Terungkapnya kasus prostitusi anak, bahkan berulang di lokasi yang sama, mengindikasikan bahwa Indonesia sudah masuk darurat prostitusi anak. Perlu terobosan hukum dan kepedulian masyarakat untuk mencegah kasus terulang.

Pemerintah Indonesia sudah banyak membuat program untuk mengatasi masalah kelebihan berat badan dan obesitas, tetapi belum berhasil. Penerapan cukai bagi produk pangan berpemanis bisa menjadi solusi.

Pemerintah menaikkan batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun pada 2019. Ini untuk mencegah perkawinan anak yang dapat mencabut hak-hak anak akan pendidikan hingga kesehatan.

Perlindungan data pribadi, etika media sosial, dan pengenalan ragam bentuk kekerasan di dunia maya merupakan modal penting bagi anak yang menggunakan internet. Tanpa ini, anak rentan pada kekerasan dan eksploitasi.

Surabaya mengikuti penilaian kota layak anak dunia dengan komitmen meningkatkan beragam program untuk menjamin ketenteraman dan kebahagiaan hidup anak-anak.

Pergerakan bantuan kemanusiaan terhambat, bahkan di beberapa sektor tiada, karena perempuan tidak diizinkan bekerja di LSM. Dewan Keamanan PBB mendesak Taliban untuk segera mencabut pelarangan yang mengekang perempuan.

Fenomena pekerja anak ini menunjukkan terjadinya ketimpangan sosial. Tidak saja ketimpangan antara laki-laki dan perempuan atau kota dan desa, tetapi juga ketimpangan pembangunan antardaerah.

Tahap awal konsentrasi imunisasi massal di Pidie. Petugas imunisasi akan dikerahkan ke sana. Bukan hanya imunisasi, petugas juga melakukan penelusuran penyebaran polio.