Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Institute
Baru
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Siaran Langsung
Lainnya
#ikn
Bagikan
MK Hadirkan Ekonom Dalam Sidang Uji Formil UU IKN
Ekonom senior Indef Fadhil Hasan menilai pemindahan ibu kota negara bukan sesuatu yang mendesak dan layak untuk dilakukan.
Video Berita
·
Rancangan Pertahanan IKN Perlu Berwawasan Regional
Rencana pertahanan IKN perlu mempertimbangkan kondisi global dan regional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, selain sumber daya yang minim karena terserap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pemulihan pascapandemi.
Politik & Hukum
·
Pemohon Uji Formil UU IKN Pertajam ”Legal Standing”
Para pemohon uji formil UU IKN mempertajam kedudukan hukumnya. Contohnya, Busyro Muqoddas. Sebagai dosen, ia bingung dengan proses pembentukan UU IKN karena tak bisa dijelaskan dalam pembentukan UU yang baik.
Politik & Hukum
·
Tim Penasihat IKN Menunggu Arahan Mensesneg
Relasi Tim Transisi dengan Tim Penasihat dan Dewan Penasihat perlu diatur jelas agar tidak saling tumpang tindih. Oleh karena itu, dibutuhkan peta jalan pemindahan IKN agar tim yang terlibat memiliki arah dan tujuan.
Politik & Hukum
·
Penanganan Pertanahan IKN Butuh Upaya Kolaboratif
Salah satu hal penting dalam pembangunan IKN adalah kepastian menyangkut urusan tanah. Kolaborasi lintas kementerian, pusat daerah, dan pihak terkait dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Politik & Hukum
·
Antisipasi Persoalan Tanah Masyarakat Adat di IKN
Peneliti di Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria serta Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat Yando Zakaria mengatakan, ketiadaan pengaturan khusus tentang perolehan tanah masyarakat adat di IKN dikhawatirkan picu konflik.
Politik & Hukum
·
Tak Ada Konsil Masyarakat di IKN, Pemerintah Janji Tetap Libatkan Publik
Dalam Perpres Otorita Ibu Kota Nusantara, peran serta publik dapat disalurkan melalui forum musyawarah masyarakat, bukan Konsil Perwakilan Masyarakat. Perubahan format kelembagaan diklaim karena masukan berbagai pihak.
Politik & Hukum
·
Aturan Turunan UU IKN Membuka Lebar Opsi Pembiayaan Ibu Kota Baru
Pembangunan IKN Nusantara membutuhkan biaya besar. Aturan turunan UU IKN membuka lebar opsi pembiayaan untuk mendanai persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan Pemda Khusus IKN.
Politik & Hukum
·
Tim Transisi IKN Segera Memulai Tahapan
Tim Transisi yang diketuai Kepala Otorita IKN Bambang Susantono akan segera memulai tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Lima dari enam aturan turunan UU IKN sudah diundangkan.
Politik & Hukum
·
Apa Kabar Aturan Pelaksana UU IKN?
Sesuai dengan amanat UU IKN, aturan pelaksanan UU IKN semestinya ditetapkan paling lambat 15 April 2022. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai aturan turunan UU IKN tersebut.
Nusantara
·
Lihat Lainnya