Pemohon uji konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja memohon Mahkamah Konstitusi untuk menunda berlakunya Perppu itu.

Sembilan hakim konstitusi dan panitera MK dalam perkara 102/PUU-XX/2022 dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pemalsuan dokumen.

Perubahan substansi putusan sebetulnya tak perlu terjadi di MK, lembaga yang diisi para negarawan yang menguasai konstitusi. Kita dorong Majelis Kehormatan segera bekerja secara independen dan bisa dipercaya publik.

MK, dalam putusan sidang uji materi UU Pemilu, menolak permohonan yang diajukan oleh Partai Berkarya yang diwakili Muchdi Purwopranjono selaku Ketua Umum dan Fauzan Rachmansyah selaku Sekretaris Jenderal.

MK membentuk Majelis Kehormatan untuk mengusut dugaan perubahan dalam putusan MK. Namun, tak hanya etik, sejumlah pihak mendesak agar dugaan pidana di kasus itu juga diusut.

Proses uji formil Perppu Cipta Kerja di MK seolah berkejaran dengan proses di DPR. Kalaupun proses di MK nantinya kalah cepat, terbuka peluang aturan itu digugat ulang di MK. Potensi ketidakpastian menganga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengamanatkan MK untuk membentuk Majelis Kehormatan sebagai pengawas internal. Namun hingga kini, Majelis Kehormatan MK belum juga terbentuk.

”Kami, Mahkamah hanya ingatkan DPR bahwa terkait dengan dapil (daerah pemilihan) sudah ada putusan MK. Tolong ini direnungkan,” ujar hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang uji materi Undang-Undang Pemilu.