Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Institute
Baru
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Siaran Langsung
Lainnya
#MPR
Bagikan
Haluan Negara Diusulkan Tanpa Amendemen, Akhiri Kegaduhan Penundaan Pemilu
Kajian mengenai haluan negara sudah selesai. Rapat pleno Badan Pengkajian MPR menyepakati bentuk hukum haluan negara diatur melalui undang-undang, bukan amendemen UUD 1945.
Politik & Hukum
路
Menjaga Keamanan Aceh, Mendagri dan MPR Bahas Implementasi Perjanjian Helsinki
Mendagri Tito Karnavian dan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani bertemu di Kompleks Senayan, Jakarta, membicarakan implementasi perjanjian damai Aceh di Helsinki. Di pertemuan itu, Muzani sampaikan beberapa persoalan di Aceh.
Nusantara
路
Mereposisi Lembaga Permusyawaratan Rakyat
Pascaperubahan UUD 1945 yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara sehingga tugas dan kewenangannya pun berubah. Ini akan berdampak pada produk yang akan dikeluarkan MPR.
Artikel Opini
路
Sikap Fraksi Terbelah, Amendemen Konstitusi Bakal Sulit Disepakati
Fraksi-fraksi partai politik di MPR masih belum satu suara terkait bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN. Kesepakatan untuk mengamandemen konstitusi bakal sulit tercapai.
Politik & Hukum
路
Tak Perlu Amendemen, PPHN Cukup Diatur dalam UU Saja
Amendemen konstitusi idealnya dilakukan saat politik stabil dan kepercayaan masyarakat tinggi. Hal itu tak terjadi saat ini. Jika dilakukan juga, amendemen bisa membuka kotak pandora perpanjangan masa jabatan presiden.
Hukum
路
Ketua MPR Meyakinkan Hanya Seputar PPHN, Tanpa Susupkan Pasal Lain
Ketua MPR Bambang Soesatyo meyakinkan publik agar tak khawatir ada perubahan pasal lain, di luar wacana PPHN, yang disusupkan dalam amendemen. Namun, pengamat politik memandang upaya itu tetap berpotensi jadi bola liar.
Politik & Hukum
路
Terbuka Peluang Penetapan Haluan Negara Tanpa Amendemen Konstitusi
Opsi undang-undang sebagai dasar hukum haluan negara tak perlu amendemen konstitusi. Ketetapan MPR pun dinilai dimungkinkan tanpa melalui amendemen.
Politik & Hukum
路
Fraksi PDI-P di MPR Mengusulkan agar Amendemen Ditunda
Fraksi PDI-P di MPR memandang agenda yang dibahas MPR saat ini adalah amendemen terbatas UUD 1945. Tujuannya untuk menghadirkan kembali wewenang MPR menetapkan PPHN, atau di masa lalu disebut GBHN.
Politik & Hukum
路
Ketua MPR: Pembangunan IKN Nusantara Harus Berlanjut Siapa Pun Presidennya
Pembangunan IKN telah diatur dalam UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan IKN, MPR menyiapkan Pokok-pokok Haluan Negara yang kedudukannya lebih kuat dari UU.
Ekonomi
路
Bebas Akses
Gratifikasi Politik Konstitusional
Kekuasaan itu menggetarkan, tetapi juga memabukkan. Orang yang sudah menikmati kekuasaan atau cipratan sedikit kue kekuasaan selalu berpikir bagaimana mempertahankan kekuasaan selama mungkin.
Kolom
路
Lihat Lainnya