Apartemen untuk 16.900 ASN, TNI, dan Polri Segera Dibangun di IKN

Pemerintah memutuskan segera membangun 47 menara apartemen untuk dihuni ASN, TNI, dan Polri yang akan berdinas di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan menggunakan APBN senilai Rp 9,4 triliun.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ditemui seusai rapat internal di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/1/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 47 menara apartemen akan segera dibangun di Ibu Kota Nusantara untuk hunian bagi sekitar 16.900 aparatur sipil negara serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembangunan akan dimulai Juni-Juli 2023 karena ditargetkan harus selesai pada Januari 2024.

”Sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN-nya (sebanyak) 11.000 (orang) dan TNI/Polri sekitar 5.000 (orang),” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat ditemui seusai rapat internal di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/1/2023).

Sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN-nya (sebanyak) 11.000 (orang) dan TNI/Polri sekitar 5.000 (orang)

Basuki menuturkan, pembangunan menara apartemen sudah harus dimulai pada Juni-Juli 2023 karena, sesuai jadwal, pembangunan hunian tersebut harus rampung pada Januari 2024. Sesuai keputusan rapat, bentuk hunian bagi ASN, TNI, dan Polri tersebut adalah apartemen. Statusnya adalah rumah dinas. ”Nanti, kalau setelah itu, baru mungkin ada yang tapak, yang bisa dibeli. Tapi (hunian) yang ini, untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana (IKN),” ujar Basuki.

Baca Juga: ASN Berkualifikasi Pindah Pertama ke IKN Nusantara

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Ariel Noah bersama Shakira Jasmine tengah mendendangkan lagu di kawasan glamping IKN, Balikpapan, Jumat (23/12/2022).

Terkait alasan bentuk hunian yang berupa apartemen, menurut Basuki, hal ini sesuai dengan konsep forest city. Apabila tidak berupa menara atau apartemen, hunian tersebut akan menyebar. ”(Pemilihan bentuk apartemen) ini supaya tidak merusak (atau) terlalu banyak memotong hutan,” katanya.

Penghuni apartemen tersebut termasuk keluarga dari ASN karena ukurannya tergolong besar. ”Makanya, harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen dan siapa yang mau landed (rumah tapak). Arahan Presiden begitu,” tutur Basuki.

Baca Juga: Pembangunan Konstruksi Fisik Perkantoran di IKN Akan Segera Dimulai

Ketika ditanya apakah ini artinya ASN dapat memilih di apartemen atau rumah tapak, Basuki menjawab memang harus ada pilihan. Pembangunan rumah dinas bagi ASN, TNI, dan Polri di IKN ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ”(Hunian) yang ini, yang diputuskan tadi, adalah yang APBN karena (merupakan) rumah dinas. (Nilainya) Rp 9,4 triliun,” kata Basuki.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono memberikan paparan dalam acara diskusi kelompok terfokus bersama dengan puluhan perwakilan universitas di University Club UGM, Jumat (27/1/2023).

Sebelumnya, Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merilis pernyataan Menteri Basuki bahwa pembangunan IKN telah dimulai sejak awal tahun 2022. Pembangunan IKN ditandai, antara lain, dengan pembangunan 22 menara rumah susun (rusun) untuk pekerja konstruksi.

”Saat ini ada 30 pekerjaan yang sudah ditandatangani kontraknya dengan perkiraan total anggaran Rp 24 triliun untuk IKN,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya di acara diskusi kelompok terfokus dengan isu strategis ”Kebijakan dan Penyelenggaraan Pembangunan IKN”, bertempat di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat (27/1).

Saat ini ada 30 pekerjaan yang sudah ditandatangani kontraknya dengan perkiraan total anggaran Rp 24 triliun untuk IKN.

Menteri Basuki menuturkan, beberapa konstruksi yang telah dan akan segera dimulai, antara lain, adalah kantor presiden dan wakil presiden, kantor kementerian, perumahan, jalan tol, dan jalan logistik. ”Selain itu, semua pekerjaan infrastruktur dasar, seperti instalasi pengolahan air bersih dan air limbah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, secara keseluruhan progres pembangunan IKN mencapai 14 persen. ”Progres secara keseluruhan termasuk land development, jalan logistik, jalan tol, hunian, dan kantor,” ujar Danis.