Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Dalam buku ”Kepemimpinan Militer-Catatan dari Pengalaman Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto”, beberapa cerita Prabowo yang bersifat personal menjadi sedikit potongan ”puzzle” tentang militer dan politik di era Orde Baru.

Memuat data...

Menhan Prabowo Subianto mengingatkan perang masa depan akan didominasi siber, intelijen, dan sensor. Untuk itu, diperlukan transformasi teknologi yang kuat dan hal itu masih jadi pekerjaan rumah saat ini.

Memuat data...

Berdasarkan dokumen Foreign Agents Registration Act, Kementerian Pertahanan berencana membeli persenjataan dari Amerika Serikat. Diduga yang akan dibeli adalah pesawat tempur.

Memuat data...

Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo menjadi tiga nama yang diprediksi akan menentukan bandul koalisi pada Pemilu 2024. Komposisi partai politik jadi variabel penting guna menakar peluang ketiga nama ini.

Memuat data...

Litbang jadi bagian penting harian ”Kompas” dalam memahami fenomena yang terjadi di tengah masyarakat berdasarkan data. Terbukti, hitung cepat Litbang ”Kompas” pada kontestasi politik nasional menjadi acuan masyarakat.

Memuat data...

Kelompok Jokpro 2024 mendorong agar Presiden Joko Widodo bisa kembali maju sebagai calon presiden bersama Prabowo Subianto yang menjadi cawapres pada Pemilu 2024. Wacana jabatan presiden tiga periode kembali dimunculkan.

Memuat data...

Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) digelar selama lima hari di Bogor, Jawa Barat. Hasil konferensi berupa dokumen strategis diharapkan jadi pedoman penguatan sishankamrata.

Memuat data...

Kontroversi soal besaran anggaran pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan melupakan pembahasan isu strategis tentang perbandingan alokasi anggaran dan strategi pertahanan di kawasan Asia–Australia.

Memuat data...

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting, Minggu (13/6/2021) siang, merilis survei tentang tingkat keterpilihan partai politik dan calon presiden 2024.

Memuat data...

Penunjukan sejumlah anggota Partai Gerindra menjadi direksi dan komisaris di PT Teknologi Militer Indonesia, dinilai bisa dilihat sebagai bentuk konflik kepentingan. Berpotensi pula melanggar sejumlah undang-undang.

Halaman 1