Layanan administrasi semakin terlihat tidak optimal saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Percepatan reformasi birokrasi kian mendesak dilakukan untuk memperbaiki layanan administrasi.

Alih-alih merampingkan birokrasi, Presiden Joko Widodo malah memutuskan untuk menambah posisi wakil menteri di Kemenpan dan RB. Posisi wakil menteri itu dikhawatirkan hanya akan membebani anggaran negara.

BKN menjelaskan kembali temuan data 97.000 PNS misterius hasil pendataan ulang tahun 2015 setelah menjadi sorotan publik. Per Mei 2021, tinggal tersisa 7.272 pegawai yang belum melakukan pendataan ulang.

Presiden Jokowi akan mengubah nomenklatur tiga kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, serta BKPM. Perombakan tersebut tak mudah karena butuh waktu lama.

Pemerintah mengingatkan usul DPR membubarkan KASN dan merekrut tenaga honorer tanpa proses seleksi bisa merusak sistem merit. Pemerintah diminta tak terpengaruh dengan usul DPR tersebut.

Memperhatikan ketertinggalan birokrasi Indonesia saat ini, maka kita harus bekerja keras melakukan berbagai transformasi. Reformasi birokrasi tak cukup hanya dengan mengubah tampilan fisik dan kosmetika birokrasi.

Peran pengawasan sejatinya adalah membendung di hulu, sebagai upaya preemptif dan preventif, sebelum kerusakan terjadi. Strategi komplet menghadapi korupsi hendaknya meletakkan pengawasan sebagai inti upaya pencegahan.

Hanya dengan keberanian dan ketegasan dalam menempuh tiga langkah transformasi itu akan terwujud ASN yang dapat mengatasi governance deficit dan mampu menjadi ASN yang siap menghadapi berbagai krisis.

Wapres Ma’ruf Amin mendorong penguatan Komisi ASN di tengah keinginan DPR membubarkannya. Penguatan KASN penting karena masih banyak instansi pemerintah belum menerapkan sistem merit.

Pengalihan fungsi pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara ke kementerian menuai kritik karena bisa mematikan pengawasan. Negara lain, seperti Australia dan Amerika Serikat, memiliki lembaga independen, seperti KASN.