Kalangan petani khawatir daya serap Perum Bulog untuk memperkuat cadangan pemerintah dari produksi domestik tergerus oleh impor beras. Impor mesti ditempuh secara cermat agar tidak justru menekan harga gabah di petani.

Menyikapi harga beras yang terus naik, Badan Pangan Nasional dan otoritas yang lain perlu memastikan produksi padi usai panen raya. Badan Pangan Nasional mesti merekonstruksi kebijakan perberasan yang compang-camping.

Badan Pangan Nasional memastikan bakal memprioritaskan beras produksi dalam negeri untuk menambah cadangan beras pemerintah. Namun, realisasi penyerapan beras akan dievaluasi untuk memutuskan perlu tidaknya impor beras.

Kendati belum pasti, wacana pemerintah membuka peluang impor beras dinilai berdampak ke pasar dan menekan harga gabah di tingkat petani. Apalagi, wacana itu mengemuka saat panen raya padi sedang berlangsung.

Meski fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras telah diberikan pemerintah, Bulog masih kesulitan menyerap kedua komoditas pangan itu di sejumlah daerah. Hal itu karena harga di pasar masih cukup tinggi.

Menimbang kenaikan harga beras terus berulang, hadirnya instrumen stabilisasi jadi penting. Ini bisa dengan mengintegrasikan bantuan pangan nontunai, menyediakan beras lebih dari satu kualitas dengan harga sama.

Penyaluran beras impor ke wilayah-wilayah defisit dinilai tidak sesuai harapan sehingga keberadaannya kurang efektif meredam harga. Beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi pada Januari 2023.

Ada sejumlah oknum yang diduga hendak mengambil untung dari beras impor yang dijual Bulog seharga Rp 8.300 per kg. Oknum tersebut berencana menjualnya dengan harga Rp 11.000-Rp 12.000 per kg.