Pilkada - Kompas.id

Pilkada

Bagikan

Memaknai Gandengan Tangan Gibran dan Megawati

Momen bergandengan tangan antara Gibran Rakabuming Raka dan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi pembicaraan. Peristiwa itu dinilai menunjukkan bahwa Gibran bukan kader biasa di PDI-P.

Politik & Hukum ·

Pengisian Jabatan KPU di Daerah Jelang Pemilu Rawan Dipolitisasi

Penyerentakan akhir masa jabatan anggota KPU di daerah setahun jelang Pemilu 2024 dinilai rentan dipolitisasi. Namun, KPU memastikan politisasi untuk kepentingan pemenangan peserta pemilu tertentu bisa dicegah.

Politik & Hukum ·

Pimpinan MPR Munculkan Kembali Wacana Pilkada Tidak Langsung

Munculnya kembali wacana pilkada tidak langsung menuai kritik. Sistem tidak langsung dinilai hanya untungkan elite. Sistem itu juga tak bisa mengatasi problem korupsi.

Politik & Hukum ·

Pekerjaan Rumah Menanti Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Warga mengharapkan calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta tidak terasosiasikan dengan kelompok tertentu. Calon independen dan profesional diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang masih mendera Jakarta.

Metropolitan ·

Menpan dan RB: Ketidaknetralan ASN Rugikan Negara

Ketidaknetralan ASN terus terulang saat pemilu. Untuk mencegah hal itu terulang saat pemilu dan pilkada di 2024, lima instansi menandatangani keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN.

Politik & Hukum ·

Iklan

Muhammadiyah Desak Parpol Berikan Pasangan Capres yang Beragam

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden.

Politik & Hukum ·

Komisi II DPR Meminta KPU Sudahi Wacana Memajukan Pilkada 2024

Sebagian anggota Komisi II DPR mengingatkan KPU untuk menyudahi wacana memajukan pelaksanaan pilkada dari November menjadi September 2024. Namun, ada pula yang mendukung wacana itu karena bisa mendukung keserentakan.

Politik & Hukum ·

Tiga Bulan Berlalu, Mendagri Tak Kunjung Terbitkan Aturan Teknis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Sejak Mei hingga Agustus 2022, terdapat 71 penjabat kepala daerah yang diangkat. Namun, hingga kini, Kemendagri belum juga menerbitkan aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah berupa peraturan pemerintah.

Politik & Hukum ·

Komisi II DPR Nilai KPU Inkonsisten

Usulan KPU mempercepat pemungutan suara Pilkada 2024, dari November ke September 2024, tak sejalan dengan kesepakatan yang telah diambil bersama pemerintah dan DPR.

Politik & Hukum ·

Penuhi Ajakan Presiden, Elite Politik Berkomitmen Cegah Polarisasi

”Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa,” tutur Presiden Joko Widodo.

Politik & Hukum ·

Iklan