Saatnya Menggandakan Komitmen dalam Memenuhi Hak-hak Anak

Sepertiga penduduk Indonesia terdiri dari anak-anak. Investasi apa pun pada anak merupakan investasi masa depan negara.

DOKUMENTASI/UNICEF INDONESIA

Perwakilan Unicef Indonesia, Maniza Zaman

Hari Anak Sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 November menjadi momentum bagi masyarakat dunia untuk memberikan perhatian khusus kepada pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak di berbagai belahan bumi. Kendati ada kemajuan penting, berbagai krisis dan tantangan akibat pandemi Covid-19 memengaruhi pemenuhan hak-hak anak di dunia, termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, kesejahteraan anak, termasuk penurunan angka kematian anak dan ibu, cakupan layanan kesehatan utama, dan upaya berkelanjutan transformasi sistem pendidikan, masih menghadapi banyak tantangan. Sejumlah anak terpinggirkan, tertinggal, dan hidup dalam jerat kemiskinan.

Terkait pencegahan tengkes (stunting) atau gagal tumbuh kembang akibat kurang gizi kronis, Indonesia mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi tengkes. Namun, satu dari lima anak di bawah usia lima tahun mengalami tengkes. Mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia, angka ini merupakan angka tertinggi kelima secara global.

”Mengatasi malanutrisi berarti mengatasi berbagai faktor, termasuk gizi buruk, perawatan ibu dan anak tak memadai, terbatasnya akses layanan kesehatan, kebersihan, dan sanitasi bermutu. Kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan ketidaksetaraan jender menjadi salah satu akar permasalahannya,” ujar Maniza Zaman, perwakilan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef) Indonesia, pekan lalu.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Anak-anak pedagang Pasar Bersehati Manado, Sulawesi Utara, mengikuti kelas informal mingguan yang diselenggarakan Komunitas Dinding Manado di lantai 3 gedung utama pasar, Sabtu (11/11/2023). Selama 13 tahun, Komunitas Dinding konsisten mendampingi anak-anak di pasar karena mulanya banyak yang tak bersekolah.

Meski tujuh tahun ke depan merupakan periode penting bagi Indonesia untuk membangun kemajuan dan mempercepat upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Indonesia juga masih menghadapi tantangan terkait dengan hak dan kesejahteraan anak.

Baca juga : Anak-anak Teraniaya di Balik Industri Konten Keluarga

”Sekaranglah waktunya untuk menggandakan komitmen dalam memenuhi hak-hak anak, melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan perawatan, perlindungan, dan kesempatan yang menjadi hak mereka,” ucapnya.

Untuk mengulas lebih jauh situasi anak-anak di Indonesia, berikut petikan wawancara Kompas dengan Maniza, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia tahun 2023.

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu kunci untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045? Bagaimana mewujudkan visi tersebut?

Sepertiga penduduk Indonesia terdiri dari anak-anak, maka investasi apa pun pada anak merupakan investasi masa depan negara. Untuk mencapai visi Indonesia pada tahun 2045 mengenai populasi produktif dan perekonomian yang berkembang, negara harus berinvestasi dalam memenuhi hak-hak anak sekarang juga.

Karena itu, pemenuhan hak-hak anak merupakan keharusan ekonomi dan harus menjadi inti upaya Indonesia untuk mencapai target SDGs dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Tujuan jangka panjang Indonesia mencerminkan beberapa permasalahan anak.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Parorongan memantau pelaksanaan posyandu di Kampung Wamesa, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, pada 2 Oktober 2023. Sekitar 50 anak mengikuti kegiatan ini di Posyandu Wamesa.

Untuk itu, Indonesia perlu menggandakan investasi layanan gizi penting dalam 1.000 hari pertama kehidupan seorang anak; menyediakan satu tahun pendidikan anak usia dini bagi semua anak; memberikan pelayanan kesehatan khusus remaja di setiap puskesmas; serta meningkatkan alokasi anggaran tiga kali lipat untuk sanitasi yang aman dengan fokus prioritas pada sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas air dan sanitasi layak.

Sepanjang tahun 2023, ada banyak kasus perundungan di sekolah yang mengakibatkan anak mengalami trauma mental, disabilitas, bahkan kematian. Bagaimana Unicef memandang hal ini?

Unicef sangat prihatin dengan tingginya prevalensi bullying (perundungan) dan dampak buruknya terhadap pembelajaran dan kesehatan mental anak-anak di Indonesia. Berdasarkan data terakhir ada 3 dari 4 remaja usia 13-17 tahun yang terkena dampak kekerasan melaporkan bahwa pelakunya adalah teman sebayanya.

Sekaranglah waktunya menggandakan komitmen memenuhi hak-hak anak, melakukan segala upaya untuk memastikan setiap anak di Indonesia mendapat perawatan, perlindungan, dan kesempatan yang menjadi hak mereka.

Untuk mencegah penindasan, Unicef bekerja sama dengan pemerintah, organisasi yang berfokus pada anak dan berbasis agama untuk membantu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kami mendukung program yang disebut program pencegahan perundungan atau Roots yang merupakan contoh baik cara berkelanjutan untuk melakukan hal ini.

Baca juga : Anak Penyandang Disabilitas Masih Terabaikan

Roots pertama kali diujicobakan pada tahun 2016 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kini aktif di lebih dari 7.300 sekolah di 34 provinsi di Indonesia didukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama. Program ini bagian dari inisiatif Merdeka Belajar yang bertujuan agar siswa merasa aman dan berdaya di sekolah.

Dalam program ini, siswa memilih siswa berpengaruh lainnya sebagai agen perubahan yang memimpin kegiatan pencegahan intimidasi dan mendorong disiplin positif di antara teman-temannya, dengan dukungan dari fasilitator guru yang terlatih.

DOKUMENTASI/PERWAKILAN UNICEF INDONESIA

Perwakilan Unicef Indonesia, Maniza Zaman

Kekerasan seksual terus menghantui kehidupan anak-anak Indonesia. Sebagian besar kasus terjadi di rumah dan sekolah, termasuk sekolah berbasis asrama. Bagaimana pandangan Anda?

Ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, secara offline ataupun online. Merupakan tragedi bahwa terlalu banyak anak menderita tanpa dukungan yang tepat di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Dibutuhkan tindakan berlapis-lapis.

Pada tingkat individu, anak-anak perlu memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual. Mereka perlu merasa aman untuk bersuara dan tahu ke mana harus melaporkannya. Kesadaran harus didukung pada tingkat sistem sehingga para penyintas kekerasan seksual memperoleh dukungan penuh. Selain itu, penting penerapan kerangka hukum yang kuat.

Indonesia menempati peringkat ke-8 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Bagaimana mengatasi masalah ini?

Kabar baiknya adalah pernikahan anak terus menurun di Indonesia, dengan prevalensinya berkurang separuh dalam dua dekade terakhir, baik di rumah tangga kaya maupun miskin.

Prevalensi nasional mencapai 8,06 persen pada tahun 2022, sudah melampaui target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) untuk menurunkan angka tersebut menjadi 8,74 persen pada tahun 2024. Namun, angka absolut pernikahan anak tetap tinggi. Ada 19 provinsi memiliki angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional.

Penghapusan perkawinan anak di Indonesia memerlukan kombinasi upaya termasuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan akses pendidikan dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini. Kontribusi orangtua, guru, dan pemuka agama menjadi kunci untuk melengkapi upaya pemerintah bidang ini.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pengunjung membubuhkan tanda tangan menandai Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak Istimewa yang dilakukan saat Adifiesta Anak Istimewa di Hotel Grand Mercure Mirama, Surabaya, Kamis (20/7/2023). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya ini dilakukan dalam rangka Hari Anak Nasional.

Salah satu strategi yang terbukti mampu mengekang perkawinan anak ialah memastikan akses terhadap pendidikan berkualitas dan keterampilan hidup bagi semua anak di bawah usia 18 tahun, termasuk mereka yang putus sekolah. Yang terpenting, anak perempuan mempunyai hak atas informasi untuk mengambil keputusan tentang masa depan mereka.

Dunia menghadapi risiko besar akibat krisis iklim. Sejumlah data menyatakan beberapa negara tak akan memiliki air bersih pada tahun 2050. Kelompok paling dirugikan dengan kondisi ini adalah anak-anak. Apa pendapat Unicef mengenai hal ini?

Krisis iklim adalah krisis hak-hak anak yang mendesak. Secara global, perubahan iklim merupakan tantangan terbesar bagi perlindungan hak-hak anak. Indonesia menempati peringkat ke-46 dari 163 negara dalam hal paparan anak-anak terhadap risiko iklim tertinggi dan menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak serius bagi anak-anak. Kualitas air merupakan salah satu permasalahan tersebut.

Baca juga : Anak dan Perempuan Semakin Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual

Mengingat anak-anak paling terdampak perubahan iklim, maka mendesak bagi Indonesia untuk memastikan layanan sosial penting yang menjadi sandaran anak-anak agar tahan terhadap guncangan terkait perubahan iklim. Selain itu, penting melibatkan anak-anak dalam penyusunan kebijakan dan solusi perubahan iklim dan mendidik mereka tentang perubahan iklim.

Hari Anak Sedunia tahun ini jatuh mendekati puncak Pemilu 2024 di Indonesia. Apa pesan kepada calon presiden dan wakil presiden yang akan terpilih ke depan?

Masa depan Indonesia bergantung pada investasi pada anak-anak saat ini yang merupakan sepertiga dari jumlah penduduk negara ini. Oleh karena itu, pesan kami kepada semua kandidat. prioritaskan hak dan kesejahteraan anak dalam kebijakan dan pengambilan keputusan Anda. Hal ini merupakan tiket emas untuk mencapai ambisi negara pada tahun 2045.