Jual-beli emas dengan sistem ”pre-order” plus iming-iming harga yang lebih murah mesti diwaspadai. Aktivitas itu kemungkinan berjalan dalam skema ponzi yang bisa berakhir dengan macetnya penyaluran emas ke konsumen.
Amerika Serikat mencoba memperbaiki hubungannya dengan Kamboja dengan mendirikan kantor Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) di kantor Kepolisian Nasional Kamboja.
Penerapan pasal TPPU harus memiliki bukti tindak pidana asal. Untuk itu, RUU Perampasan Aset penting untuk segera disahkan agar perampasan aset hasil kejahatan dapat dilakukan tanpa ada tindak pidana asal dan tersangka.
Pemerintah Pakistan menerapkan sanksi keuangan kepada Taliban, termasuk kepada petinggi kelompok itu. Langkah itu diambil, antara lain, untuk memperbaiki citra Pakistan.
Hakim pengadilan Kuala Lumpur memutuskan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak bersalah atas sejumlah kasus korupsi. Hakim juga menjatuhkan vonis total 72 tahun penjara.
Penyidik Polri akan menerapkan strategi ”follow the money” dalam penyidikan kasus dugaan pembobolan Bank BNI dengan tersangka Maria Pauline Lumowa. Hal ini diharapkan bisa membuka jalan untuk pemulihan aset.
Hakim memutuskan Najib bersalah untuk tujuh dakwaan tindak pidana pencucian uang senilai 42 juta ringgit, penyalahgunaan kewenangan, dan penggelapan aset dalam pengawasannya. Namun, hakim belum membacakan vonis hukuman.
Polemik revisi UU KPK usai. Dengan undang-undang baru, KPK mengalihkan pandangan ke segi pencegahan korupsi. Namun, seiring dengan hal itu, ada tanda-tanda KPK mulai disangsikan. Citra dan kinerja dinilai turun.
Kejaksaan Agung terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya meskipun enam orang kini sudah menjadi terdakwa di pengadilan. Saat ini, 24 saksi masih diperiksa penyidik.
Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar terbukti bersalah dalam kasus suap pembelian pesawat dan mesin pesawat. Ia divonis delapan tahun penjara, membayar denda, dan keharusan membayar uang pengganti.