Kompas.id

Mobile App Gerai Kompaspedia

Kompas.id

#MPR

Bagikan

Haluan Negara Diusulkan Tanpa Amendemen, Akhiri Kegaduhan Penundaan Pemilu

Kajian mengenai haluan negara sudah selesai. Rapat pleno Badan Pengkajian MPR menyepakati bentuk hukum haluan negara diatur melalui undang-undang, bukan amendemen UUD 1945.

Politik & Hukum ·

Menjaga Keamanan Aceh, Mendagri dan MPR Bahas Implementasi Perjanjian Helsinki

Mendagri Tito Karnavian dan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani bertemu di Kompleks Senayan, Jakarta, membicarakan implementasi perjanjian damai Aceh di Helsinki. Di pertemuan itu, Muzani sampaikan beberapa persoalan di Aceh.

Mereposisi Lembaga Permusyawaratan Rakyat

Pascaperubahan UUD 1945 yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara sehingga tugas dan kewenangannya pun berubah. Ini akan berdampak pada produk yang akan dikeluarkan MPR.

Artikel Opini ·

Sikap Fraksi Terbelah, Amendemen Konstitusi Bakal Sulit Disepakati

Fraksi-fraksi partai politik di MPR masih belum satu suara terkait bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN. Kesepakatan untuk mengamandemen konstitusi bakal sulit tercapai.

Politik & Hukum ·

Tak Perlu Amendemen, PPHN Cukup Diatur dalam UU Saja

Amendemen konstitusi idealnya dilakukan saat politik stabil dan kepercayaan masyarakat tinggi. Hal itu tak terjadi saat ini. Jika dilakukan juga, amendemen bisa membuka kotak pandora perpanjangan masa jabatan presiden.

Ketua MPR Meyakinkan Hanya Seputar PPHN, Tanpa Susupkan Pasal Lain

Ketua MPR Bambang Soesatyo meyakinkan publik agar tak khawatir ada perubahan pasal lain, di luar wacana PPHN, yang disusupkan dalam amendemen. Namun, pengamat politik memandang upaya itu tetap berpotensi jadi bola liar.

Politik & Hukum ·

Terbuka Peluang Penetapan Haluan Negara Tanpa Amendemen Konstitusi

Opsi undang-undang sebagai dasar hukum haluan negara tak perlu amendemen konstitusi. Ketetapan MPR pun dinilai dimungkinkan tanpa melalui amendemen.

Politik & Hukum ·

Fraksi PDI-P di MPR Mengusulkan agar Amendemen Ditunda

Fraksi PDI-P di MPR memandang agenda yang dibahas MPR saat ini adalah amendemen terbatas UUD 1945. Tujuannya untuk menghadirkan kembali wewenang MPR menetapkan PPHN, atau di masa lalu disebut GBHN.

Politik & Hukum ·

Ketua MPR: Pembangunan IKN Nusantara Harus Berlanjut Siapa Pun Presidennya

Pembangunan IKN telah diatur dalam UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan IKN, MPR menyiapkan Pokok-pokok Haluan Negara yang kedudukannya lebih kuat dari UU.

Bebas Akses

Gratifikasi Politik Konstitusional

Kekuasaan itu menggetarkan, tetapi juga memabukkan. Orang yang sudah menikmati kekuasaan atau cipratan sedikit kue kekuasaan selalu berpikir bagaimana mempertahankan kekuasaan selama mungkin.