Berbagai kebijakan strategis disusun dan diambil untuk mencapai ekonomi sehat pada tahun 2022.

Pandemi memaksa negara-negara untuk meninjau ulang kebijakan ekonomi. Salah satunya, mencari strategi implementasi revolusi industri 4.0 yang inklusif dan berkelanjutan agar tidak memperparah kesenjangan sosial-ekonomi.

Reformasi kebijakan sistem pembayaran ritel perlu dimaknai sebagai pembuka jalan inklusi keuangan dan ekonomi melalui efisiensi transaksi dan perolehan data granular. Perlu dukungan sinergi pemerintah dan industri.

Sebelum penerapan Satu Data Indonesia, integrasi data antar-sistem dan aplikasi pemerintahan masih memiliki sejumlah kelemahan. Data kerap ”redundant”, memiliki beragam standar, dan tidak satu referensi.

Dunia usaha perlu terus menyesuaikan produk dengan minat konsumen dan menciptakan peluang-peluang bisnis baru.

Implementasi keterbukaan informasi publik yang baik menjadi salah satu alat ukur legitimasi pemerintah di mata rakyat. Hal ini sekaligus menjadi fondasi penting demokrasi.

Gaung transformasi digital yang dilakukan oleh organisasi perusahaan swasta ataupun pemerintah tidak serta-merta membuat mereka piawai memanfaatkan mahadata dalam pengambilan keputusan.