Perbedaan data transaksi mencurigakan di Kemenkeu antara yang disampaikan Mahfud MD dan Sri Mulyani perlu diikuti aksi bersih-bersih, baik berupa penindakan maupun pembenahan tata kelolanya.

Penyampaian Menko Polhukam Mahfud MD mengenai adanya fenomena di DPR yang lalu yang menitipkan kasus dapat menjadi momentum perbaikan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Silang pendapat keduanya terus berlangsung dan berulang hampir selama satu jam dari total 3,5 jam persidangan. Perbedaan pendapat keduanya akhirnya ditengahi oleh Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri.

Sejak tahun 2004 hingga 2022, dari total 1.519 tersangka, ada 521 tersangka memiliki irisan dengan politik, mulai dari anggota legislatif (DPR RI dan DPRD) hingga kepala daerah (gubernur, wali kota, ataupun bupati).

Pengamat melihat perilaku korupsi untuk menghimpun kekuatan politik, seperti diduga dilakukan Bupati Kapuas dan istrinya, seolah sudah menjadi tradisi. Perlu ada perbaikan dari sisi bantuan dana untuk partai politik.

Menteri ESDM Arifin Tasrif membenarkan adanya indikasi penyimpangan tunjangan kinerja di institusi yang dipimpinnya. Ia juga membenarkan dugaan keterlibatan sejumlah pegawai internal di Kementerian ESDM dalam kasus itu.

Korupsi di Kementerian ESDM sudah berulang kali terjadi dalam 10 tahun terakhir.

Pihak KPK menyampaikan sudah ada tersangka dalam kasus ini. Namun, KPK belum bersedia mengungkapkannya karena proses penyidikan masih bergulir.