Jabat Sekda Jabar, Herman Suryatman Siap Tangani Kemiskinan dan Reformasi Birokrasi

Beragam tantangan menanti Sekda Jabar Herman Suryatman, misalnya terkait kemiskinan dan reformasi birokrasi.

MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman (kiri) menyambut ucapan selamat dari para undangan dalam pelantikannya di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (1/4/2024).

BANDUNG, KOMPAS — Herman Suryatman resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah Jawa Barat, Senin (1/4/2024). Herman pun berkomitmen mengatasi berbagai tantangan di Jabar, misalnya menurunkan angka kemiskinan serta memperkuat proses reformasi birokrasi.

Herman dilantik di Gedung Sate, Kota Bandung, oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin. Dalam sambutannya, Bey mengingatkan Herman terkait sejumlah masalah dan target yang akan dihadapi saat menjabat sebagai Sekda Jabar.

Menurut Bey, Pemerintah Provinsi Jabar harus menjalankan sejumlah program, misalnya peningkatan layanan publik, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, perbaikan transportasi publik, penanganan inflasi, hingga pembangunan sejumlah infrastruktur. Pelaksanaan berbagai program itu membutuhkan strategi dan kerja sama yang kuat.

Bey juga menyebut pembangunan beberapa infrastruktur yang menjadi perhatian, antara lain, Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPS) Legok Nangka, TPPS Lulut Nambo, transportasi Bandung Raya, hingga Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).

Baca juga: Membangun Visi Reformasi Birokrasi

SHARON PATRICIA

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam sebuah webinar Rabu (2/9/2020).

”Saya meminta Saudara Herman untuk siap bekerja tanpa jeda. Banyak pekerjaan rumah yang telah menanti untuk diselesaikan dalam waktu dekat. Selesaikan masalah dan jangan ditunda. Pengalaman yang ada harus menjadi nilai tambah untuk dapat menuntaskan permasalahan di Jabar,” ungkap Bey.

Sebelum dilantik menjadi Sekda Jabar, Herman memiliki pengalaman di pemerintah daerah hingga pusat. Dia pernah bertugas sebagai Sekda Kabupaten Sumedang, Jabar, pada 2018-2023.

Baca juga: Kemiskinan di Jabar Menurun, Ketimpangan Ekonomi Justru Meningkat

Sebelumnya, Herman berkiprah sebagai Kepala Biro Humas dan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada 2013-2017 serta Sekretaris Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2017-2018.

Seusai dilantik, Herman menyatakan bakal fokus menangani sejumlah permasalahan yang dihadapi Jabar serta meningkatkan kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jabar.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Sejumlah angkutan kota yang mengetem menyebabkan kemacetan di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (2/9/2017).

Menurut Herman, tingkat kemiskinan di Jabar harus diturunkan meskipun angkanya lebih rendah dibandingkan kondisi nasional. Kualitas generasi masa depan Jabar juga perlu diperhatikan dengan menurunkan tingkat prevalensi stunting yang mencapai 20,2 persen.

”Pak Gubernur juga menyampaikan pentingnya penurunan angka kemiskinan. Memang kemiskinan di Jabar masih di angka 7,62 persen, lebih kecil dari tingkat nasional yang ada di 9,36 persen. Namun, ya harus tetap kami turunkan, mudah-mudahan bisa di angka 6 persen,” ujarnya.

Baca juga: Kemenpan dan RB Dorong Percepatan Reformasi Birokrasi

Banyak pekerjaan rumah yang telah menanti untuk diselesaikan dalam waktu dekat.

Herman juga berkomitmen untuk meningkatkan nilai reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jabar dengan target 80,75 poin. Hal ini bisa dipenuhi jika seluruh aparatur di lingkungan Jabar mampu bekerja sama dengan baik dan memenuhi indikator yang ada.

”Salah satu performa sekda itu adalah reformasi birokrasi. Realisasi di tahun 2023 itu 79,26. Jadi, butuh sekitar 1,5 poin yang harus kami tingkatkan untuk mencapai target di 2024. Kami akan bekerja cepat untuk warga Jabar,” ujarnya.