Mendagri Kembali Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Mendagri Tito Karnavian menegaskan lagi sikap pemerintah bahwa gubernur Daerah Khusus Jakarta dipilih langsung rakyat.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto (berdiri di podium) seusai menggelar rapat koordinasi terkait situasi keamanan menjelang pengumuman dan penetapan hasil Pemilu 2024 di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (13/3/2024). Hadi didampingi (kiri ke kanan) Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menegaskan sikap pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, yakni bahwa gubernur tetap dipilih langsung oleh rakyat. Mekanisme harmonisasi dan integrasi kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta menggunakan templat atau format seperti yang dipakai dalam pembangunan wilayah Papua.

Hal itu diungkapkan Tito setelah rapat koordinasi Pemantauan Perkembangan Situasi Pascapemungutan Suara dan Antisipasi Penetapan Hasil Suara Pemilu 2024 di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Selain Tito, rapat yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto itu juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Penegasan sikap pemerintah itu disampaikan Tito saat ditanya tentang sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang masih menginginkan gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditunjuk oleh Presiden dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca juga: RUU Daerah Khusus Jakarta Dibahas, Pemerintah Tegaskan Gubernur Tetap Dipilih Langsung

Menurut Tito, dirinya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa posisi pemerintah terkait masalah gubernur DKJ adalah dipilih langsung oleh rakyat. ”Kemudian, kami melihat dari komposisi partai-partai yang ada adalah memilih langsung, bukan penunjukan oleh Presiden,” kata Tito.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian rapat bersama Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) RUU DKJ dari DPR belum mendapatkan titik temu terkait gubernur dan wakil gubernur Jakarta harus dipilih melalui pemilihan langsung atau ditunjuk Presiden. Panja RUU DKJ dari pemerintah berkukuh pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta harus dipertahankan sebagai penghargaan tertinggi atas aspirasi daerah berdasarkan demokrasi (Kompas.id, 15/3/2024).

Baca juga: Baleg Belum Sepakat Ihwal Pemilihan Gubernur Jakarta

Menurut Tito, pembahasan RUU DKJ akan dilanjutkan pada Jumat (15/3/2024) di DPR. Dia berharap pembahasan tingkat I dapat selesai pada Jumat ini karena sudah banyak isu yang disepakati. Ia juga menyebut target pengesahan RUU DKJ pada masa sidang kali ini.

”Kami bahas sampai malam, tadi malam. Jadi, kita ikuti saja. (Hal) Yang jelas, posisi pemerintah hanya gubernur dan wakil gubernur DKJ tetap dipilih,” ujar Tito.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pemandangan gedung-gedung pencakar langit di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (14/3/2024). RUU tentang Daerah Khusus Jakarta mencakup, antara lain, usulan pengaturan pembangunan kawasan aglomerasi yang meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Sinkronisasi akan dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin Wakil Presiden.

Pemerintah menilai perlu adanya koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan kawasan aglomerasi. ”Jangan bergerak sendiri-sendiri,” kata Tito.

Langkah tersebut dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah, seperti banjir, kemacetan lalu lintas, buruknya akses transportasi umum, polusi, dan masalah khas perkotaan lainnya.

Baca juga: Jakarta Nantikan Kepastian Soal Kekhususan Wilayah dalam RUU DKJ

Menurut Tito, mekanisme untuk harmonisasi dan integrasi tersebut menggunakan templat yang sama dengan pembangunan di wilayah Papua. Di Papua ada harmonisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bersama dengan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan Papua.

Pemerintah juga membuat Badan Percepatan Pembangunan Papua yang menurut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dipimpin oleh Wakil Presiden, tetapi ditunjuk oleh Presiden karena bertanggung jawab kepada Presiden.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkantor di Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Selasa (10/10/2023). Wapres antara lain memimpin Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua terkait Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemprov di Empat Daerah Otonom Baru dan Kebijakan Pendukung lainnya.

Tito menuturkan, presiden akan menunjuk dewan aglomerasi. ”Dalam konteks kawasan aglomerasi ini, kesepakatan kami adalah mengembalikan dewan. Singkat saja isi pasalnya, dewan aglomerasi akan ditunjuk oleh Presiden dengan keputusan adanya peraturan presiden. Sudah, singkat, itu saja,” kata Tito.

Terkait seperti apa nanti komposisinya, Tito menegaskan bahwa itu semua diserahkan kepada presiden terpilih hasil Pemilu 2024.

Baca juga: Mendagri Tepis Isu Pengaturan Kawasan Aglomerasi Jakarta Disiapkan untuk Gibran

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Panja RUU DKJ Supratman Andi Agtas dalam rapat panja di DPR, Kamis (14/3/2024), menuturkan, satu hal yang disepakati oleh Panja RUU DKJ adalah ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ ditunjuk oleh Presiden.

Menurut Supratman, dengan klausul itu, Presiden nantinya bebas menunjuk siapa yang bakal menjadi ketua Dewan Kawasan Aglomerasi, baik wakil presiden maupun menteri koordinator. ”Jadi, mau dia (presiden) kasih mandat ke wapres atau siapa, tetapi setidaknya problem ketatanegaraan kita selesai,” kata Supratman.