Survei Litbang Kompas: Prabowo Dianggap Paling Mampu Atasi Persoalan Persatuan dan Penegakan Hukum

Dari enam persoalan bangsa yang ditanyakan dalam survei Litbang Kompas, Prabowo Subianto dianggap paling mampu menyelesaikan empat persoalan di antaranya dibandingkan Ganjar dan Anies. Apa saja persoalan itu?

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo saat bertemu rival politiknya di Pemilu Presiden 2019, Prabowo Subianto, di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Menurut hasil survei Litbang Kompas, ketua umum sekaligus bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dinilai publik mampu menyelesaikan persoalan kebangsaan yang terkait dengan persatuan dan kesatuan. Tidak hanya itu, sosok yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan tersebut juga dipandang kompeten menuntaskan permasalahan stabilitas politik, penegakan hukum, dan penyelesaian kasus korupsi. Elite Partai Gerindra melihat, hal itu merupakan buah dari rekonsiliasi yang dibangun Prabowo dengan Presiden Joko Widodo pasca-Pemilihan Presiden 2019.

Hasil Survei Litbang Kompas Juli-Agustus 2023

Survei Litbang Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 merekam persepsi publik mengenai kemampuan tokoh bakal calon presiden dalam menyelesaikan enam sektor persoalan kebangsaan. Keenam permasalahan dimaksud di antaranya persatuan dan kesatuan yang terkait dengan upaya menjaga bangsa dari perpecahan dan separatisme, stabilitas politik untuk memastikan jalannya pemerintahan, serta ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu, ada pula persoalan kesejahteraan yang terkait dengan penyelesaian masalah pendidikan dan kesehatan, penegakan hukum untuk memastikan penegakan keadilan, menekan kriminalitas, serta isu korupsi baik yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi dan pemberantasan suap.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Tulisan ”Cinta Damai” terpasang di lokasi kerusuhan pada 21-22 Mei di Jalan KS Tubun, Jakarta, Sabtu (22/6/2019). Tepat satu bulan telah berlalu pasca-kerusuhan yang berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta itu. Peristiwa tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta damai demi menjaga persatuan dan kesatuan serta menghargai perbedaan.

Dari keenam sektor itu, bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, unggul pada empat sektor jika dibandingkan dengan dua bakal capres lain, yakni Ganjar Pranowo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Empat sektor dimaksud adalah persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, penegakan hukum, dan penyelesaian kasus korupsi.

Terkait penyelesaian persoalan persatuan dan kesatuan, Prabowo mendapat 37,1 persen, Ganjar 27 persen, dan Anies 16,6 persen. Sementara itu, soal sosok yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan stabilitas politik, Prabowo mendapat 34,3 persen, Ganjar mendapat 28,3 persen, sedangkan Anies 17,1 persen. Pada isu penegakan hukum Prabowo mendapat 40,7 persen, Ganjar 24,7 persen, dan Anies 14,9 persen. Dalam hal penyelesaian kasus korupsi, Prabowo meraih 31,7 persen, Ganjar 29,5 persen, dan Anies 16,2 persen.

Sementara itu, pada isu persoalan ekonomi seperti mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, serta isu kesejahteraan sosial, Ganjar unggul dibandingkan Prabowo dan Anies.

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, di Jakarta, Senin (21/8/2023), mengatakan, keyakinan publik pada kemampuan Prabowo menyelesaikan empat persoalan itu tidak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Karena itu, Prabowo identik dengan ketegasan dan keberanian.

”Dari empat persoalan yang secara umum masuk dalam ruang lingkup politik dan hukum kerap diasosiasikan dengan hadirnya pemimpin yang kuat, tegas, dan berani. Apalagi, hasil survei juga merekam, sosok pemimpin berlatar belakang militer menempati latar belakang yang paling dominan dikehendaki publik sebagai pemimpin,” kata Yohan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin berfoto bersama para calon menteri yang akan dilantik di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, persepsi publik itu merupakan buah dari rekonsiliasi yang dilakukan Prabowo dengan Presiden Joko Widodo usai berkontestasi pada Pilpres 2019. Keduanya bersedia meninggalkan rivalitas untuk bergabung membangun pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Baca juga: Ganjar dan Prabowo Makin Ketat, Saatnya Adu Gagasan

”Dengan persatuan itu, pemerintah menjadi begitu kuat sehingga kita mampu menghadapi pandemi Covid-19. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang mampu menghadapi krisis global. Bahkan, ekonomi Indonesia tumbuh jauh di atas negara-negara lain,” kata Andre.

Menurut dia, rekonsiliasi pascakontestasi pilpres efektif untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan manfaat bagi publik. Hal itu terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi atas kinerja pemerintah. Survei Litbang Kompas merekam, tingkat kepuasan publik saat ini mencapai 74,3 persen naik dibandingkan survei pada Mei lalu, yakni 70,1 persen.

”Tentu tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi itu berdampak positif terhadap (elektabilitas) Pak Prabowo,” kata Andre.

Ia menambahkan, elektabilitas Prabowo juga semakin tinggi karena ada pergeseran pilihan para pemilih Jokowi di Pilpres 2019. Mayoritas pemilih Jokowi yang sebelumnya memilih Ganjar saat ini diklaim mulai berpindah memilih Prabowo. Ditambah lagi para pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 yang sempat berpindah menjadi pendukung Anies kini sudah kembali memilih Prabowo.

”Pergeseran pemilih itu menunjukkan apa? Masyarakat puas dengan persatuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo,” ujar Andre.