Upaya meregistrasi perselisihan hasil pilkada Kota Bandar Lampung diapresiasi banyak pihak.MK dapat menggali lagi perkara kepemiluan lebih substantif. Agar MK benar-benar jadi penyelesaian akhir sengketa proses pilkada.

KPU Sumatera Barat belum dapat mengumumkan pemenang Pemilihan Gubernur Sumbar karena gugatan dari dua pasangan calon gubernur diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Hal yang sama terjadi pada lima pemilihan bupati di Sumbar.

Banyaknya permohonan sengketa hasil Pilkada 2020 di MK dimaknai sebagai bentuk kematangan demokrasi lokal. Sebab, aktor-aktor politik lokal lebih memilih jalur hukum untuk menyalurkan ketidakpuasan atas hasil pilkada.

Sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon sengketa Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi masih memperbaiki permohonannya dan menambah alat bukti untuk membuktikan dalilnya. MK memberi waktu hingga 4 dan 5 Januari untuk pemohon mengajukan perbaikan.

Suara tidak sah di Pilkada 2020 potensial dipersoalkan dalam permohonan sengketa hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi. Apalagi dalam pilkada, persentase suara tidak sah cukup tinggi.

MK menjadi satu-satunya harapan masyarakat untuk mengoreksi produk legislasi yang dinilai kurang partisipatif. Sikap kenegarawanan hakim diuji setelah mereka dihadiahi perpanjangan masa jabatan melalui revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi diminta untuk menyiapkan sarana prasarana sidang pemeriksaan perkara sengketa pilkada dengan mengutamakan model dalam jaringan (daring). Kerumunan massa pendukung pasangan calon perlu diantisipasi

MK menunda pemeriksaan perkara pengujian undang-undang dan akan fokus menangani perkara sengketa pilkada 2020 hingga Maret mendatang.

Denny Indrayana-Difriadi Derajat secara resmi mendaftarkan permohonan sengketa hasil Pilkada Kalimantan Selatan 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Kompetitornya, Sahbirin Noor-Muhidin, siap mematahkan gugatan Denny-Difriadi.