Aparatur sipil negara yang masih berusia di bawah 35 tahun menunjukkan eksistensinya dengan berjejaring. Mereka ingin menghapus stigma negatif di tengah masyarakat.

Menpan RB Tjahjo Kumolo menyatakan, pemangkasan eselon sebanyak 29.000 jabatan menjadi fungsional mampu menghemat anggaran hampir Rp 50 triliun. Namun, anggaran kinerja sebagai penggantinya lebih besar Rp 75,3 triliun.

Menurut PBB, sejak 2018 secara global terjadi peningkatan rata-rata skor ”e-government” pada 193 negara anggota PBB. Peringkat Indonesia naik signifikan, dari ke-107 pada 2018 jadi ke-88 pada 2020, dari 193 negara.

Pandemi Covid-19 berhasil memperlihatkan berbagai persoalan birokrasi yang menghambat pelaksanaan program pemerintah serta pelayanan terhadap masyarakat. Maka, percepatan reformasi birokrasi penting.

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki babak ketiga atau tahap akhir. Namun, perubahan kultural masih perlu diupayakan agar karakter pelayanan birokrasi yang diberikan bisa berkelas dunia.

Efektivitas kerja pemerintahan tak cukup hanya dengan perampingan birokrasi. Perlu perubahan budaya kerja, selain mengatasi disharmoni regulasi dan koordinasi antarinstansi.

Di masa perjuangan kemerdekaan, aparatur negara berani keluar dari zona nyaman untuk ikut berjuang. Kini, 75 tahun setelah Indonesia merdeka, tak sedikit pula aparatur sipil negara yang berani ”melawan” zona nyaman.

Sebanyak 18 lembaga non struktural akan dibubarkan. Pembubaran harusnya didahului evaluasi kinerja, manfaat bagi publik dan target sasaran terukur. Evaluasi komprehensif diperlukan agar perampingan birokrasi efektif.

Reformasi birokrasi terus berjalan. Kali ini, penyederhanaan jabatan di 41 kementerian dan lembaga yang telah terpangkas lebih dari separuh jabatan. Meski demikian, di 24 K/L lain masih diverifikasi hingga akhir 2020.

Inovasi selalu multipihak dan bertahapan jamak. Ia tak pernah akan bisa dipaksa, tetapi prosesnya bisa ditata. Tugas negara menyelaraskan riset dan inovasi dengan tujuan pembangunan bangsa.