Portal Layanan Digital Nasional Segera Diluncurkan

Pemerintah merencanakan untuk meluncurkan portal nasional GovTech paling lambat pada Februari 2024.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan segera meluncurkan portal nasional Government Technology atau GovTech. Portal tersebut dibangun untuk mengintegrasikan layanan digital nasional bagi masyarakat.

Untuk mempersiapkan rencana peluncuran GovTech, pada Rabu (3/1/2024) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Kementerian Kominfo akan menyiapkan rancangan (mockup) portal nasional sebagai ilustrasi layanan terintegrasi pada Kamis (4/1/2024). Selambatnya pada Februari 2024, portal nasional ini akan diluncurkan untuk masyarakat.

Anas mengungkapkan, ia mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penerapan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui pembentukan Satuan Tugas Transformasi Digital. Satgas ini bertugas mengorkestrasi ekosistem digital untuk mendukung layanan birokrasi.

Dengan adanya layanan digital ini, kami harapkan indeks pembangunan kita meningkat. Secara jangka panjang, kami berharap birokrasi efisien dan ada akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Anas, Satgas Transformasi Digital bertugas untuk mengintegrasikan layanan digital nasional. Satgas ini berisi antara lain Menteri PAN dan RB, Menteri Kominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Mendagri.

Fokus pekerjaan satgas ini dalam jangka pendek adalah meluncurkan sembilan layanan digital prioritas pemerintah. Kesembilan layanan prioritas itu adalah transformasi identitas digital, platform pertukaran data, dan pembayaran digital. Fokus prioritas lainnya adalah pelayanan publik portal satu data, portal administrasi pemerintahan, pembuatan surat izin mengemudi secara daring, bantuan sosial di Kementerian Sosial, sistem layanan kesehatan di Kementerian Kesehatan, dan sistem layanan pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Anas menyebutkan, selambatnya pada Februari portal nasional sebagai layanan terintegrasi ini akan diluncurkan. ”Dengan adanya layanan digital ini, kami harapkan indeks pembangunan kita meningkat. Secara jangka panjang, kami berharap birokrasi efisien dan ada akselerasi pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Menurut Anas, negara-negara lain sudah memiliki GovTech, atau tim yang bertugas mengakselerasi layanan digital masyarakat. Di India, pembangunan GovTech ini mempercepat proyeksi pertumbuhan ekonomi dari rencana 47 tahun menjadi 7 tahun. Di Estonia, pertumbuhan per kapita meningkat 10 kali lipat dalam 20 tahun berkat GovTech.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi

Budi Arie Setiadi mendukung peluncuran GovTechguna mengintegrasikan layanan digital nasional. Menurut dia, penguasaan teknologi digital merupakan syarat untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kemandirian sosial. ”Ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Indonesia Digital 2045,” katanya.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan ”Super Apps” untuk Beragam Layanan

Budi mengatakan, Indonesia Digital harus berjalan dengan prinsip inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Untuk mencapai itu, perlu didukung transformasi digital, pengembangan ekosistem digital yang melibatkan pemerintah, dunia bisnis, industri, akademisi, dan masyarakat; regulasi yang adaptif dan akomodatif, serta peningkatan pemahaman digital.