Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Meskipun proses pendaftaran komponen cadangan sebagai bagian dari UU PSDN telah dimulai oleh Kemhan sejak Juni lalu, UU tersebut tetap diajukan uji materinya di MK oleh empat organisasi non pemerintah atau LSM.

Memuat data...

Sembilan pegawai KPK memohon pencabutan uji materi UU No 19/2019 tentang KPK dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto. Para pegawai beralasan akan fokus pada upaya hukum lain.

Bebas Akses

Krisis Hakim "Ad Hoc" Tipikor

Video ·
Memuat data...

Berakhirnya masa jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) di Mahkamah Agung, mendorong mahkamah untuk segera mengajukan permohonan pengisian jabatan ke Komisi Yudisial.

Bebas Akses

Mengulang Pilkada Ulang

Riset ·
Memuat data...

Pemungutan suara ulang di pilkada menjadi salah satu mekanisme evaluasi dari hasil kontestasi yang diwarnai kecurangan. Potensi hasil pilkada ulang tetap terbuka untuk kembali dipermasalahkan.

Memuat data...

Mahkamah Konstitusi sejatinya mempunyai kewenangan membubarkan partai politik. Namun, ketentuan yang menempatkan pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam pembubaran partai politik membuat kewenangan itu tak berguna.

Memuat data...

Para kolega mengenang Veri Junaidi sebagai sosok muda yang konsisten menyuarakan demokrasi, pemilu bersih, dan konstitusi. Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif itu kini telah berpulang.

Memuat data...

Fakta hukum dimaksud, salah satu calon bupati, yakni Erdi Dabi, telah divonis bersalah melakukan tindak pidana, dan putusan hakim berkekuatan hukum tetap sehingga ia tak memenuhi syarat untuk maju di pilkada Yalimo.

Memuat data...

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK Hotman Tambunan, yang merupakan salah satu pemohon uji materi, mengatakan, pegawai KPK memiliki dua alasan mencabut permohonan uji materi di MK. Berikut alasannya.

Memuat data...

Penyelenggaraan Pemilu lima kotak pada 2019 membuat beban kerja para penyelenggara pemilu ”ad hoc” relatif berat. Mahkamah Konstitusi diharapkan mempertimbangkan pengalaman itu dalam menguji materi UU Pemilu.

Memuat data...

Tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai ”extraordinary crime”, sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Namun, cara tersebut dilakukan tanpa mengabaikan hak-hak asasi manusia.

Halaman 1