Rencana pertahanan IKN perlu mempertimbangkan kondisi global dan regional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, selain sumber daya yang minim karena terserap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pemulihan pascapandemi.

Para pemohon uji formil UU IKN mempertajam kedudukan hukumnya. Contohnya, Busyro Muqoddas. Sebagai dosen, ia bingung dengan proses pembentukan UU IKN karena tak bisa dijelaskan dalam pembentukan UU yang baik.

Relasi Tim Transisi dengan Tim Penasihat dan Dewan Penasihat perlu diatur jelas agar tidak saling tumpang tindih. Oleh karena itu, dibutuhkan peta jalan pemindahan IKN agar tim yang terlibat memiliki arah dan tujuan.

Peneliti di Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria serta Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat Yando Zakaria mengatakan, ketiadaan pengaturan khusus tentang perolehan tanah masyarakat adat di IKN dikhawatirkan picu konflik.

Dalam Perpres Otorita Ibu Kota Nusantara, peran serta publik dapat disalurkan melalui forum musyawarah masyarakat, bukan Konsil Perwakilan Masyarakat. Perubahan format kelembagaan diklaim karena masukan berbagai pihak.

Pembangunan IKN Nusantara membutuhkan biaya besar. Aturan turunan UU IKN membuka lebar opsi pembiayaan untuk mendanai persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan Pemda Khusus IKN.

Tim Transisi yang diketuai Kepala Otorita IKN Bambang Susantono akan segera memulai tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Lima dari enam aturan turunan UU IKN sudah diundangkan.