Pembangunan Konstruksi Fisik Perkantoran di IKN Akan Segera Dimulai

Pembangunan konstruksi fisik kantor-kantor pemerintah akan segera dimulai di IKN. Anggaran pembangunan fisik di IKN tahun ini dilokasikan Rp 24 triliun.

BIRO ADPIM PEMPROV KALSEL

Tangkapan layar video saat Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (kanan) menyerahkan tanah dan air kepada Presiden Joko Widodo di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022).

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pembangunan konstruksi fisik kantor-kantor pemerintah di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur akan segera dimulai sekitar satu atau dua bulan mendatang. Pekerjaan fisik ini nantinya akan melibatkan sekitar 16.000 pekerja.

”Sekitar Februari atau Maret mendatang, 16.000 pekerja tersebut akan langsung bergerak, bekerja untuk memulai membangun kantor presiden-wakil presiden, kementerian-kementerian, dan kantor-kantor lainnya,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki (PUPR) Hadimuljono saat memberikan keterangan pers seusai menghadiri focus group discussion (FGD) bertema ”Isu Strategis dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan IKN” di University Club Hotel Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Jumat (27/1/2022) petang. FGD ini dihadiri oleh 45 guru besar dari puluhan perguruan tinggi di seluruh penjuru Nusantara.

Karena jumlah pekerja yang demikian banyak, Basuki mengatakan, pihaknya pun akan berupaya menyiapkan tempat tinggal yang layak di 22 menara.

”Para pekerja tidak akan kami biarkan tinggal di bedeng-bedeng yang kumuh,” ujarnya.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Para purnawirawan TNI Angkatan Darat hadir dalam acara penyerahan bibit tanaman untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kebun Bibit Perumahan Pati Mabes TNI Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (21/11/2022).

Tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik di IKN sebesar Rp 24 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan fisik, termasuk untuk penyediaan air baku. Saat ini sudah ada 30 paket pekerjaan fisik yang sudah dan akan dilakukan di IKN.

Selain membangun kantor dan bangunan-bangunan fisik lain, Basuki mengatakan, pihaknya juga akan berupaya membangun infrastruktur bendungan dan embung sebagai pengendali banjir dan penyedia kebutuhan air baku.

Baca juga : Pertaruhan Pembangunan IKN

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, dengan jumlah penduduk IKN diproyeksikan mencapai 61.950 orang, maka kebutuhan air bagi mereka diperkirakan mencapai 200 liter per orang per hari atau 146 liter per detik.

Kebutuhan air baku tersebut nantinya akan dicukupi dari dam atau Bendungan Sepaku Semoi yang bisa menyuplai air dengan debit 2.000 liter air per detik serta intake Sepaku yang memiliki debit 1.000 liter air per detik. Mengikuti pertumbuhan penduduk, pembangunan dam baru dan peningkatan kapasitas bendungan yang sudah ada akan terus dilakukan hingga tahun 2060.

Di luar itu, Jarot mengatakan, pihaknya juga akan membangun 19 embung yang nantinya difungsikan untuk menampung air dan sekaligus meminimalkan volume air yang masuk ke sungai.

”Jika bendungan difungsikan sebagai penyedia air baku, embung-embung ini nantinya lebih dimanfaatkan untuk mengendalikan air yang masuk ke sungai untuk meminimalkan potensi terjadinya banjir,” ujarnya.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memberikan paparan dalam acara focus group discussion bersama dengan puluhan universitas di University Club UGM, Yogyakarta, Jumat (27/1/2023).

Kepala Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan, sejauh ini capaian pembangunan infrastruktur di IKN telah mencapai 14 persen. Pembangunan yang saat ini sudah mulai berjalan adalah pembangunan sejumlah jalan tol dan bendungan sebagai penyedia air baku.

Baca juga : Anggaran untuk Pembangunan IKN di 2023 Mulai Disiapkan

Saat ini, Danis menuturkan, IKN seluruh wilayah telah dipetakan menjadi sembilan zona, dengan rencana dan pengembangannya masing-masing.

Luas total IKN mencapai 324.332 hektar, dengan total luas daratan mencapai 236.142 hektar. Wilayah ini, antara lain, terdiri dari luas kawasan inti atau pusat pemerintahan seluas 6.671 hektar, kawasan pengembangan IKN 199.962 hektar, kawasan IKN seluas 56.180 hektar, dan kawasan perairan laut seluas 68.189 hektar.