Upaya mewujudkan kesetaraan jender, perlindungan perempuan dan anak, hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah. Membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak menjadi bagian dari hal tersebut.

Karena melakukan eksploitasi seksual pada anak, para pelaku terancam dipenjara hingga 10 tahun.

Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani PP 70/2020 yang mengatur tentang kebiri kimia pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual. Pengumuman PP ini mengundang pro dan kontra.

Komnas Perempuan menilai hukuman kebiri pada pelaku kejahatan seksual pada anak tak tepat karena kejahatan seksual itu tak semata-mata didorong libido. Adapun KPAI menilai hukuman itu dapat menciptakan efek jera.

Anak-anak adalah tumpuan masa depan bangsa. Karena itu, pandemi Covid-19 jangan sampai memperparah proses tumbuh kembang anak. Pendidikan dan kesehatan anak perlu mendapat perhatian khusus.

Jangan sampai ada korban yang tidak mampu menyuarakan ratapannya lagi sehingga akhirnya menimbulkan siklus kekerasan tiada henti.

Perkawinan anak di Indonesia yang terus meningkat meski di masa pandemi harus menjadi alarm bagi semua pihak. Untuk bersama-sama mencegah dan menghentikannya, maka semua harus bergerak.

Lebih dari sembilan bulan pandemi Covid-19 berlangsung, keadaan ini mengubah kehidupan masyarakat. Anak-anak ikut terdampak dari krisis. Kesehatan dan pendidikan menjadi taruhan, terutama anak-anak dari keluarga rentan.

Eksploitasi anak yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi merupakan tindak pidana yang kerap luput dari perhatian masyarakat dan negara.

Qanun Hukum Jinayah seharusnya tidak perlu mengatur tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kejahatan berat sehingga jangan dicampur aduk dengan persoalan asusila.