Muncul pesimisme di kalangan ahli terhadap program IKN. Rentang waktu dua tahun ke depan, 2022-2024, menjadi waktu yang sangat singkat dan paling krusial dalam pembangunan awal IKN. Langkah apa yang harus dilakukan?
Oleh
NIRWONO JOGA
·4 menit baca
HERYUNANTO
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis survei terkait persepsi ahli terhadap pembangunan ibu kota negara (6/6/2022). Hasil survei menunjukkan 58,8 persen ahli tak yakin ibu kota negara berjalan sesuai target pemerintah dan 69,4 persen responden ahli menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tak mampu mendanai program tersebut. Ini menunjukkan tingkat pesimisme ahli terhadap program ibu kota negara cukup tinggi.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah pusat akan pindah ke ibu kota negara (IKN) pada Juli 2024 (16/6/2022). Dia menyebutkan, seperti halnya harapan Presiden Joko Widodo, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 akan dipusatkan di IKN. Rentang waktu dua tahun ke depan, 2022-2024, menjadi waktu yang sangat singkat dan paling krusial dalam pembangunan awal IKN.
Kenyataannya, pembangunan awal IKN terasa kurang ideal di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang kembali meningkat dan munculnya penyakit lain. Selain itu, proses pemulihan ekonomi nasional berjalan lambat. Belum lagi kesibukan pemerintah menyiapkan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 2024.
Rentang waktu dua tahun ke depan, 2022-2024, menjadi waktu yang sangat singkat dan paling krusial dalam pembangunan awal IKN.
Beberapa langkah
Lalu, langkah apa yang harus dilakukan? Ada beberapa pilihan. Pertama, Presiden Jokowi harus segera menetapkan cakupan luas wilayah IKN yang akan dibangun di awal, apakah meliputi kawasan pengembangan (KP) IKN (256.000 hektar), kawasan IKN (56.000 hektar), kawasan inti pusat pemerintahan/KIPP (6.671 hektar), atau lebih kecil lagi. Sebagai pertimbangan, kemampuan pengembang nasional dalam membangun kawasan seluas 100-200 hektar per tahun.
Maka, dari luas KIPP (6.671 hektar), Tim Transisi IKN dapat mengusulkan pembangunan kota IKN di KIPP-IA (pusat pemerintahan) seluas 800 hektar. Kemampuan ini 4-8 kali lipat dari pengembang, dengan target pembangunan 200 hektar (2022), 300 hektar (2023), dan 300 hektar (2024).
Kota dibangun berupa ”kota butik”, etalase kota IKN yang cerdas, hijau, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
Kedua, Tim Transisi IKN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR segera memastikan berapa kemampuan APBN (2022-2024) yang disediakan untuk pembangunan KIPP-IA IKN (800 hektar). Pada tahap awal, seluruh pembangunan IKN harus didukung penuh APBN untuk mempercepat pencapaian target. Kepastian angka APBN itu harus dijabarkan untuk membangun apa saja yang diutamakan dalam mewujudkan ekosistem perkotaan IKN yang dapat berjalan dan berkualitas.
Prioritas pembangunan berbasis pelayanan dasar kota meliputi jalan akses utama yang bersifat primer, trotoar dan jembatan pejalan kaki dan jalur sepeda, saluran air, terowongan multiutilitas (kabel listrik, telekomunikasi, serat optik; pipa gas, air baku, air limbah), serta ruang terbuka hijau (RTH) hutan tropis.
Kota dilengkapi sarana dan prasarana lengkap berkelas dunia, seperti pasar/pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, kantor kepresidenan dan kementerian bersama, serta kantor Badan Otorita IKN. Pembangunan istana negara, istana presiden dan wakil presiden, serta gedung lembaga negara MPR/DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) sebaiknya ditunda sampai dengan akhir 2024.
Sementara itu, upaya pendanaan dari pihak swasta dengan berbagai model, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi murni dari dalam dan luar negeri, hingga crowdfunding, harus terus dilakukan.
Aparatur sipil
Ketiga, Tim Transisi IKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Bappenas harus segera memutuskan berapa jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan, apakah tetap 60.000 ASN (skenario ambisius), 30.000 ASN (skenario optimistis), atau 6.000 ASN (skenario realistis). Mereka harus berani memilih skenario realistis (6.000 ASN) jika bersama keluarga 2-4 kali lipat jumlahnya.
Ini memungkinkan untuk membangun rumah susun/apartemen, rumah tapak untuk pejabat negara, serta fasilitas publik yang disediakan selesai tepat waktu pada 2024.
Keempat, Tim Transisi IKN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Bappenas segera menyediakan lahan KIPP (6.671 hektar), melakukan konsolidasi lahan, membebaskan lahan (jika masih milik warga lokal) dan proses ganti untung, serta memastikan lahan KIPP clear and clean, bebas sengketa, dan milik negara.
Ini sesuai instruksi Presiden yang langsung memerintahkan Hadi Tjahjanto yang baru dilantik sebagai Menteri ATR/BPN untuk menuntaskan masalah penyediaan lahan dan menyelesaikan sengketa lahan pembangunan di IKN Nusantara.
Pada saat bersamaan, Kementerian Ketenagakerjaan perlu melakukan pendampingan, pemberdayaan, dan pelatihan warga lokal untuk mempersiapkan diri sebagai pekerja nonterampil, terampil, atau ahli yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN. Selain itu, membuka peluang usaha masyarakat, seperti pangan (pertanian, warung, restoran, kafe), pengolahan sampah (sirkuler ekonomi), homestay, binatu, dan angkutan lokal.
Mewujudkan kota butik IKN akan menjadi pertaruhan keberhasilan/kegagalan sekaligus menepis/membenarkan hasil survei di atas terhadap pembangunan IKN.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F07%2F10%2F9f34dac3-f452-48fe-8543-1c347d2b1b8a_jpg.jpg){kind=logo}
