logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Setelah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membentuk perwakilan di daerah dihapuskan, KPK mengutak-atik koordinator wilayah dalam struktur KPK. Efektifkah memberantas korupsi di daerah yang masih marak?

Memuat data...

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, sepanjang 2020, ada 65 napi korupsi yang ditangani KPK mengajukan PK. Kini, upaya hukum luar biasa telah berubah menjadi fenomena biasa sejumlah narapidana meringankan hukumannya.

Memuat data...

Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto didakwa memberikan suap sebesar Rp 45,72 miliar kepada bekas sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Suap untuk mengurus dua perkara hukum di pengadilan.

Memuat data...

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan atau saat ini disebut BPJAMSOSTEK menghormati penyidikan kejaksaan, dan berjanji akan bersikap transparan selama proses penyidikan.

Memuat data...

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mulai menyidangkan perkara pembobolan kas Bank BNI yang rugikan negara hingga Rp 1,2 triliun dengan terdakwa Maria Pauline Lumowa. Ia didakwa melakukan korupsi dan pencucian uang.

Memuat data...

Presiden Joko Widodo diminta untuk memperhatikan integritas dan komitmen antikorupsi calon saat mengajukan nama calon Kepala Polri ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Memuat data...

Sepanjang 2020, Dewas KPK menerbitkan 571 izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan untuk KPK. Dalam rentang waktu itu pula, Dewas KPK memproses 15 laporan dugaan pelanggaran kode etik, empat di antaranya terbukti.

Memuat data...

Di tengah pandemi Covid-19, pimpinan KPK menyebut upaya lembaga itu memberantas korupsi tak surut. Sejak Covid-19 dinyatakan bencana non-alam, KPK fokus mengawasi dan koordinasi dalam pencegahan penyelewengan anggaran.

Memuat data...

Selain penegakan hukum atas kasus korupsi dan pelanggaran protokol kesehatan, tahun 2021 juga akan diwarnai penegakan hukum gugatan pelanggaran pilkada dan pengawasan ketat terhadap narapidana yang menjadi tahanan rumah.

Memuat data...

Badan Kepegawaian Negara mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian untuk segera memecat 118 PNS koruptor itu. Jika tidak, terbuka kemungkinan, para pejabat turut dijerat hukum.

Halaman 1