Prabowo Tekankan Pentingnya Penghiliran Komoditas Strategis
Dalam dialog publik yang digelar Muhammadiyah di Surabaya, Jawa Timur, calon presiden Prabowo Subianto menekankan penghiliran komoditas strategis akan mempercepat transformasi menuju Indonesia Emas 2045.
SURABAYA, KOMPAS — Menteri Pertahanan dan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menekankan program penghiliran atau hilirisasi 21 komoditas strategis oleh Presiden Joko Widodo penting untuk pemajuan dan kemajuan bangsa dan negara.
Prabowo menyampaikannya dalam ”Dialog Publik Muhammadiyah Bersama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden” di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/11/2023). Dialog Publik ini menjadi acara ketiga yang diadakan Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk meningkatkan referensi masyarakat terhadap pasangan capres-cawapres.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres. Masing-masing Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN) nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud MD (GAMA) nomor urut 3. Pasangan AMIN dan GAMA telah mengikuti dialog publik di kampus Jakarta dan Surakarta (Solo).
Baca juga: Prabowo Usulkan ”Politik Tetangga Baik” dalam Pergaulan Internasional
Muhammadiyah sebenarnya menghendaki kehadiran Prabowo-Gibran. Namun, Gibran, Wali Kota Solo dan putra sulung Presiden Joko Widodo, berhalangan karena menghadiri acara di Pondok Pesantren Amanatul Ummah asuhan KH Asep Saifuddin Chalim di Pacet, Kabupaten Mojokerto.
”Saya minta maaf karena Mas Gibran tidak bisa hadir karena ada acara lain bersamaan waktunya di Jatim, tetapi yang menyelenggarakan NU (Nahdlatul Ulama). Negara ini kalau ada NU dan Muhammadiyah sudah mantap. Negara mantap, kira-kira begitu. Setiap saat saudara-saudara ingin dialog, Mas Gibran pasti mau,” kata Prabowo.
Dalam dialog itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjadi moderator. Panitia menghadirkan lima pakar sebagai panelis. Mereka adalah Syafiq Mughni (Ketua PP Muhammadiyah) yang membedah bidang keagamaan dan hubungan luar negeri; Sukadiono (Rektor UMS dan Ketua PW Muhammadiyah Jatim), pembedah bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan Nurul Barizah (Guru Besar Universitas Airlangga), pembedah bidang perempuan, hukum, dan HAM. Pakar lainnya, Nazaruddin Malik (Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang), pembedah bidang ekonomi dan investasi; dan Suko Widodo dari Universitas Airlangga, pembedah bidang pendidikan, kebudayaan, dan politik.
Baca juga: Survei Litbang ”Kompas”: Prabowo Dianggap Paling Mampu Atasi Persoalan Persatuan dan Penegakan Hukum
Prabowo mengatakan, esensi dari visi dan misi sebagai capres ialah transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, bangsa dan negara tidak lagi memerlukan reformasi, tetapi transformasi. ”Indonesia negara maju, makmur, yang diramalkan sebagai negara keempat atau kelima terkaya di dunia,” katanya.
Prabowo melanjutkan, transformasi diwujudkan dengan 8 astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Ini dijalin dalam kesinambungan, yakni fondasi program Indonesia maju oleh Presiden akan dilanjutkan karena sekaligus selaras untuk menjawab tantangan strategis. Prabowo berjanji mewujudkan prinsip ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945.
Untuk penghiliran, Prabowo menyatakan, pada 2017 nilai ekspor produk turunan nikel hanya 3,3 miliar dollar AS. Namun, dengan mengolah nikel menjadi nikel sulfat bernilai tambah 11 kali lipat, menjadi prekursor bernilai tambah 19 kali lipat, menjadi katoda bernilai tambah 38 kali lipat, dan menjadi sel baterai bernilai tambah 67 kali lipat.
Pengolahan nikel meningkatkan nilai ekspor produk turunan menjadi 33,8 miliar dollar AS pada 2022. Artinya, dalam lima tahun, ada peningkatan 11 kali lipat nilai ekspor.
Untuk nikel saja, lanjut Prabowo, penghiliran akan menarik investasi diperkirakan 128 miliar dollar AS, lapangan kerja bagi 357.000 orang, kontribusi 43,2 miliar dollar AS terhada produk domestik bruto, dan peningkatan ekspor mencapai 81 miliar dollar AS.
Baca juga: Dukung Prabowo-Gibran, Penyelenggara Silaturahmi Nasional Desa Diadukan ke Bawaslu
Selain itu, ada program hasil terbaik cepat. Salah satunya ialah pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Program ini dikritisi oleh Sukadiono dengan fakta angka stunting tahun ini 21,6 persen meski turun dari tahun lalu yang 24,4 persen sesuai survei status gizi.
Angka ini masih di atas standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang 20 persen. Pemerintah berambisi, stunting tahun depan ditekan menjadi 14 persen. ”Kalau sekadar makan siang dan susu tak akan cukup sehingga perlu tindakan ekstrem untuk menurunkan target ke 14 persen,” ujar Sukadiono.
Prabowo menjawab, program itu merupakan intervensi langsung dan lebih baik daripada tidak dijalankan. Memang, mungkin tidak ideal karena orang Indonesia terbiasa makan minimal tiga kali sehari. Namun, program ini setidaknya sudah mengurangi 1/3 beban rakyat untuk memenuhi kecukupan gizi, wujud pemerataan keadilan sosial.
”Kalau saya diberi mandat, dalam tiga tahun program ini akan membuat stunting di bawah 10 persen,” katanya.
Baca juga: Abaikan Kritik Tokoh Bangsa, Prabowo-Gibran Terus Melaju
Syafiq mempertanyakan pandangan Prabowo tentang terorisme, radikalisme, dan ekstremisme apakah merupakan Islamofobia atau bukan. Selain itu, bagaimana posisi Indonesia nanti terhadap komunitas Muslim Uighur di China, Rohingya di Myanmar, dan Palestina yang berkonflik dengan Israel.
Menurut Prabowo, terorisme, radikalisme, dan ekstremisme muncul ketika rakyat putus asa karena miskin, hilang harapan masa depan karena tidak berpekerjaan, tidak sejahtera, diperlakukan tidak adil. Transformasi harus berwujud kemakmuran. Jangan ada lagi warga kurang makan, tidak bekerja dan tidak berpenghasilan memadai.
“Untuk hubungan antarbangsa, intinya apa yang Indonesia bisa bantu dan persahabatan,” kata Prabowo.
Baca juga: Tim Prabowo-Gibran Matangkan Strategi Hadapi Isu di Medsos
Nurul mengatakan, kehidupan hukum belum menghadirkan suasana yang responsif, partisipatif, adil, dan berkeadilan sosial. Negara lebih mengedepankan pendekatan keamanan atas nama pembangunan dan investasi, misalnya dalam kasus Pulau Rempang di Kepulauan Riau.
Negara memakai kekuatan tidak perlu, misalnya dalam Tragedi Kanjuruhan, mengatasi kericuhan suporter sepak bola dengan penembakan gas air mata sehingga 135 jiwa meninggal dan 647 jiwa terluka. Negara terindikasi menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk membungkam kebebasan berekspresi dan yang kritis. ”Bagaimana sikap terhadap masalah Papua?” katanya.
Menurut Prabowo, untuk menjaga kualitas hukum, yudikatif perlu diperkuat, misalnya dalam kesejahteraan hakim-hakim sehingga berintegritas, antisuap, antikorupsi. Dalam kasus HAM, Indonesia perlu waspada dengan pandangan internasional. ”Negara barat standarnya macam-macam, ada 6.000 anak dibunuh, mereka enggak ribut,” katanya.
Kasus Rempang dan Tragedi Kanjuruhan, Prabowo melihat ada pejabat yang menunggangi dan tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum, lanjut Prabowo, dalam masa pemerintahan sekarang, sudah ada sejumlah menteri yang terjerat dan diadili. Ini memperlihatkan pemerintahan ingin bersih dan tunduk pada hukum.
”Dalam masalah Papua tetap pendekatan hukum yang soft, penyelesaian politik yang damai. Silakan tutup buku, tanggalkan senjata,” kata Prabowo. Penyelesaian masalah Papua bisa dengan melihat Aceh, di mana separatisme akhirnya bisa ditangani dengan baik dengan niat mulia.
Baca juga: Haedar Nashir: Kedepankan Etika dalam Berdemokrasi
Dalam amanat secara dalam jaringan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, dialog publik membuka ruang komunikasi dan diskusi bermakna tentang bagaimana membawa Indonesia lima tahun ke depan.
”Bagaimana mewujudkan cita-cita nasional menjadikan Indonesia negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam perspektif Muhammadiyah ialah Indonesia berkemajuan dalam berbagai aspek kehidupan,” katanya.
Haedar melanjutkan, pilpres bukan sekadar wahana untuk merebut hati rakyat demi menduduki jabatan tertinggi. Namun, amanah rakyat harus dijalankan sesuai tujuan kemerdekaan Indonesia. Jangan membawa bangsa dan negara sesuai visi misi sendiri, apalagi bertentangan dengan konstitusi dan cita-cita nasional.
”Jalankan konstitusi dan saat memimpin menjadi negarawan sejati. Bukan sekadar kepala pemerintahan, melainkan kepala negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas diri, kroni, dinasti, dan kepentingan sempit lainnya,” ujarnya.
Penyelesaian masalah Papua bisa dengan melihat Aceh, di mana separatisme akhirnya bisa ditangani dengan baik dengan niat mulia.
Haedar mengingatkan, kontestasi adalah ajang mempersatukan. Perbedaan harus dilihat dalam konteks menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kontestasi bukan pertempuran politik hidup mati yang mengoyak persatuan kesatuan. ”Sungguh rugi jika pemilu malah pecah sebagai bangsa,” katanya.
Inilah juga yang diingatkan oleh Suko bahwa dalam kontestasi nanti jangan membawa politik identitas. Komunikasi politik dengan lawan-lawan harus baik sehingga pemilu benar-benar menjadi ajang pesta demokrasi dengan prinsip luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.