Tunjangan Kinerja TNI Dinaikkan, Panglima TNI Evaluasi Kepangkatan Perwira Tinggi

Tunjangan kinerja TNI dinaikkan agar kesejahteraan prajurit semakin baik. Namun, jenjang kepangkatan pati dievaluasi.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Abdullah Azwar Anas dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan keterangan pers di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Panglima Tentara Nasional Indonesia membahas wacana kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi prajurit pada tahun ini. Kenaikan tukin untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja prajurit.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Abdullah Azwar Anas seusai melakukan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, di Kantor Menpan dan RB di Jakarta, Kamis (11/1/2024). Anas mengatakan, kenaikan tukin merupakan penghargaan atas hasil evaluasi kinerja dan reformasi di tubuh TNI.

”Mengeksekusi arahan Bapak Presiden agar reformasi birokrasi lebih berjalan. Kita membahas bagaimana kesejahteraan ASN di TNI dan prajurit,” kata Anas.

Anas mengatakan, Panglima TNI meminta kenaikan tukin sebesar 80 persen dari sebelumnya 70 persen. Namun, untuk mempercepat kenaikan tukin 80 persen, TNI diminta melakukan reformasi birokrasi seperti efektivitas kinerja, efisiensi struktur, memperbanyak belanja di e-katalog, hingga memperkuat sinergi dalam program pengentasan kemiskinan dan penanganan tengkes (stunting).

Baca juga: Selama 21 Tahun Tak Dievaluasi, TNI Usulkan Kenaikan Tunjangan bagi Prajurit di Papua dan Perbatasan

Anas mengatakan, TNI harus terlibat lebih besar dalam implementasi program pemerintah, misalnya pembangunan di daerah tertinggal. ”Peran babinsa harus dimaksimalkan karena mereka ada di semua desa dan semua informasi ada pada babinsa,” kata Anas.

Infografik Tantangan TNI di Masa Depan.

Selain tugas mempertahankan kedaulatan negara, TNI juga berperan meningkatkan kesejahteraan hidup warga dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi di tubuh TNI juga dapat mendorong efektivitas pelayanan publik.

Terlalu banyak komandan

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menuturkan, untuk meningkatkan efektivitas kinerja dalam konteks pelayanan publik, Agus akan mengambil kebijakan internal berupa menurunkan atau menaikkan status kepangkatan bintang tiga ke bintang dua, dan sebaliknya di beberapa unit TNI.

Kita ambil kebijakan, menaikkan atau diturunkan kepangkatan. Ya, jadi ini adalah bentuk dari evaluasi di internal TNI, tetapi melihat proses bisnis dan kinerja.

Sebagai contoh, Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto selama ini dijabat oleh jenderal bintang tiga; ke depan akan diangkat jenderal bintang dua. Adapun Komandan Korps Marinir, jabatan yang sebelumnya dijabat oleh perwira tinggi bintang dua, akan ditingkatkan menjadi bintang tiga.

”Kita ambil kebijakan, menaikkan atau diturunkan kepangkatan. Ya, jadi ini adalah bentuk dari evaluasi di internal TNI, tetapi melihat proses bisnis dan kinerja,” kata Agus.

Personel Pangkalan TNI AL Lhokseumawe bersama Kopasgat TNI AU Kipan B Yonko 469 menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Jumat (7/10/2022).

Agus menyebutkan, saat ini terlalu banyak bintang tiga sehingga tidak efektif dalam membangun koordinasi dan delegasi tugas. ”Terlalu banyak komandan, kan, repot,” kata Agus.

Agus mengatakan, peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi harus dilakukan agar penambahan tunjangan kinerja dapat dimuluskan oleh pemerintah. Hasil kinerja prajurit di akar rumput sangat berdampak terhadap kenaikan nilai reformasi birokasi TNI yang nilai tersebut menjadi acuan kenaikan tunjangan kinerja.

Agus menambahkan, jajaran TNI hingga prajurit di level paling bawah didorong untuk meningkatkan kinerja melayani warga dan terlibat penuh dalam implementasi program pemerintah, misalnya ikut menangani stunting, membangun rumah layak huni untuk warga miskin, dan ketahanan pangan.

Baca juga: TNI AD Siap Amankan Pemilu 2024