Perbaikan UU Cipta Kerja mesti memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, terutama keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Jika diabaikan, UU Cipta Kerja berpotensi diuji kembali ke MK.

Pengusaha dan pekerja di Jawa Timur menolak penetapan upah minimum kabupaten/kota meski dengan sudut pandang berbeda.

Bisakah hakim MK keluar dari cangkang kepentingan pribadi dan membuat putusan menarik dan konseptual berkaitan dengan konsepsi konflik kepentingan ataupun bangunan UU yang dibutuhkan untuk mengawal tegaknya konstitusi.

Dampak besar lain keputusan MK adalah kepastian hukum sebagai pertimbangan penting calon investor. Pemerintah pun perlu segera membangun kredibilitas dengan mengoordinasikan perbaikan proses pembuatan UU bersama DPR.

Dalam konteks pembentukan UU Cipta Kerja, putusan MK justru membuka tabir tentang hilangnya moralitas dan integritas dalam pembentukan undang-undang ini.

Menindaklanjuti keputusan MK, pemerintah akan melakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Pemerintah pun diingatkan, perbaikan UU Cipta Kerja harus lebih melibatkan publik dan berpihak kepada rakyat.

Peradi membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh advokat yang saat ini masih belum menjadi anggota untuk diterima kembali, baik yang sebelumnya berada di Peradi yang lain maupun di luar Peradi.