Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
revisi uu peradilan militer
Bagikan
Pemerintah Siapkan Naskah Akademik Revisi UU Peradilan Militer
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan menyiapkan naskah akademik untuk merevisi UU Peradilan Militer. Mahfud meminta agar Kemenkumham usulkan revisi itu untuk Prolegnas 2024.
Politik & Hukum
·
Koalisi Sampaikan Surat Terbuka agar UU Peradilan Militer Segera Direvisi
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan surat terbuka kepada Kemenko Polhukam agar UU Peradilan Militer segera direvisi. Saat ini koalisi juga siapkan materi untuk revisi undang-undang itu.
Politik & Hukum
·
Mayoritas Publik Setuju, Revisi UU Peradilan Militer Jadi Keharusan
Persetujuan mayoritas publik atas revisi UU Peradilan Militer, seperti terlihat dari hasil jajak pendapat Litbang ”Kompas”, seharusnya mempercepat rencana revisi. DPR menanti pemerintah menginisiasi revisi tersebut.
Politik & Hukum
·
Hingga Kini Belum Ada Wacana Revisi UU Peradilan Militer
Kalangan DPR menyatakan, meski pemerintah sudah membuka wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, belum pernah ada pembicaraan terkait di Dewan Perwakilan Rakyat.
Politik & Hukum
·
Revisi UU Peradilan Militer Dipastikan Akan Menghadapi Tantangan
Beberapa waktu lalu, pemerintah telah membuka wacana revisi UU Peradilan Militer. Wacana itu terkait polemik penanganan korupsi di Basarnas. Namun, diperkirakan revisi itu akan menghadapi tantangan dari purnawirawan.
Politik & Hukum
·
Iklan
Analisis
UU Peradilan Militer Mendesak Direvisi, Polemik Korupsi Basarnas Hanya Puncak Gunung Es
Regulasi membuat prajurit TNI yang terjerat korupsi hanya bisa diproses peradilan militer. Ada yang diadili dan dihukum berat, tetapi ada pula yang belum tersentuh. Revisi UU Peradilan Militer jadi mendesak dilakukan.
Politik & Hukum
·
Wapres Amin: Revisi UU Peradilan Militer Keniscayaan
Desakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bergulir setelah kasus dugaan suap Kepala Basarnas diserahkan ke Pusat POM TNI.
Politik & Hukum
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·