Pastikan Tindak Lanjuti Putusan MK, KPU Siapkan Tambahan Alat Bukti dan Kesimpulan

KPU enggan merespons soal kemungkinan dikabulkannya permohonan pilpres ulang yang sifatnya masih spekulatif.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (berdiri, kanan belakang), didampingi para anggota KPU, bersiap mengikuti sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dalam Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum memastikan akan menindaklanjuti segala putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Saat ini, KPU masih fokus mempersiapkan tambahan alat bukti dan kesimpulan untuk diserahkan pada 16 April 2024.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, mengatakan, KPU akan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 475 Ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi tersebut mengatur, KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Seperti diketahui, MK berwenang memutus perselisihan hasil pemilu. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C Ayat (1).

”Putusan MK bersifat erga omnes. KPU wajib melaksanakan apa pun putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) pilpres (pemilihan presiden) nanti yang akan dibacakan pada 22 April 2024,” kata Idham saat dihubungi di Jakarta, Minggu (14/4/2024).

Baca juga: Bersifat Final dan Mengikat, Apa Saja Ragam Putusan MK?

KOMPAS/HIDAYAT SALAM

Anggota KPU, Idham Holik, saat ditemui di sebelum acara Launching Pilkada Serentak 2024 di Yogyakarta, Minggu (31/3/2024).

Idham menuturkan keyakinannya bahwa MK akan memutus kedua permohonan PHPU pilpres dalam kerangka hukum yang terdapat pada Pasal 473 Ayat (3) UU No 7/2017. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pilpres secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pilpres.

Idham enggan merespons soal kemungkinan dikabulkannya permohonan pilpres ulang yang sifatnya masih spekulatif. Sebab, penyelenggara pemilu harus patuh pada ketentuan Pasal 3 Huruf d UU No 7/ 2017, yakni penyelenggaraan pemilu harus berkepastian hukum.

Saat ini, KPU fokus untuk menyerahkan tambahan alat bukti dan kesimpulan pada 16 April 2024. KPU menggunakan kesempatan tersebut yang telah diberikan oleh ketua majelis hakim persidangan MK.

Baca juga: Sebelum Putusan MK, Kuasa Hukum Ketiga Capres-Cawapres Akan Sampaikan Kesimpulan

KOMPAS/HIDAYAT SALAM

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari, didamping anggota KPU Yulianto Sudrajat dan Idham Holik, serta Pelaksana Harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong saat Peluncuran Tahapan dan Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024 di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta, Minggu (31/3/2024) malam.

Mereka juga fokus mempersiapkan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 2/2024.

Baca juga: Tahapan Pilkada Beririsan dengan Proses Sengketa Pemilu, KPU Mesti Matang Bersiap

Ia menegaskan, UU Pemilu telah mengatur sistem keadilan pemilu dengan sangat eksplisit dan sistematis. Salah satunya, perselisihan hasil pemilu ditangani oleh MK.

Putusan MK bersifat erga omnes. KPU wajib melaksanakan apa pun putusan MK atas PHPU pilpres nanti yang akan dibacakan pada 22 April 2024.

KOMPAS/AYU OCTAVI ANJANI

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta pada konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jumat (14/4/2023).

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai KPU terlihat pasif untuk berdiskusi dengan publik terkait apa yang akan dilakukan setelah ada putusan MK. Hal tersebut juga terlihat dalam proses rekapitulasi.

Baca juga: Rekapitulasi Suara Nasional Dihadang Ragam Masalah dan Dikejar Tenggat

Menurut Kaka, KPU tidak mengajak berdiskusi dengan pemantau pemilu saat proses rekapitulasi. Alhasil, pemantau pemilu yang hadir saat rekapitulasi tidak cukup memadai sehingga mengurangi kepercayaan publik.

Dia khawatir kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu hilang jika KPU tidak terbuka. Sebab, dalam proses pemilu harus ada partisipasi publik dan keterbukaan.