Moeldoko Sebut Pemimpin Harus Kuasai Kepemimpinan Digital

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menuturkan, ke depan pemimpin harus menguasai kepemimpinan digital. Hal ini seiring percepatan transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

KANTOR STAF PRESIDEN

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menyampaikan wisdom speech pada acara Indonesia Best 50 CEO Awards yang digelar media The Iconomics, di Auditorium Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

JAKARTA, KOMPAS – Paradigma terkait fenomena penyusutan globalisasi dan bangkitnya digitalisasi dinilai akan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian nasional ke depan. Hal ini ditandai dengan disrupsi, pergeseran pasar, perubahan perilaku konsumen, dan persaingan bisnis yang semakin ketat.

Percepatan transformasi digital pun terjadi di seluruh Indonesia. Pemerintah memperkirakan ekonomi digital Indonesia berpotensi tumbuh hingga delapan kali lipat, yakni dari sekitar Rp 632 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 4.531 triliun tahun 2030.

”Ke depan, pemimpin harus menguasai digital leadership. Sebuah studi menyebutkan, perusahaan dengan digital leadership mampu mencapai kinerja keuangan lebih baik, keterlibatan karyawan lebih dalam, dan budaya inklusivitasnya beragam,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menyampaikan wisdom speech pada acara Indonesia Best 50 CEO Awards yang digelar media The Iconomics, di Auditorium Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Ke depan, pemimpin harus menguasai digital leadership. Sebuah studi menyebutkan, perusahaan dengan digital leadership mampu mencapai kinerja keuangan lebih baik, keterlibatan karyawan lebih dalam, dan budaya inklusivitasnya beragam.

MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan konsep Digital Province dalam kegiatan Ignite the Nation di Bandung, Minggu (15/9/2019). Konsep berupa digitalisasi di berbagai sektor, mulai dari birokrasi hingga aktivitas ekonomi, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat, baik di kota maupun di desa.

Pada kesempatan tersebut, Moeldoko mengatakan capaian positif kinerja ekonomi domestik Indonesia tidak terlepas dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berani mengambil keputusan berisiko tetapi tetap memiliki kehati-hatian yang tinggi. Keberlangsungan dan ketahanan negara pun tetap terjaga.

”Kepiawaian Presiden Jokowi mengantarkan kita melewati pandemi dan menjadi negara yang ekonominya terus tumbuh di tengah ancaman resesi global dan tekanan inflasi dunia,” ujar Panglima TNI 2013-2015 tersebut.

Baca juga: Mengawal Transformasi Ekonomi Digital di Indonesia

Moeldoko menuturkan, beberapa indikator ekonomi Indonesia pun menunjukkan prospek yang baik. Sebagai contoh, pada Februari 2023, purchasing manager’s index (PMI) masih terjaga di zona ekspansif sebesar 51,2 dan indeks keyakinan konsumen juga menguat di level 122,4. Begitu juga dengan penjualan ritel yang tumbuh 2,6 persen secara tahunan. ”Kinerja ekonomi domestik kita masih solid. Pemerintah optimis(tis) ekonomi Indonesia tumbuh 5,3 persen,” katanya.

Kepemimpinan digital

Kebutuhan akan kepemimpinan digital pun sempat disinggung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Dalam sebuah kesempatan pada akhir Januari lalu, seperti dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika, Azwar Anas menyampaikan bahwa kepemimpinan digital merupakan salah satu kemampuan yang dibutuhkan seorang pemimpin.

”Ke depan, digital leadership ini menjadi salah satu alternatif yang menjadi kunci sukses untuk memimpin yayasan atau organisasi,” kata Azwar Anas seusai menghadiri pelantikan dan rapat kerja bersama Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI) di Jakarta Timur.

Baca juga: Kepemimpinan di Era Digital Kian Menantang

Melalui kepemimpinan digital seorang pemimpin publik diharapkan lebih cepat tanggap dan melek teknologi. ”Pada masa kini seorang pemimpin publik semakin dituntut cepat tanggap dan melek akan teknologi supaya mampu menangkap pesan dari masyarakat untuk membawa organisasi ke arah yang tepat dan lebih maju,” ujarnya.

Pada masa kini seorang pemimpin publik semakin dituntut cepat tanggap dan melek akan teknologi supaya mampu menangkap pesan dari masyarakat untuk membawa organisasi ke arah yang tepat dan lebih maju.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas saat menjawab pertanyaan media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Azwar Anas menuturkan, ada dua kemampuan terkait kepemimpinan digital, yakni kemampuan keras (hard skill) dan kemampuan lunak (soft skill). Kemampuan keras berkaitan penguasaan terhadap teori dan metodologi sektor publik, semisal teori organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan analisis kebijakan publik yang didukung pengetahuan dalam bidang teknologi digital.

Adapun terkait kemampuan lunak, pemimpin mesti memiliki kemampuan analisis untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan memberikan solusi. Demikian pula penguasaan presentasi publik yang baik, penguasaan bahasa Inggris, coding, resolusi konflik dan negosiasi, serta kolaborasi.

Baca juga: Digitalisasi Efektifkan Pelayanan Publik

Kemampuan digital juga diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Arsitektur SPBE ini diharapkan mampu menopang reformasi birokrasi tematik, yaitu terkait penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan percepatan prioritas aktual Presiden. ”Digitalisasi berbasis arsitektur SPBE menjadi pilar bagi program reformasi birokrasi tematik yang berdampak luas bagi masyarakat,” kata Azwar Anas.

Ada lima keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung pemerintahan digital. Keterampilan dimaksud mencakup kepemimpinan digital, profesional digital, sosio-emosional digital, pengguna digital, serta keterampilan menghadapi Abad 21 dalam masyarakat.