Dengan berakhirnya persidangan sengketa hasil Pilkada 2020, Mahkamah Konstitusi diharapkan segera memutus uji formil dan uji materil UU tentang KPK. MK juga diharapkan bersikap progresif dalam memutus perkara itu.

KPU akan merevisi PKPU tentang Pencalonan Kepala Daerah setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Sabu Raijua. Perlu ada penegasan syarat status kewarganegaraan calon dan verifikasi terhadapnya.

MK membatalkan status Orient sebagai bupati terpilih Sabu Raijua, NTT. Kasus Orient, yang belakangan diketahui sebagai WN AS, menjadi pelajaran untuk membenahi integrasi data.

Jika MK mengedepankan pemenuhan aspek prosedural, permohonan sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua akan ditolak. Namun, dalam kasus ini, aspek prosedural penting dikesampingkan demi tercapainya keadilan substantif.

Problem kewarganegaraan ganda seperti dalam kasus calon bupati Sabu Raijua terpilih, Orient, masih memungkinkan terulang. Pemerintah bersikap pasif dalam mengecek status kewarganegaraan seseorang.

Paradigma penegakan hukum politik uang di pemilu harus lebih berani. Pendekatan Mahkamah Konstitusi, salah satunya, dituntut progresif dalam menangani perkara sengketa hasil pilkada dengan dalil pelanggaran politik uang.

Mendagri Tito Karnavian akan mengkaji lebih dulu kemampuan daerah sebelum mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Penggunaan anggaran dapat diambil dari sisa pelaksanaan pilkada sebelumnya.

Kelanjutan pemeriksaan pengujian UU oleh MK masih harus menunggu karena belum seluruh perkara terkait pilkada tuntas diputus. Setelah tuntas, MK diminta memprioritaskan perkara pengujian UU yang sudah lama masuk ke MK.

Bawaslu sebagai pihak penyelesai sengketa boleh menafsirkan sebuah ketentuan, tetapi ada batas-batas yang harus dipatuhi. Perintah pemungutan suara ulang di seluruh TPS Boven Digoel, Papua, dapat menjadi pelajaran.

Pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi akan dilangsungkan di lima kabupaten di 88 tempat pemungutan suara.