logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Setelah Partai Amanat Nasional, kini giliran Partai Persatuan Pembangunan yang menilai UU Pemilu tak perlu direvisi. Padahal saat pembahasan revisi UU Pemilu, kedua fraksi tidak keberatan bahkan turut memberikan masukan.

Memuat data...

Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengoreksi pembentukan perundang-undangan yang minim partisipasi publik. MK diminta lebih tegas dalam mengawal demokratisasi di parlemen.

Memuat data...

DPR mengusulkan penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam revisi UU ASN. Sementara itu, pemerintah berpendapat lembaga itu masih diperlukan. Pemerintah pada prinsipnya juga menilai UU ASN belum perlu direvisi.

Memuat data...

Pembahasan RUU ASN akan segera bergulir setelah DPR menerima surat presiden tentang RUU itu. RUU itu, antara lain, diklaim akan mengatur masalah tenaga honorer hingga penyempurnaan peran Komisi Aparatur Sipil Negara.

Memuat data...

DPR menargetkan pembahasan RUU Pemilu dapat diselesaikan tahun ini. Saat ini draf RUU Pemilu masih harus diharmonisasi oleh Badan Legislasi DPR. Harmonisasi RUU ini menjadi fokus Baleg pada masa sidang ketiga ini.

Memuat data...

MK menjadi satu-satunya harapan masyarakat untuk mengoreksi produk legislasi yang dinilai kurang partisipatif. Sikap kenegarawanan hakim diuji setelah mereka dihadiahi perpanjangan masa jabatan melalui revisi UU MK

Memuat data...

Gap kebutuhan publik versus kerja legislasi menunjukkan problem representasi. DPR dengan rakyat acap kali tak satu frekuensi. Aspirasi elemen publik seolah diabaikan, memanfaatkan momentum pandemi mengambil keputusan.

Memuat data...

Fraksi-fraksi di DPR masih membahas usulan perubahan RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Prosedur pengusulannya sebagai RUU prioritas Prolegnas 2021 belum diputuskan.

Memuat data...

DPR belum menetapkan RUU Prioritas Prolegnas 2021 dan menunda penetapannya pada awal 2021. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan kurang optimalnya kinerja legislasi di tahun depan.

Memuat data...

DPR memutuskan penetapan RUU prioritas dalam Prolegnas 2021 akan dilakukan pada masa sidang berikutnya. Pasalnya, perlu ada pembicaraan antara pemerintah dan pimpinan DPR mengenai RUU HIP.

Halaman 1