Infrastruktur IKN Nusantara terus dibangun sesuai tahapan. Penjaminan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan menjadi prinsip utama pembangunan fisik infrastruktur IKN.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tahapan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, terus berjalan. Sejauh ini kemajuan pembangunan diklaim telah mencapai 15 persen.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didampingi Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta dan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Sumadilaga meninjau pembangunan infrastruktur IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tersebut pada Kamis (9/2/2023).
Pada kunjungan lapangannya kali ini, Moeldoko melihat langsung pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan yang meliputi istana kepresidenan dan kantor kementerian dari Gardu Pandang Istana. Meski terdapat sejumlah kendala terkait faktor cuaca, pembangunan infrastruktur IKN diklaim berjalan baik dan sesuai tahapan yang ditetapkan. ”Info dari Kasatgas, progres pembangunannya sudah 15 persen,” kata Moeldoko melalui siaran pers KSP.
Menurut Moeldoko, pembangunan IKN akan mengungkit pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya. ”(Hal) ini yang harus dipahami semua pihak. Jadi, jangan ada yang memanfaatkan momentum ini untuk mengganggu proses pembangunan,” katanya.
Selain melihat pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan, Moeldoko juga berkeliling meninjau rumah tinggal bagi pekerja konstruksi dan bendungan Sepaku Semoi. ”Rumah tinggal untuk pekerja sangat layak. Ini membuat saya semakin yakin pembangunan IKN bisa cepat selesai,” ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah memiliki rencana pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur mulai tahun 2022 hingga 2045. Tahapan pembangunannya dibagi menjadi lima tahap.
Tahap pertama pada 2022-2024 fokus pembangunan pada infrastruktur dasar mulai dari penyediaan air minum, ketenagalistrikan, hingga pengelolaan limbah. Tahap II pada 2025-2029 fokus pada pembangunan area inti, seperti fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder.
Pembangunan tahap III pada 2030-2034 meliputi pengembangan kawasan-kawasan industri dan sektor lainnya. Sementara tahap IV dan V masing-masing dilakukan pada 2035-2039 dan 2040-2045.
”Di tahap akhir IKN mencapai net zero-carbon emission dan 100 persen energi terbarukan, pengembangan industri berkelanjutan, dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing,” ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Sumadilaga.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Sabtu-Minggu (4-5/2/2023) juga meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar pendukung, termasuk bangunan pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR menginformasikan, hingga saat ini sudah 31 paket dikerjakan oleh kontraktor, konsultan manajemen konstruksi, dan supervisi. Paket dimaksud, antara lain, pekerjaan land development, hunian pekerja, jalan logistik, jalan tol, embung dan drainase, intake air baku, kantor kementerian koordinator, sumbu kebangsaan, serta kompleks kantor dan istana negara.
Pada peninjauannya tersebut, Menteri Basuki mengatakan, progres pembangunan fisik infrastruktur IKN berjalan baik sesuai dengan tiga prinsip utama; yakni menjamin kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. ”Visi smart forest city harus menjadi panduan dan orientasi kita bekerja. Hati-hati, harus seminimal mungkin menebang pohon dan mengupas tebing. Justru kita manfaatkan pohon dan tebing yang ada untuk lansekap view kawasan yang bagus,” kata Menteri Basuki.
Hal ini diimplementasikan dengan membatasi secara ketat penebangan pohon eksisting yang betul-betul sesuai dengan rencana manfaat jalan dan tapak bangunan. Selain itu juga mempertahankan bentang alam yang ada di lapangan–baik elevasi, kontur, dan posisi–di bawah pengawasan ketat konsultan manajemen konstruksi dan supervisi pekerjaan.
Menteri Basuki juga berpesan agar kendaraan berukuran dan bermuatan lebih atau overdimension dan overload (odol) tidak melintas di area KIPP IKN. ”Saya tegas soal odol, sudah ada aturannya. Kita harus memberi contoh yang baik, untuk truk angkut material jangan overload,” kata Menteri Basuki.
Peninjauan selanjutnya ke bangunan pemerintahan di KIPP IKN Nusantara, di antaranya, pembangunan Sumbu Kebangsaan Tahap I yang meliputi zona 1 (riparian, visitor center), zona 2 (ceremonial lawn, plaza, gedung retail, toilet), zona 3 (central promenade, wetland, forest trail), zona 4 (shared street), dan zona 5 (shared street).
Saat meninjau rumah susun (rusun) pekerja, Menteri Basuki meminta agar setiap unit rusun ditempati maksimal delapan pekerja sehingga kamar lebih lega. Dia menginstruksikan pula penambahan kipas angin (blower) minimal 2 unit untuk dipasang di setiap lorong rusun guna memperbaiki sirkulasi udara dan meredam udara panas. Total rusun dibangun 22 tower dengan daya tampung 14.000 pekerja.
Selanjutnya Menteri Basuki meninjau progres pembangunan Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3.000 liter per detik yang akan dilengkapi jaringan pipa transmisi untuk mendukung penyediaan air baku di IKN.