Mayoritas responden jajak pendapat ”Kompas” menilai kesejahteraan ASN sudah makin baik dan baik. Di sisi lain, ada disparitas persepsi responden soal tata kelola pelayanan publik di sejumlah sektor.

Mencuatnya kasus pegawai Ditjen Pajak dengan kekayaan fantastis membuat Kementerian Keuangan kembali disorot. Bagaimana nasib reformasi birokrasi di lembaga ini?

Sidang kabinet paripurna, Kamis (2/3/2023), membahas rencana kerja pemerintah di 2024. Di tahun terakhir, target-target dan program pemerintah diharapkan tercapai.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat diwujudkan dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik. Fasilitas ini mengintegrasikan 161 jenis layanan dari berbagai instansi.

Kementerian PAN-RB tengah menyusun rencana untuk mengintegrasikan ratusan aplikasi pemerintah yang dinilai tidak efektif. Pemerintah juga menyiapkan aturan mengenai masa mutasi agar para ASN bekerja lebih serius lagi.

Menpan dan RB Abdullah Azwar Anas mengharapkan pengawasan terhadap ASN ditingkatkan, termasuk netralitas dalam Pemilu 2024.

Penyederhanaan birokrasi perlu betul-betul disertai penilaian kinerja sesuai fungsi dan hasil kerja. Dengan demikian, tujuan efisiensi kerja birokrasi bisa dicapai.

Wapres Ma'ruf Amin menegaskan, netralitas ASN tak bisa ditawar. Kendati ASN diperbantukan sebagai penyelenggara pemilu ”ad hoc”, netralitas tetap harus dijaga.