logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Aparatur sipil negara yang masih berusia di bawah 35 tahun menunjukkan eksistensinya dengan berjejaring. Mereka ingin menghapus stigma negatif di tengah masyarakat.

Memuat data...

Menpan RB Tjahjo Kumolo menyatakan, pemangkasan eselon sebanyak 29.000 jabatan menjadi fungsional mampu menghemat anggaran hampir Rp 50 triliun. Namun, anggaran kinerja sebagai penggantinya lebih besar Rp 75,3 triliun.

Memuat data...

Menurut PBB, sejak 2018 secara global terjadi peningkatan rata-rata skor ”e-government” pada 193 negara anggota PBB. Peringkat Indonesia naik signifikan, dari ke-107 pada 2018 jadi ke-88 pada 2020, dari 193 negara.

Memuat data...

Pandemi Covid-19 berhasil memperlihatkan berbagai persoalan birokrasi yang menghambat pelaksanaan program pemerintah serta pelayanan terhadap masyarakat. Maka, percepatan reformasi birokrasi penting.

Memuat data...

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki babak ketiga atau tahap akhir. Namun, perubahan kultural masih perlu diupayakan agar karakter pelayanan birokrasi yang diberikan bisa berkelas dunia.

Memuat data...

Efektivitas kerja pemerintahan tak cukup hanya dengan perampingan birokrasi. Perlu perubahan budaya kerja, selain mengatasi disharmoni regulasi dan koordinasi antarinstansi.

Memuat data...

Di masa perjuangan kemerdekaan, aparatur negara berani keluar dari zona nyaman untuk ikut berjuang. Kini, 75 tahun setelah Indonesia merdeka, tak sedikit pula aparatur sipil negara yang berani ”melawan” zona nyaman.

Memuat data...

Sebanyak 18 lembaga non struktural akan dibubarkan. Pembubaran harusnya didahului evaluasi kinerja, manfaat bagi publik dan target sasaran terukur. Evaluasi komprehensif diperlukan agar perampingan birokrasi efektif.

Memuat data...

Reformasi birokrasi terus berjalan. Kali ini, penyederhanaan jabatan di 41 kementerian dan lembaga yang telah terpangkas lebih dari separuh jabatan. Meski demikian, di 24 K/L lain masih diverifikasi hingga akhir 2020.

Memuat data...

Inovasi selalu multipihak dan bertahapan jamak. Ia tak pernah akan bisa dipaksa, tetapi prosesnya bisa ditata. Tugas negara menyelaraskan riset dan inovasi dengan tujuan pembangunan bangsa.

Halaman 1