Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Masyarakat sipil mendesak Kejagung membentuk penyidik ad hoc penanganan pelanggaran HAM berat. Jika penyidik ad hoc terbentuk, hal ini akan mengikat Jaksa Agung guna memastikan penyidikan selesai dalam waktu tertentu.

Memuat data...

Penyidik ”ad hoc” dinilai dapat mengatasi mandeknya penanganan kasus pelanggaran HAM berat 1998. Sebab, unsur penyidik ”ad hoc” itu tidak hanya Jaksa Agung, tetapi juga masyarakat sipil.

Memuat data...

Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menyebut upaya penyelesaian di luar pengadilan yang digagas pemerintah adalah terobosan untuk memecah kebuntuan penuntasan kasus HAM berat masa lalu.

Memuat data...

Pendekatan keamanan telah menciptakan rasa saling tidak percaya. Tidak saja pemerintah pusat yang memberi stigma masyarakat Papua separatis, tetapi masyarakat Papua juga melihat pemerintah di Jakarta sebagai penjajah.

Memuat data...

Komnas HAM menyatakan duka yang mendalam atas gugurnya Kabinda Papua dan korban jiwa lainnya dalam situasi konfliktual di Papua. Jatuhnya korban jiwa harus dicegah.

Memuat data...

Pembentukan tim penyidik ”ad hoc” untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu oleh Jaksa Agung dibutuhkan untuk melanjutkan penyelidikan yang telah tuntas dilakukan oleh Komnas HAM.

Memuat data...

Polri-Komnas HAM memperpanjang nota kesepahaman tentang penegakan HAM. Melalui kesepakatan ini, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo ingin polisi mendapat pemahaman HAM untuk mencegah pelanggaran HAM oleh polisi.

Memuat data...

Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Peristiwa Hak Asasi Manusia Berat melalui Mekanisme Nonyudisial dinilai Komnas HAM tidak memadai, baik secara konseptual maupun prosedur penyelesaiannya.

Memuat data...

Salah satu kritik yang muncul, unit kerja presiden dikhawatirkan hanya berfokus pada pemulihan korban sehingga menutup pentingnya pengungkapan dan penegakan hukum terhadap para pelanggar hak asasi manusia.

Memuat data...

DPR mendorong Komnas HAM mencari terobosan penyelesaian non yudisial, dan tak hanya pada jalur yudisial. Hal itu karena penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dinilai tak memadai karena banyak saksi yang meninggal.

Halaman 1