Dalam penyusunan aturan turunan UU IKN, pemerintah diingatkan untuk belajar dari pengalaman pembentukan RUU IKN yang dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Partisipasi yang bermakna menjadi kata kunci penting.

Penambahan jabatan wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri menambah panjang deretan kursi wakil menteri. Penambahan jabatan ini bisa membebani anggaran negara. Secara konstitusional, jabatan ini pun tak dikenal.

Kemenpora menyosialisasikan arah besar Desain Besar Olahraga Nasional, termasuk di Bali. Dalam webinar, Selasa (30/11/2021), DBON dinyatakan menjadi perbaikan tata kelola olahraga nasional.

Selama 44 tahun mengelola TMII, Yayasan Harapan Kita bertumpu pada biaya sendiri. Tak ada bantuan dari negara. Kontribusi pada negara pun besar, salah satunya dengan mengklaim sebagai salah satu pembayar pajak terbesar.

Pemerintah telah mengundangkan 47 PP dan 4 perpres sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja. Namun, aturan turunan itu dinilai cacat formil karena diundangkan lewat masa tenggat.

Penyusunan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu relatif singkat dikhawatirkan berdampak negatif. Aturan pelaksana diharapkan aspiratif, detail, dan tidak tumpang-tindih.

Pemerintah tengah menyiapkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai peraturan turunan dan peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Waktu tiga bulan selesaikan PP dinilai sempit.