Dengan suara bulat melalui musyawarah mufakat, anggota Komisi II DPR, Arsul Sani, melenggang menjadi hakim konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams. Semua fraksi di Komisi III DPR pun memberikan persetujuan penuh.

Menkopolhukam Mahfud MD mempertanyakan lambatnya proses uji materi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.

Uji materi batas usia capres cawapres semestinya bisa diputus MK dengan cepat. Mahfud mengingatkan bahwa batas usia capres-cawapres merupakan kewenangan DPR dan pemerintah.

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto dinilai ingin menyandera calon hakim MK. Ia meminta agar calon hakim yang terpilih bersedia berkonsultasi dengan DPR sebelum menjatuhkan putusan.

Batas waktu tiga tahun bagi korban terorisme untuk mengajukan kompensasi, restitusi, bantuan medis, dan bantuan lainnya, kepada negara, dinilai merugikan korban terorisme.

Permohonan pembatasan pencalonan presiden diajukan karena praktik politik di Indonesia belum menunjukkan kematangan sekaligus kenegarawan yang ditandai dengan dikedepankannya etika politik.

Perjuangan panjang untuk pencabutan hak politik eks terpidana korupsi belum mencapai klimaksnya. Masih banyak yang menguji konstitusionalitas eks terpidana sebagai calon anggota legislatif.

MK menolak permohonan yang diajukan oleh Arifin Purwanto yang menguji Pasal 85 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal itu mengatur SIM berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang.