Hanya dengan keberanian dan ketegasan dalam menempuh tiga langkah transformasi itu akan terwujud ASN yang dapat mengatasi governance deficit dan mampu menjadi ASN yang siap menghadapi berbagai krisis.

Wapres Ma’ruf Amin mendorong penguatan Komisi ASN di tengah keinginan DPR membubarkannya. Penguatan KASN penting karena masih banyak instansi pemerintah belum menerapkan sistem merit.

Pengalihan fungsi pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara ke kementerian menuai kritik karena bisa mematikan pengawasan. Negara lain, seperti Australia dan Amerika Serikat, memiliki lembaga independen, seperti KASN.

Niat membubarkan KASN ditengarai sebagai bentuk serangan balik oleh pihak-pihak yang bisa meraup keuntungan dari transaksi jabatan di pemerintahan. Potensi uang dari transaksi bisa mencapai Rp 160 triliun.

Saya optimistis Indonesia dapat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketujuh tahun 2030 sebagaimana prediksi McKinsey jika faktor kelembagaan birokrasi ini bisa dipersiapkan dengan baik.

ASN kini dituntut berorientasi pelayan publik dan bukan lagi pangreh praja seperti masa lalu, apalagi sekadar berorientasi penghasilan atau bahkan sebagai alat politik.

Pandemi Covid-19 serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadi dua hal utama yang harus menjadi perhatian dalam reformasi birokrasi saat ini.

Sejumlah indikator kuantitatif dalam ukuran pencapaian reformasi birokrasi terpantau bergerak membaik selama dua dekade pemerintahan pascareformasi. Namun, skala perbaikan itu terasa lamban

Mayoritas aparatur sipil negara sudah profesional, tinggal produktivitasnya harus ditingkatkan. Penyederhanaan birokrasi semata-mata untuk mempercepat pelayanan publik.

Saya yakin kita dapat pulih melalui transformasi tepat, cepat, dan berani, apabila kita semua menautkan jemari untuk bekerja sama.