencapai 7 hektar. Sebagian besar padi di desa itu berumur 60 hari dan sudah berbulir.
Sama (48), petani Desa Gempol Kolot, mengatakan, air Sungai Cilamaya mulai meluap dan menggenangi sawah sekitar pukul 09.00. Lebih dari separuh dari sekitar 1 hektar sawahnya terendam banjir. ”Padi sudah berbulir dan sebulan lagi panen. Lantaran terendam banjir, sudah pasti bakal gagal panen,” ujarnya.
Padi sudah berbulir dan sebulan lagi dipanen. Lantaran terendam banjir, sudah pasti bakal gagal panen.
Sama menambahkan, modal menanam padi tersebut mencapai Rp 8 juta per hektar. Jika dipanen dan tidak terendam banjir, ia bisa memperoleh penghasilan sekitar Rp 15 juta. Ia berharap pemerintah memberikan bantuan bagi petani yang padinya terendam banjir dan gagal panen.
Tak hanya di Karawang, banjir juga terpantau melanda persawahan di Sukasari, Kabupaten Subang, pukul 16.14. Sekitar 33 kilometer dari titik pantauan tersebut, sawah di kawasan Bugel, Kabupaten Indramayu, juga terkena banjir.
Sebagian sawah milik Sama (48) di Desa Gempol Kolot, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terendam banjir akibat luapan Sungai Cilamaya, Senin (27/2/2023) pukul 09,00. Data sementara areal persawahan yang terendam di desa tersebut seluas 7 hektar.
Banjir juga melanda persawahan di Jawa Tengah. Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah mendata, luas lahan sawah yang tergenang banjir pada Januari 2023 mencapai 4.067 hektar. Guna mengantisipasi dampak banjir, Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah Francisca Herwati Prarastyani mengatakan, pihaknya telah mengimbau para petani untuk melakukan normalisasi saluran air di sekitar lahan tanam.
Dengan demikian, kata Francisca, saat lahan terendam, air bisa langsung dialirkan ke lokasi lain dan tidak terlalu lama menggenangi tanaman. Penggunaan benih yang tahan terhadap air juga disarankan untuk menekan risiko tanaman rebah atau rusak akibat banjir.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan, luas lahan sawah di Indonesia yang terkena banjir sepanjang Januari-Februari 2023 mencapai 63.275 hektar. Adapun yang puso akibat banjir mencapai 25.535 hektar. ”Bagi sawah yang puso akibat banjir, kami akan membantu benih. Dinas pertanian setempat yang mengusulkan penerima benih tersebut,” ujar Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ismail Wahab saat dihubungi, Senin.
Biaya produksi naik
Ancaman kerugian akibat banjir membebani petani yang tengah tertekan lantaran besaran HPP gabah/beras yang lebih rendah dibandingkan ongkos produksi. Surat Edaran Badan Pangan Nasional Nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras menyatakan, batas bawah harga pembelian gabah/beras mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, yakni Rp 4.200 per kg gabah kering panen (GKP) di tingkat petani.
Di sisi lain, menurut Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Barokah Tani, Karawang, Tani Suryadinata Wira Lodra, biaya produksi GKP yang akan dipanen akhir Maret 2023 berkisar Rp 8 juta per hektar. Pada periode sama tahun lalu, ongkosnya sekitar Rp 7 juta per hektar. Adapun produktivitasnya berkisar 5-6 ton per hektar. Salah satu penyumbangan peningkatan ongkos produksi adalah ongkos operasional alat mesin pertanian yang naik dari Rp 800.000 per hektar jadi Rp 850.000 per hektar.
Harga pupuk yang dibayar petani, lanjut Suryadinata, juga naik dari Rp 2.250 per kg tahun lalu karena merupakan program subsidi. ”Biaya pupuk yang ditanggung saat ini sekitar Rp 12.500 per kg karena petani mengambil pupuk nonsubsidi,” katanya saat ditemui di Desa Gempol Kolot, Senin.
Upah buruh tanam turut naik. Saat ini, kata dia, upah buruh tanam mencapai Rp 60.000 per setengah hari, naik dari Rp 40.000-Rp 45.000 tahun lalu.
Tak hanya di Karawang, pengurus Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Jawa Barat Masroni mengatakan, panen raya padi di wilayah Widasari, Kabupaten Indramayu, juga akan berlangsung pada April 2023. Saat ini, usia padi rata-rata masih 45 hari.
Pada saat panen raya nanti, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani di kisaran Rp 4.200-Rp 5.000 per kg. Harga GKP itu tidak setinggi sejumlah daerah lain di sebagian Jawa Tengah dan Jawa Barat karena daerah-daerah tersebut telah panen terlebih dahulu.
”Jika harga GKP di tingkat petani saat panen sudah di bawah Rp 5.000 per kg, petani bakal merugi. Pasalnya, biaya pokok produksi tahun ini Rp 5.000 per kg, lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp 4.800 per kg,” ujarnya.
Jika harga GKP di tingkat petani saat panen sudah di bawah Rp 5.000 per kg, petani bakal merugi. Pasalnya, biaya pokok produksi tahun ini Rp 5.000 per kg lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp 4.800 per kg.
Menurut Masroni, kenaikan biaya pokok produksi itu, antara lain, disebabkan oleh kenaikan harga pupuk, bahan bakar minyak, serta upah buruh tanam dan panen. Harga pupuk nonsubsidi Rp 600.000 per kuintal, dahulu masih Rp 500.000 per kuintal.
Petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi karena tidak memiliki Kartu Tani. Adapun yang dapat pupuk subsidi juga tetap harus membeli pupuk nonsubsidi karena kalau hanya 2 kuintal masih kurang. Per hektar setidaknya dibutuhkan pupuk sekitar 4 kuintal.
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Januari 2023, indeks harga yang dibayar oleh petani tanaman pangan meningkat 0,63 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun indeks biaya produksi dan penambahan barang modal naik 0,59 persen.
