Waspadai Saham Gorengan Jelang Pemilu

Risiko pencucian uang di pasar modal selama masa kampanye Pemilu 2024 memerlukan pengawasan ketat dari otoritas terkait.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau melalui layar monitor di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Pasar modal berisiko disalahgunakan untuk kepentingan pencucian uang terkait aktivitas pemilu. Manipulasi pasar menjadi salah satu modus yang paling berisiko. Otoritas perlu lebih memperketat pengawasan perdagangan dan peningkatan literasi agar investor tidak dirugikan.

Selama masa kampanye pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya kenaikan transaksi keuangan yang besar pada rekening bendahara parpol ataupun rekening pribadi calon anggota legislatif. Sebaliknya, dana pada rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang seharusnya menjadi sarana transparansi kampanye cenderung datar.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, yang sempat melaporkan temuan tersebut dalam ”Refleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja serta Langkah-langkah Strategis PPATK Tahun 2024”, mengatakan, fenomena ini dapat terjadi melalui mekanisme industri keuangan, seperti pasar modal. ”Iya (pasar modal), termasuk dari industri nonperbankan,” katanya kepada Kompas, Selasa (16/1/2024).

Baca juga: PPATK: Lonjakan Transaksi Ditemukan pada Rekening Bendahara Parpol dan Caleg

Aliran dana kampanye yang tidak transparan atau pencucian uang di pasar modal berpotensi terjadi. PPATK sejauh ini menemukan beberapa modus transaksi dana kampanye yang tidak sesuai, antara lain pemanfaatan rekening lain yang bukan RKDK untuk kepentingan pendanaan kampanye 2024 dan penerimaan setoran tunai dalam jumlah signifikan oleh nomine ke rekening calon legislatif.

PPATK dengan Bareskrim Polri pada 2020 lalu membuat penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana pasar modal. Menggunakan data kuantitatif dan kualitatif selama periode 2017 sampai 2019, mereka menemukan bahwa manipulasi pasar menjadi satu dari lima jenis delik pidana pasar modal dengan risiko tertinggi.

Manipulasi pasar, dalam satu studi kasus, dilakukan dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan atas harga efek di bursa efek sehingga harga saham naik atau turun dengan tujuan untuk memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.

Indikator dari transaksi mencurigakan lewat skema ini, antara lain penggunaan nomine untuk bertransaksi pada satu saham melalui perusahaan efek berbeda dan adanya pembukaan rekening dana nasabah dari para pihak nomine pada bank yang sama dalam periode waktu yang berdekatan.

Kemudian, ada kenaikan atau penurunan yang signifikan pada volume, nilai, lalu frekuensi transaksi. Indikasi mencolok lainnya adalah drastisnya naik turun harga saham yang kerap mencirikan ”saham gorengan”.

”Pasar modal termasuk tempat orang melakukan pencucian uang. Perusahaan efek merupakan pihak pelapor yang wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK,” kata Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah saat dihubungi.

Baca juga: Ekonomi Global Menantang, Investor Perlu Cermati Paparan Publik Emiten

Pengawasan

PPATK mendorong otoritas terkait untuk menelaah lebih lanjut potensi pencucian uang lewat pasar modal. Ini perlu dipastikan kendati lembaga pengawasan dan pengatur pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memiliki mekanisme pengumuman aktivitas pasar tidak wajar atau Unusual Market Activity (UMA) serta peraturan penghentian perdagangan saham sementara atau Suspensi.

Mengutip data di situs BEI, sepanjang 2023, mereka mengumumkan 180 UMA dan 120 kali melakukan penghentian perdagangan. Tahun sebelumnya di 2022, terdapat 308 UMA dengan 93 kali suspensi.

Iklan

Selain melakukan pengawasan tersebut, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyampaikan, mereka juga melakukan evaluasi pada perusahaan yang hendak melakukan kegiatan pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) di bursa. Evaluasi itu antara lain dari sisi model bisnis, rencana strategis, dan proyeksi keuangan. Mereka juga mengawasi penggunaan dana hasil IPO yang masuk ke perseroan, melalui Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) setiap enam bulan.

”Rencana penggunaan dana ditentukan berdasarkan kebijakan management calon perusahaan tercatat. Bursa melakukan pemantauan atas penggunaan dana hasil penawaran umum setelah perusahaan tersebut tercatat di Bursa sesuai dengan prospektus,” katanya belum lama ini.

Penjelasan itu menanggapi sorotan publik terhadap IPO beberapa perusahaan yang terafiliasi calon legislatif (caleg). Tanggal 5 Januari 2024 kemarin, IPO dilakukan perusahaan infrastruktur PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) yang dikendalikan Sudjatmiko. Ia mencalonkan diri sebagai caleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dapil VI Kota Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Disusul IPO PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) yang utamanya bergerak di bidang pertambangan bijih nikel, pada 9 Januari. Berlaku sebagai Direktur Utama perusahaan, Stevano Andranacus, maju menjadi caleg DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II. Ayahnya, Herman Herry Adranacus, sebagai pengendali PT Dwidaya Mega Investama selaku entitas induk NICE, adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di dapil sama.

Baca juga: Tetap Cermat Berinvestasi di Saham BUMN

Belum lama ini pada 11 Januari, juga ada aksi IPO oleh PT Manggung Polahraya Tbk (MANG), yang dikendalikan kader Partai Golkar Mohamad Reza Pahlevi sebesar 68 persen. Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur itu menargetkan penghimpunan dana untuk modal kerja perusahaan.

Seusai aturan, komposisi dan porsi atas penggunaan dana IPO ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan target pengembangan dan rencana pembayaran dividen perusahaan yang dituangkan dalam prospektus. Bagaimanapun, Nyoman menegaskan kembali, mereka tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan.

”Bursa tentu melakukan review kritis atas alokasi dan rencana penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan proyeksi keuangan yang dibuat, pengembangan yang ditargetkan, dan rencana pembagian dividen. Hal ini dilakukan Bursa dalam rangka perlindungan investor,” tegasnya.

Setali tiga uang, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi, juga memastikan otoritas pasar modal senantiasa mengutamakan perlindungan investor dengan sistem pelaporan dan verifikasi ketat. ”Kalau terbukti tidak sesuai, ya, kita kenai sanksi,” ujarnya, Selasa (16/1/2024).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Agus Herta Sumarto menilai, pasar modal dapat menjadi saluran untuk mendapatkan sumber pendanaan aktivitas politik seiring dengan maraknya pengusaha yang terjun ke dunia tersebut. Sementara itu, potensi penggunaan dana yang tidak sesuai kesepakatan bisa terjadi karena aturan yang ada masih memberi celah pelanggaran.

”Saya melihat celah itu tetap ada karena kepentingan politik ini jangka pendek. Ini pemilu hanya tinggal hitungan minggu, sedangkan audit yang dilakukan bursa enam bulan (setelah IPO). Penyalahgunaan dana bisa dilakukan jangka pendek. Ketika caleg ini terpilih, mereka bisa mendapat sumber lain untuk nutupin celah yang telah digunakan,” ujarnya.

Literasi

Untuk menghindari risiko permainan tersebut, literasi investasi perlu ditingkatkan, khususnya bagi kalangan investor baru di pasar modal.

Agus mengingatkan agar investor baru, termasuk investor muda, mempelajari analisis teknikal jangka pendek hingga analisis fundamental perusahaan lewat laporan keuangan perusahaan tercatat di pasar modal.

”Untuk teman-teman atau kelompok muda yang baru masuk ke pasar modal memang harus hati-hati. Pertama, pahami emiten dari laporan keuangan, paling tidak punya pengetahuan dasar mengenai kesehatan keuangan dengan melihat data profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas,” tuturnya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Mahasiswa mendengarkan penjelasan salah satu petugas yang mengajarkan seluk-beluk investasi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022).

Kedua, ia juga menganjurkan investor untuk melakukan analisis kualitatif, seperti dengan mempelajari siapa pihak yang memiliki perusahaan, dengan jejak rekamnya. Kinerja perusahaan yang terkait dengan emiten juga perlu didalami untuk memastikan dampaknya pada kinerja perusahaan.

”Tapi, paling mudah untuk cari aman, investor bisa beli saham blue chip atau LQ45 yang punya kinerja bagus untuk jangka panjang. Walaupun saham itu keuntungannya enggak banyak, paling tidak harganya stabil. Jangan masuk ke saham gorengan yang volatilitasnya tinggi dan menjebak kita pada kepentingan pemodal besar yang belum tentu menguntungkan,” lanjutnya.

Selain peran investor, peningkatan literasi juga diharapkan terus digalakkan pemerintah. Hal ini menjadi urgensi karena tingkat literasi investasi di pasar modal masyarakat Indonesia saat ini masih lebih rendah ketimbang tingkat inklusi atau pemanfaatan produk investasinya.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada 2022, literasi pasar modal baru mencapai 4,11 persen, di bawah tingkat inklusi pasar modal pada level 5,19 persen.